Dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2021 (GTRA Summit) 7 – 9 Oktober 2021 di Wakatobi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) laksanakan rapat bersama kelompok kerja (Pokja) GTRA Summit Rabu (7/7/2021).
semarak.co-Rapat Pokja yang digelar secara daring membahas latar belakang penyelenggaraan GTRA Summit sekaligus laporan dari panitia pelaksana. Hal ini karena isu-isu yang akan diangkat cukup banyak, bukan hanya meliputi Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra sebagai salah satu inisiator serta Koordinator Pelaksana GTRA Nasional menginginkan agar tiap unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN turut andil membantu pelaksanaan GTRA Summit.
“GTRA Summit ini bukan hanya pekerjaan Ditjen Penataan Agraria, tapi seluruhnya dari Kementeian ATR/BPN bahkan lintas kementerian/lembaga, karena cukup kompleks, ini isu yang meliputi banyak sektor,” ujar Surya Tjandra seperti dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Kamis (8/7/2021).
Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Elias Tedjo menyampaikan bahwa isu krusial dalam GTRA Summit di Wakatobi adalah terkait kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan yang selama ini masih terpencil, tertinggal dan terbelakang dibanding daerah lainnya yang berciri daratan.
Pulau-pulau tersebut memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, termasuk potensi sumber daya mineral seperti minyak bumi, timah, emas, batu bara dan lain-lain. Namun di balik potensi tersebut, ditemukan banyak persoalan.
Khususnya ketidaksesuaian/tumpang tindih antara tata ruang, perizinan, kawasan hutan dan/atau hak atas tanah masyarakat, dalam hal ini Suku Bajo. “Isu yang mencuat adalah bagaimana status Hak Atas Tanah terhadap masyarakat Suku Bajo yang secara real berada di tengah laut,” papar Elias Tedjo.
Tetapi di tengah laut itu, terang dia, ada beberapa bidang tanah yang ditimbun melalui karang kemudian menjadi daratan. Mereka ingin memperoleh kepastian, bagaimana kehadiran negara. Kami juga melihat sosial ekonomi masyarakat di sana, itu perlu kita kita tingkatkan melalui akses reform,” tutur Elias Tedjo.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, Elias Tedjo telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah mendukung persiapan akomodasi maupun kebutuhan yang lainnya.
“Pak Gubernur sangat mendukung menyiapkan sarana prasarana serta memfasilitasi baik di lingkup Sulawesi Tenggara, maupun kepulauan dengan melakukan beberapa kampanye terkait kegiatan tersebut. Kita berkolaborasi, ini akan terpadu antara pusat, Kanwil, dan Gubernur,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Landreform, Sudaryanto menyebutkan bahwa dengan adanya GTRA Summit ini diharapkan akan mendapat solusi atas semua permasalahan yang sudah terpetakan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dengan unit kerja terkait, termasuk Biro Hubungan Masyarakat (Humas) sebagai garda terdepan dalam perluasan informasi.
“Selama ini sudah mulai kita kumpulkan, sudah mulai kita analisa mudah-mudahan nanti menjadi bahan untuk pembahasan di GTRA Summit. Kita bekerjasama dengan Ibu Yulia, Kepala Biro Humas,” terang Sudaryanto.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati menyatakan dukungannya terhadap GTRA Summit. Beberapa produk kehumasan sudah dikeluarkan dalam membangun strategi komunikasi untuk kegiatan tersebut.
“Biro Humas mendukung melalui bahan publikasi yang telah kita susun, mulai dari persiapan hingga nanti pelaksanaan GTRA Summit berupa konten-konten grafis seperti video dan infografis, maupun siaran pers,” paparnya.
“Kita mengandalkan potensi yang ada di kita sendiri, yaitu 503 media sosial di seluruh Indonesia. Kita wajibkan 470 Kantah, dan 33 Kanwil itu untuk me-repost, agar informasi yang ada di pusat ini dapat langsung terinfo ke daerah,” demikian Yulia Jaya menutup.
Di bagian lain Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN resmi dimulai. Kegiatan ini diawali pembekalan berupa Ceramah Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) bagi para Mahasiswa dan Mahasiswi Magang, Dosen Pembimbing dan Mentor oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di masing-masing unit kerja, melalui pertemuan daring Rabu, (7/7/2021).
Kegiatan ini dilangsungkan secara paralel sesuai dengan penempatan unit kerja magang. Mengawali ceramah MTSL-nya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati mengenalkan kepada seluruh peserta magang fungsi kehumasan di Kementerian ATR/BPN.
Fungsi Biro Humas ini yaitu untuk mengedukasi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, juga menyampaikan program agar masyarakat mengetahui lebih jauh tentang program dan kegiatan di Kementerian ATR/BPN.
“Dengan tugas kehumasan tadi, bagaimana nantinya dapat membawa citra positif instansi kita melalui program-program atau bahan publikasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengenal baik instansi ini dan dapat meminimalisir informasi bias yang bisa menyebabkan terbentuknya citra negatif,” ujarnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) SPPR, Doni Erwan Brilianto yang juga memberikan Ceramah MTSL untuk bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang menyebutkan bahwa melalui Ditjen SPPR, Kementerian ATR/BPN terus mewujudkan Program Strategis Nasional yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
Hal tersebut akan diwujudkan melalui beberapa program di antaranya yaitu menentukan peta dasar pertanahan, menentukan panjang batas kawasan hutan dengan APL dan menentukan peta tematik pertanahan dan ruang.
Terkait dengan bidang tata ruang, Sesditjen Tata Ruang, Hardian menjelaskan fokus pelaksanaan magang bagi peserta MBKM di unit kerjanya. Pada program MBKM di Ditjen Tata Ruang akan berfokus dalam mendukung percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, teknologi informasi, geografi dan geodesi.
Awaludin selaku Sesditjen Penataan Agraria pada kesempatan ini menjelaskan kepada peserta MBKM bahwa para peserta nantinya akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Reforma Agraria sesuai dengan tugas dan fungsi utama Ditjen Penataan Agraria.
Pada saat yang bersamaan, juga diadakan ceramah MTSL dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi PPSDM, Bambang Gunawan; Biro Organisasi dan Kepegawaian yang disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Heri Mulianto.
Lalu Biro Perencanaan dan Kerja Sama yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kerja Sama, Hendro Prastowo; Biro Keuangan dan BMN yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perbendaharaan, Arof Fatimah Wahyu Widayati.
Juga ada Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) yang disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Firman Ariefiansyah Singagerda; serta Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Taufik Rokhman. (ys/jr/pal/smr)
