Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengimbau seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota agar dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di desa dalam menuntaskan masalah pembangunan.
semarak.co-Mendes PDT Yandri mengatakan, SDM lokal merupakan aset yang tak tergantikan. Sebab merekalah yang memahami betul terkait kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada di wilayahnya.
Optimalisasi SDM desa ini dilakukan, terang Mendes Yandri, untuk mencegah terjadinya urbanisasi. Sebagaimana terjadi di Jepang dan Korea Selatan. Jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat, salah satunya demografi penduduk yang tak seimbang.
“Ada 93% penduduknya ke kota, termasuk di Korea Selatan, 83% penduduknya bergerak ke kota Kita ingin menyetop atau menghambat laju urbanisasi itu dengan memajukan desa-desa di Indonesia,” ujar Mendes Yandri di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (13/1/2025).
“Inti pokoknya, kita ingin pembangunan itu ada di desa, Pak. Kita ingin desa kita ini diperhatikan. Kalau pembangunan banyak di desa, pemuda pelopor desa dilibatkan, maka saya haqqul yakin desa akan maju dengan pesat,” demikian Mendes Yandri menambahkan.
Di momen yang sama ini, Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah sedang fokus pada pemberdayaan potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal ini untuk mengurangi impor bahan pokok dapat dilakukan dengan mengandalkan sumber daya pangan lokal.
Menko Zulhas berharap, pangan lokal ini mampu diproduksi, dikembangkan, dan dikonsumsi oleh suatu daerah atau kelompok masyarakat lokal secara berkelanjutan. Sebab makanan lokal bisa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk waralaba.
Seperti memiliki cita rasa yang unik serta bahan baku lokal dan pengelolaan yang lebih baik. Jadi 2025, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan ternak, dan tidak impor garam untuk konsumsi, Itu kira-kira tahun 2025,” jelas Menko Zulhas.
Menko Zulhas juga menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk Perum Bulog dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg, dan diberlakukan mulai 15 Januari 2025 mendatang.
“Pemberlakuan penyesuaian HPP gabah untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam mengoptimalkan hasil produksi petani pada masa panen,” papar Menko Pangan Zulhas dirilis humas usai acara melalui WAGrup Media Kemendesa 2025, Selasa 14/1/2025).
Sudah diputuskan waktu pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras efektif 15 Januari, nanti pabrik-pabrik padi itu, beras yang dibeli oleh Bulog seharga Rp. 12.000, efektif mulai tanggal 15 Januari. Kedua, Jagung diberlakukan harga Rp. 5.500 per 1 Februari tujuannya jangan sampai petani yang panen nanti tidak terserap.
Hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sementara Mendes PDT hadir didampingi Staf Ahli Menteri, Bidang Hubungan Antar-Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, Direktur Advokasi Dwi Rudi Hartoyo. (hms/ken/smr)
