Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi mengklaim transfer Dana Desa tahap I ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) telah mencapai 100%. Sementara penyaluran Dana Desa tahap II sudah di atas 60% per Juni 2018.
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, penyaluran dana desa cukup baik tahun ini, jika dibanding tahun sebelumnya yang banyak mengalami keterlambatan. Ini karena dana desa yang dimasukkan ke dalam APBD sehingga menimbulkan tarik ulur antara bupati dan DPRD. Saat ini, permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan pemisahan anggaran Dana Desa dengan APBD.
“Di tahap II lebih mudah karena proyeknya sudah jalan dan desa-desa tinggal meneruskan. Pemerintah pun berencana meningkatkan anggaran program tersebut ke depannya sekitar Rp70-80 triliun. Hal tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati,” ujar Eko dalam acara buka puasa bersama media masaa di kawasan Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (7/6).
Peningkatan ini, lanjut Eko, merupakan mandat Presiden Joko Widodo yang meminta Dana Desa ditingkatkan tiap tahun untuk membangun ekonomi desa. Namun, peningkatan tersebut dilakukan dengan catatan Dana Desa 2018 memiliki penyerapan yang baik.
“Sayang kalau tidak terserap dengan baik karena pembiayaannya dengan utang. Selain itu, peningkatan akan tergantung dengan kondisi kas negara untuk tahun depan,” beber Eko yang datang naik Harley Davidson karena menghindari macet.
Pemerintah, lanjut dia, memfokuskan pembanguan melalui pedesaan dengan menggunakan dana desa.”Sejak era pemerintahan Pak Jokowi, desa semakin maju. Pada era Pak Jokowi pula, dana desa digelontorkan ke desa-desa,” kata menteri dari PKB.
Dana desa yang digelontorkan dalam pembangunan desa pertama kali, kata Eko, diberikan ke desa-desa pada 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Kemudian, meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016, Rp 60 triliun pada 2017, dan Rp 60 triliun pada 2018.
Dari pengelolaan dana desa, lanjut Eko, telah dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian dengan pembangunan jalan sepanjang 121.709 kilometer jalan, 1.960 jembatan, 5.220 pasar desa, 5.116 tambatan perahu, 2.047 embung, dan 97.176 unit irigasi. Dana desa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pembanguan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sarana olahraga, dan pendidikan.
Peran Media
Perhatian besar dari pemerintah terhadap desa ini, pinta Eko, harus diberikan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini sesuai dengan visi misi pemerintahan Jokowi-JK yang membangun dari pinggiran. “Pemerintah saat ini bertekad membangun Indonesia dari pinggiran. Insya Allah, jika dipimpin Jokowi desa akan semakin maju. Saya kira lima tahun tidak akan cukup, perlu dua periode,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Eko mengapresiasi awak media yang turut mensosialisasikan dan turut membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait pembangunan desa. Media, kata Eko, telah banyak membantu program-program yang ada di desa dan mendorong keterlibatan masyarakat.
“Dua tahun pertama pemberian dana desa, masyarakat belum terlibat banyak. Namun sekarang semakin terlibat, karena media gencar memberitakan mengenai desa baik dan buruknya. Tapi memang semua harus diberitakan itu sesuai dengan faktanya,” tutupnya. (lin)
