PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan dengan ditandatangani Nota Kesepahaman Pemberian Fasilitas dan Layanan Perbankan dalam Rangka Mendukung Program Desa Migran Produktif (Desmigratif), di Hotel Bidakara, Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (11/09), oleh Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri dengan Direktur Intitusion Bank BRI Sis Apik Wijayanto.
Desmigratif yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng 7 Kementerian lain, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ini merupakan program yang bertujuan untuk memberikan dukungan/sokongan bagi desa yang menjadi kantong-kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di berbagai wilayah di Indonesia. Tujuannya agar pengelolaan dana remitansi yang masuk ke desa–desa tempat TKI berasal menjadi lebih produktif.
Pemerintah melalui program ini telah menyusun langkah komperhensif dengan menggandeng lembaga keuangan perbankan untuk memberikan pendidikan keuangan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana remitansi TKI yang masuk ke Indonesia. Program ini secara secara terintegrasi akan memberikan support pada keluarga TKI yang ada di desa-desa agar mengelola dana remitansi agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif.
“Kehadiran Bank BRI dalam program ini sebagai bentuk peran aktif untuk mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi di desa migran,“ jelas Hari Siaga Amijarso, Corporate secretary Bank BRI dalam rilisnya, Senin (11/9).
Dana remitansi yang dikirimkan oleh TKI dari luar negeri diharapkan dapat bermanfaat sebagai modal usaha produktif sehingga menggerakkan ekonomi pedesaaan. Pelatihan dan pendampingan melalui berbagai workshop yang akan dilaksanakan di balai-balai desa, sangat diperlukan khusunya dari lembaga keuangan perbankan dalam mempertajam kemampuan pengelolaan ekonomi mikro para penerima dana remitance di Indonesia.
“BRI akan mendorong lahirnya berbagai potensi bisnis mikro dari kerjasama ini. Harapannya kedepan, akan banyak entitas bisnis baru sebagai embrio yang dapat meningkatkan ekonomi di pedesaan sehingga berdampak menggerakkan ekonomi nasional,” tulis Hari Siaga.
Pada 2017, pemerintah rencananya akan membentuk 120 Desmigratif, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu pada 2018, rencananya akan dibentuk 130 desa serta pada 2019 akan dibentuk 150 Desa Migrasi produktif. (lin)
