Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama INTOSAI Development Initiatives (IDI) membahas model pemeriksaan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) secara rinci.
semarak.co -Model pemeriksaan ini menjadi bahasan dalam Seminar tentang Penguatan Fungsi Eksternal Oversight terhadap Implementasi SDGs, di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Anggota II Pimpinan Auditorat Keuangan Negara II BPK Pius Lustrilanang mengatakan, kita berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang inisiatif pemeriksaan SDGs di pertemuan ini. Dalam seminar dibahas pendekatan, metodologi, serta isu-isu pemeriksaan yang relevan dengan model pemeriksaan.
“Auditor BPK akan memanfaatkan kesempatan dalam pertemuan ini untuk mengeksplorasi model pemeriksaan baru tersebut sehingga dapat diterapkan pada teknik pemeriksaan yang akan datang,” ujar Pius dalam seminar ini.
Selain mendiskusikan model pemeriksaan implementasi SDGs, peserta seminar juga mengeksplorasi peran lembaga pemeriksa dalam implementasi dan peninjauan SDGs, serta langkahlangkah memperkuat pemeriksaan eksternal independen dalam proses tindak lanjut.
“BPK telah melakukan pemeriksaan kesiapan implementasi SDGs di Indonesia, pada 2018. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memeriksa sejauh mana pemerintah menyesuaikan agenda global ke dalam konteks nasional,” ulasnya.
Lalu identifikasi dan penyiapan sumber daya, lanjut Pius, kapasitas, efektivitas mekanisme tindak lanjut, pemantauan, dan evaluasi yang berlaku. Dalam merumuskan rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK menggunakan pendekatan whole of government, keterlibatan para pemangku kepentingan, dan memastikan tidak ada tang tertinggal.
Rekomendasi BPK terkait dengan upaya tindak lanjut dan kemampuan untuk mendapatkan data untuk perumusan kebijakan. Pada 2019, Pemerintah Indonesia telah memasukkan hasil pemeriksaan BPK tentang kesiapan SDGs sebagai bagian dari Voluntary National Review 2019.
Di saat yang sama, IDI juga menerbitkan laporan Cooperative Audit atas kesiapan implementasi SDGs di level global. Laporan-laporan tersebut menunjukkan upaya dan kontribusi lembaga pemeriksa memastikan kesiapan pelaksanaan Agenda 2030.
BPK dalam laporannya memberi pesan bahwa lembaga pemeriksa dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional harus berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam jangka panjang.
Berdasarkan Deklarasi Moscow XXIII INCOSAI pada 2019, salah satu rencana strategis INTOSAI terkait dengan pemeriksaan sektor publik untuk memperkuat fungsi external oversight yang independen terhadap pencapaian target nasional, termasuk tentang SDGs.
Melalui seminar ini, BPK ingin mendorong kebersamaan dan kolaborasi untuk mewujudkan komitmen dan merujuk IDI SDGs Audit Model (ISAM) sebagai panduan memperkuat peran pemeriksaan eksternal terhadap implementasi SDGs. (lin)
