Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau kini dipanggil BP Jamsostek tidak ketinggalan ikut menjalankan strategi digitalisasi. Transformai digital ke arah digital yang saat ini berjalan diharapkan bisa membantu meningkatkan kapasitas layanan dan memenuhi ekspektasi masyarakat.
semarak.co-Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BP Jamsostek Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan, digitalisasi diharapkan akan menurunkan overhead cost perusahaan karena sebagian pekerjaan bisa dialihkan dengan penggunaan teknologi sehingga lebih efisien.
“Bisa mengotomasi proses-proses yang ada, bisa meningkatkan kapasitas layanan dan skalabilitas, dan bisa mengurangi terjadinya human error. Itulah yang mendorong kami melakukan transformasi digital,” kata Iriawan dalam virtual seminar bertajuk Mengelola Risiko Siber dalam Industri Digital, di Jakarta yang diselenggarakan LPPI, Kamis (23/9/2021).
Namun demikian, lanjut Iriawan, BP Jamsostek juga ingin memastikan keamanan data nasabah yang dikelolanya selalu aman, untuk itu perseroan berupaya keras meningkatkan keamanan sistemnya. Keamanan data merupakan salah satu hal krusial yang harus diantisipasi dalam transformasi digital.
“Karena itu perseroan ingin memastikan perlindungan keamanan dari data-data yang dikelolanya. BP Jamsostek menerapkan sistem keamanan kompleks untuk threat actors dengan implementasi system keamanan threat prevention untuk seluruh percobaan serangan,” kata Pramudya seperti dirilis humas LPPI, Jumat (24/9/2021).
Praktik digitalisasi memang sudah merambah ke hampir semua layanan di industri keuangan karena memang dunia juga memang sedang mengarah kepada digital economy. Meski demikian isu keamanan siber tampaknya belum menjadi concern yang penting bagi pengelola lembaga keuangan dan juga lembaga publik di Indonesia.
Hal itu terlihat pada kecenderungan serangan siber, kejahatan siber, dan juga pembobolan data yang kerap menimpa lembaga keuangan maupun lembaga pemerintah. Inilah yang menjadi latar belakang LLPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyelenggarakan seminar ini.
Virtual seminar yang merupakan kali ke-58 ini dibuka Direktur Utama LPPI Mirza Adityaswara menghadirkan pembicara, seperti Deputi Komisioner Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo (keynote speaker). Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Edit Prima.
Lalu ada Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmi Santika, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, dan Government Affairs & Public Policy – Indonesia Brigitta Ratih E. Aryanti.
Berdasarkan data BSSN, jumlah serangan siber sepanjang Januari sampai September 2021 mencapai lebih dari 927 juta. Dari angka itu sektor keuangan adalah sektor kedua tertinggi yang mengalami serangan siber setelah sektor pemerintahan.
Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perhatian lebih terkait fenomena tersebut mengingat potensi yang sangat besar dari perkembangan praktik digital di Indonesia. “OJK telah mengeluarkan aturan agar perbankan bisa mengambil peluang bisnis di era digital ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Slamet.
Namun, kata Slamet, kita juga perlu senantiasa menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun demikian stabilitas perlu dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi. Indonesia ditambahkan Slamet, memiliki peluang untuk bertumbuh pesat di industri digital karena keunggulan demografi.
Indonesia membukukan penambahan konsumsi digital baru sebesar 37 persen pada 2020. Indonesia berpotensi menjadi pemain ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang diestimasikan mencapai 124 miliar dollar AS pada 2025.
Menurut Edit Prima dari BSSN, ruang siber di Indonesia ada tiga lapisan. Lapisan pertama yaitu lapisan fisik, lapisan kedua lapisan teknis, lapisan ketiga adalah lapisan sosial. Hingga bulan September lalu terdapat sebanyak 927 juta serangan siber ke Indonesia, terbanyak adalah serangan malware, DDOS, trojan.
Nantinya akan ransomware akan jadi serangan yang paling banyak. Industri keuangan lanjut Edit merupakan sektor yang paling sering terkena serangan siber sejalan dengan masifnya transformai digital sektor perbankan. Sepanjang tahun lalu, insiden siber di sector itu serangan dalam bentuk malware, phisng, pencrian data, DDOS, skimming dan lainnya.
Pernyataan itu ditegaskan kembali oleh Brigjen Pol Helmi Santika, dari Bareskrim Polri. Menurut dia seiring dengan strategi perbankan untuk mendigitalisasi semua layanannya, banyak penjahat yang juga mengincar sektor ini.
“Perbankan menjadi sektor yang paling cepat menyesuaikan diri dengan perkembagan teknologi informasi. Hal itu juga menjadi pemicu peningkatan tindak pidana siber terkait perbankan,” kata Helmi.
Kejahatan siber yang menimpa perbankan antara lain penipuan dan juga aksi ilegal berupa peretasan. Berdasarkan data kepolisian pada 2017 terdapat 1.430 aksi penipuan onliner dan 153 aksi ilegal, tahun 2018 jumlahnya meningkat sebesar 1.781 dan 263, tahun 2019 sebanyak 1.617 dan 248, 2020 sebesar 1.319 dan 303.
Pada tahun ini sampai semester pertama lalu, jumlahnya 508 penipuan online dan 167 peretasan. Adapun sasaran kejahatannya adalah data nasabah, infrastruktur TI dari lembaga dan juga cyber fraud.
“Secara umum manajemen risiko yang bisa dilakukan perbankan di antaranya : two factor authentification, mesin pembaca KTP-el yang telah disertifikasi, penyimpanan gambar atau imege KTP Nasabah, verifikasi nomor telepon selular, dan disaster recovery plan,” kata Brigjen Pol Helmi. (smr)
