Sidang Commission on Population and Development (CPD) sesi ke-57 diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, 29 April – 3 Mei 2024. Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat dalam pertemuan tahunan ini yang melibatkan seluruh negara di dunia.
semarak.co-Sidang CPD bertemakan Assessing the status of implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and its contribution to the follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development during the decade of action and delivery for sustainable development.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi ketua delegasi Republik Indonesia pada pertemuan sidang internasional CPD ke-57 mewakili 14 delegasi lainnya dari Indonesia.
Delegasi tersebut utusan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), dan anggota delegasi didampingi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Usai pembukaan, sidang dilanjutkan dengan perayaan 30 tahun International Conference on Population Development (ICPD) di General Assembly (Majelis Umum). Indonesia dengan keberhasilan program keluarga berencana (KB) mendapatkan kehormatan untuk berbicara di podium bersama 30 negara terpilih lain.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, sebagai ketua delegasi menyampaikan bahwa diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama antar negara dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas kesehatan serta pendidikan.
“Selain itu juga diperlukan usaha yang lebih dari biasanya untuk mencapai kemajuan dalam agenda populasi yang semakin kompleks,” papar Bonivasius dirilis humas BKKBN Pusat usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Jumat (3/5/2024).
Selanjutnya pada sidang United Nations Commission on Population and Development (UN CPD) ke-57, Ketua Delegasi RI Bonivasius menyampaikan pernyataan negara Indonesia (country statement) terdiri dari 3 poin yaitu:
Pertama, implementasi Program Aksi International Conference on Population and Development (ICPD) yang efektif dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang memerlukan kerangka kebijakan yang kuat.
Indonesia menindaklanjuti hal itu dengan merancang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai dasar untuk mengimplementasi program aksi ICPD. Kedua, kemajuan yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah.
Ketiga, lokalisasi dan pengarusutamaan Program Aksi di tingkat daerah (sub-nasional) sangat penting untuk implementasi yang efektif. melokalkan dan mengarusutamakan Program Aksi ICPD melalui Kampung Keluarga Berkualitas.
Sekaligus melaporkan capaian Total Fertility Rate (TFR), penurunan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Selain menyampaikan pernyataan negara di sidang tahunan UN CPD di New York, Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan side event CPD sesi ke-57 pada 30 April 2024.
Bersama dengan negara Kenya dan Thailand, Indonesia mengadakan ‘inter-regional best practice sharing on the implementation of ICPD on Youth, Adolescent, and Demographic Dividend to Achieve Sustainable Development Goals’.
Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam ini membahas berbagai isu strategis dan praktik baik yang ada di ketiga negara tersebut. Harapannya dapat menjadi pembelajaran dan wawasan bagi setiap negara, khususnya remaja dan bonus demografi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.
Pertemuan tahunan CPD merupakan momentum strategis bagi seluruh negara. Dalam pertemuan ini setiap negara diberikan kesempatan untuk menyampaikan capaian dan kontribusinya bagi pembangunan dunia.
Disamping itu, pertemuan ini menjadi forum diskusi setiap negara atas berbagai isu yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pertemuan CPD juga membantu menjadi wadah terciptanya kerja sama di berbagai bidang antar berbagai negara.
Dalam kesempatan ini Delegasi Indonesia pun melakukan tiga bilateral meeting bersama United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), dan Delegasi Malaysia. (smr)
