Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menyebut bahwa Free West Papua Movement telah mengagendakan pembahasan tentang referendum di Papua di Majelis Umum PBB.
“Jadi, pesan saya kepada Pak Jokowi, lihat United Liberation Movement for West Papua, Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat, sudah mengagendakan agar referendum disidangkan untuk Majelis Umum PBB yang akan datang, Desember tahun ini. Jadi hati-hati, jangan anggap remeh,” kata Amien Rais dalam sambutannya di Milad ke-21 PAN di Kolong Tol Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (23/8/2019).
Amien khawatir, jika Papua lepas dari NKRI, bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib seperti Uni Sovyet dan Yugoslavia. “Negara besar seperti Uni Sovyet dan Yugoslavia yang tampak kuat ekonominya, kuat militernya, kuat intelijennya, kuat kepolisiannya, dan lain-lain, bisa runtuh dalam tempo minggu atau bulan,” terangnya.
Mantan Ketua umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini meminta pemerintah agar tidak menyepelekan persoalan Papua demi menjaga keutuhan NKRI. Terlebih dengan kondisi saat ini yang menurutnya, warga Papua sedang marah akibat mendapat perlakuan rasialis.
“Seorang tokoh Papua bahkan sampai mengatakan, kalau memang Papua mau dibuang di NKRI, maka dia mau membuang NKRI dari Papua. Jangan main-main. Sebab itu, saya meminta Jokowi menunda pembahasan pemindahan ibu kota yang bukan prioritas, dan fokus menyelesaikan persoalan di Papua untuk menghindari disintegrasi,” desaknya.
Jadi, kata dia, Jokowi jangan kemaruk punya ibu kota baru. Jangan macam-macam, yang lain bisa ditunda. “Tapi tolong, Papua jangan sampai terlambat,” pinta Amien, pendiri dan mantan Ketua umum Partai PAN.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito mengimbau Jokowi segera mengklarifikasi isu yang menuding dirinya menjanjikan referendum pada masyarakat Papua. Masalah tersebut menurut Margarito, sangat serius dan tidak bisa dianggap angin lalu oleh seorang presiden.
“Pak Jokowi memang banyak memberikan janji yang tidak dipenuhinya. Tapi isu janji untuk referendum bagi Papua, ini saya kira sudah kelewatan. Karena itu Jokowi harus segera menyikapinya karena ini masalah yang sangat penting dan bukan sekedar janji kampanye biasa,” ujar Margarito ketika dihubungi wartawan Kamis (23/7/2019).
Isu ini kembali muncul dikaitkan dengan terus bergejolaknya Papua. Padahal, nilai dia, isu ini sudah lama beredar sejak kampanye Pilpres 2014 lalu dan kembali hangat dibicarakan karena insiden Tolikara.
“Saya tidak yakin bahwa Jokowi telah memberikan janji referendum bagi masyarakat Papua. Tapi, dia minta Jokowi secara terbuka menjelaskan hal itu agar tidak menjadi isu liar. Presiden harus jelaskan, jangan bikin gaduh dan berbicara dengan rakyat Indonesia,” pintanya.
Sebaliknya kata Margarito, jika benar Jokowi nantinya terbukti membuat janji seperti itu, maka Jokowi sama saja menggali kuburnya sendiri karena bertentangan dengan UUD 45 dan sebagai presiden Jokowi harusnya memahami bahwa NKRI harga mati.
“Kalau benar dia memberikan janji seperti ini, dia gali lubang kuburnya sendiri. Semua pihak akan melawan hal ini. Tidak hanya DPR, tapi juga rakyat Indonesia dan TNI yang memiliki kewajiban menjaga keutuhan wilayah NKRI,” pungkasnya. (net/lin)
Sumber: Garuda Perkasa Nasional/gatra.com/ jpnncom/(Jumat dan Minggu 23 dan 25 Agustus 2019).
