Memperingati Hari Lahir Pancasila, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, tidak lepas dari semangat ketika Pancasila dilahirkan.
semarak.co-ASN diminta untuk tidak sekadar memahami tetapi juga menerapkan Pancasila dalam bekerja maupun bermasyarakat. “Memahami Pancasila harus disertai sikap progresif, termasuk aktualisasinya dalam berbagai bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, juga pada konteks reformasi birokrasi,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Rabu (1/6/2022).
Reformasi birokrasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Program ini harus dimaknai memberikan pelayanan yang lebih mudah, proses perizinan lebih cepat, dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. “Reformasi birokrasi ini bertujuan agar setiap warga mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya sebagai wujud pelayanan kemanusiaan yang merdeka,” jelasnya.
Pelayanan kemanusiaan yang merdeka juga memiliki perspektif keluar menjadikan Indonesia sebagai bagian dalam mengisi taman sari dunia. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tidak mengkhususkannya bagi bangsa Indonesia, maupun bangsa-bangsa tertentu.
“Dimana pelayanan pemerintahan bukan hanya bagi Warga Negara Indonesia saja, tetapi juga penduduk asing yang tinggal di Indonesia sebagai wujud membangun persahabatan dengan semua bangsa guna menciptakan tata dunia baru yang lebih berkeadilan dan damai,” tutur Menteri Tjahjo dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu petang (1/6/2022).
Bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2022. Pada peringatan tahun ini, mengambil tema Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Bangkit artinya membangun tekad, semangat, dan kehendak agar bangsa Indonesia bisa pulih secepatnya dari segala dampak pandemi yang melanda selama dua tahun terakhir.
Menteri Tjahjo berharap Indonesia juga bangkit untuk menghadapi segala tantangan dan ancaman sebagaimana akhir-akhir ini muncul ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila. “Dengan bangkit, dibangun kesadaran untuk berjuang bagi bangsa dan negara,” ujar Mantan Menteri Dalam Negeri ini.
Seperti yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia, gotong-royong menjadi cara bersama bagi seluruh komponen bangsa untuk membangun peradaban dunia. Tekad membangun peradaban dunia menunjukkan pentingnya menggelorakan kembali kepemimpinan Indonesia bagi dunia.
Tidak lupa Menteri Tjahjo mengingatkan ASN untuk selalu merawat Pancasila sebagai ideologi negara demi terwujudnya Indonesia yang tegak, berdaulat, dan maju. “Seperti yang tercermin dalam core values ASN BerAKHLAK, yaitu Loyal. Seluruh ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah,” imbuhnya.
Dengan berlandaskan Pancasila, BerAKHLAK menjadi fondasi kokoh dalam penguatan budaya kerja ASN yang profesional dan solid untuk mencapai visi misi Indonesia Maju yang dicanangkan pemerintah.
Dari Badung Bali, Penyederhanaan birokrasi yang kerap digaungkan Presiden Joko Widodo meliputi pemangkasan prosedur perizinan yang panjang, serta penyederhanaan struktural. Birokrasi pemerintah yang sederhana seharusnya mampu mengubah cara kerja ASN menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.
Sesuai dengan program Presiden Jokowi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Sekretaris Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB T. Eddy Syah Putra menyampaikan penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat struktural menjadi fungsional.
Namun lebih pada penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi cara kerja pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional,” ujar Eddy saat membuka Rapat Koordinasi Kebijakaan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Badung, Bali, pada Selasa (31/5/2022).
Melalui sistem kerja yang baru, pejabat struktural yang dialihkan menjadi fungsional dapat ditugaskan secara fleksibel dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. ASN tidak lagi bekerja dalam sekat tertentu, melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi.
“Dengan mekanisme kerja tersebut, ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga di luar unit organisasi,” jelas Eddy.
Dengan terbitnya regulasi ini, seluruh instansi pemerintah diminta segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi. “Sistem kerja tersebut berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dengan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan I Wayan Serinah menjelaskan penyederhanaan birokrasi merupakan kebijakan nasional yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Berlakunya sistem kerja yang baru dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, terutama demi meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, perlu penyesuaian perubahan pola pikir kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru untuk mencapai penyederhanaan birokrasi. “Di kala mekanisme kerja (lama) ini menjadi budaya bahkan menjadi karakter yg terstruktur, untuk masuk pada tataran yang dinamis, lincah dan juga cepat serta profesional tentu perlu penyesuaian,” pungkas Wayan. (kar/har/hms/smr)
