Koalisi partai politik (parpol) Islam atau poros partai Islam untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang digadang-gadang usai pertemuan politik PKS dan PPP, pada Rabu kemarin (14/4/2021) mengundang respons sejumlah partai, terutama yang selama ini identik dengan agama mayoritas Islam di Indonesia, yaitu PAN dan PKB.
semarak.co-Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dengan tegas menyatakan pihaknya tak akan bergabung dalam rencana koalisi poros partai Islam yang hendak digagas PKS dan PPP.
“PAN tidak akan ikut wacana poros Islam. Karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional,” kata Viva Yoga dalam keterangan resminya, Kamis (15/4/2021) seperti dilansir cnnindonesia.com, Jumat (16/4/2021).
Viva menyebut semua pihak harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merek untuk ‘dijual’ ke publik. Menurutnya, simbol agama tak perlu dibawa-bawa dalam politik Indonesia.
Viva menilai wacana koalisi partai berbasis agama akan memunculkan antitesis poros lain yang berbasis nonagama. Menurutnya, kondisi politik semacam ini tentu ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa Indonesia.
“Sebaiknya wacananya diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional. Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif,” ujar Viva menambahkan.
Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membuka kemungkinan pihaknya mendukung wacana tersebut. Jazilul mengatakan rencana tersebut harus digagas serius dan punya arah yang jelas untuk masyarakat luas.
“Terbuka kemungkinan untuk mendukung dan bergabung bila wacana ini digagas dengan serius dan memiliki arah dan format yang jelas bagi perubahan masa depan Indonesia,” kata Jazilul.
Selain itu, Jazilul menilai wacana tersebut bisa membangun poros kekuatan demokrasi baru di Indonesia. Salah satunya dengan menawarkan ide dan pelbagai program keummatan yang lebih baru. “Tentunya tidak berhenti pada wacana yang mengawang-awang,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi menyatakan kemungkinan penjajakan untuk membentuk koalisi parpol-parpol Islam di Pilpres 2024 masih terbuka.
Mengutip kompas.tv/Jumat, 16 April 2021 | 13:17 WIB, peluang partai-partai politik berbasis massa umat Islam untuk berkoalisi di pemilu presiden 2024, cukup menjanjikan. Soal siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung memang belum ditentukan, namun wajar jika skenario politik jelang 2024 sudah mulai dibahas.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada KOMPAS TV, Jumat (16/4/2021) terkait pertemuan PKS dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/4) lalu.
Pertemuan bertajuk Silaturahmi Ramadan tersebut dihadiri kedua pimpinan partai, Presiden PKS Achmad Syaiku dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Menurut Mardani Ali Sera, PKS dan PPP memiliki sejumlah kesamaan antara lain sama-sama berbasis Islam dan sama-sama berkepntingan memajukan NKRI.
Pertemuan tersebut memang membahas sejumlah hal megenai kondisi bangsa. Dalam kaitan itu persiapan menuju pemilu 2024 pun turut menjadi topik pembahasan. “Karena itu wajar jika dalam pembicaraan kita bahas skenario 2024,” katanya.
Mengenai pembentukan poros Partai Islam, Mardani menyatakan PKS terbuka berkomunikasi dengan semua pihak. Nantinya PKS pun bakal membuka komunikasi dengan partai-partai ber-aras nasionalis.
Namun menurut Mardani sebelum berkomunikasi dengan partai-partai politik nasionalis, PKS ingin lebih dulu berkomunikasi dengan partai-partai Islam. Menurutnya pertemuan dengan PKS dan PPP merupakan awal yang baik. “Hasilnya sangat lapang dan sangat menjanjikan,” paparnya.
Mengenai siapa calon yang bakal diusung, disebutkan Mardani, pembahasan soal itu masih terlalu dini. Yang jelas, baik PKS dan PPP sama-sama menyepakati untuk mempertimbangkan lebih dalam, karena bagaimanapun koalisi bertujuan untuk menang.
Hal-hal yang bakal dipertimbangkan nanti, terang Mardani, ialah menyangkut popularitas dan elektabilitas calon. Kemudian juga kekuatan masing-masing partai politik di wilayah.
“Dengan musyawarah yang baik, dengan dialog yang baik dengan data akurat pada waktunya akan diumumkan termasuk komposisi partai mana yang akan dukung, masih terlalu awal,” tuturnya.
Mardani juga mengungkapkan PKS, sesuai dengan hasil muyawarah nasional (Munas) 2020, bakal tetap berupaya mendorong salahsatu kadernya untuk menjadi calon presiden. (net/smr)
