Oleh Agus Wahid *
semarak.co-Adalah haknya untuk membangun sebuah koalisi. Tergolong kecil atau terbatas, medium ataupun besar (large). Arahnya jelas: membangun aliansi kekuatan strategis. Itulah yang kita saksikan pada panorama politik dalam kerangka memenangkan kontestasi pemilihan presiden (piplres) 2024.
Sebuah koalisi yang sejatinya merupakan konsekuensi sistem pemilihan umum yang mengharuskan terpenuhinya minimal prosentasi presidential threshold (PT) 20%. Dalam kaitan itulah kita saksikan gerakan membangun koalisi, di antaranya Koalisi Perubahan (PKS, NasDem dan Demokrat).
Dan belum lama ini muncul Koalisi Besar Indonesia Raya (KBIR). Akankah muncul koalisi lagi? Tentu. Sebab, PDIP belum menentukan koalisi bersama partai mana. Dengan prosentase 19,33% yang diraih PDIP dalam pemilu 2019, berarti masih kurang 0,67%.
Tidaklah sulit untuk menggandeng partai nonseat untuk mencapai PT 20%. Namun, yang tak kalah menarik lagi, tak tertutup kemungkinan akan hadir Koalisi Super Besar Bersama Rakyat (KSB-BR). Sebuah koalisi yang terhitung secara PT, namun aliansinya jauh lebih strategis.
Karenanya kita perlu mempertanyakan, apa yang mendorong lahirnya KSB-BR? Hanya sebuah strategi memenangkan kontestasi, atau ada dinamika politik yang keluar dari konstitusi dan manuver politik pihak tertentu yang mengadali kehendak rakyat secara luas?
Untuk menganalisa potens lahirnya KSB-BR, maka kita harus menganalisa terlebih dahulu ke mana arah politik KBIR. Sebab, kehadirannya mengundang banyak spekulasi politik kenegaraan ke depan. Seperti kita ketahui, pembentukan KBIR (Gerindra, Golkar, PAN, PPP dan PKB) dihadiri langsung oleh Jokowi. Sebuah kehadiran yang layak kita korek atau gali lebih jauh.
Beberapa hal yang perlu kita korek – pertama – sebuah analisis yang menggambarkan KBIR itu renta dengan konflik internal, terutama dalam kaitan menentukan calon wakil presiden. Ada dua figur utama, yakni Airlangga dan Muhaimin Iskandar yang tak mungkin saling mengalah.
Potensi ini menimbulkan pertanyaan, apakah koalisinya untuk menghadapi kontestasi pilpres, atau manuver lainnya? Dengan mencermati potensi layu sebelum berkembang pada KBIR, maka – sebagai koreksi kedua – KBIR tampaknya dirancang untuk membangun kekuatan strategis di parlemen.
Arahnya, melakukan gerakan pengubahan konstitusi (Pasal 7 UUD 1945) agar bisa diperpanjang masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Atau, perpajangan yang lebih dari lima tahun pada periode kedu ini. Dengan KBIR yang kelima fraksinya memiliki 284 kursi, ia tinggal mencari dukungan 72 kursi lagi untuk mendapatkan prosentasi 50% plus 1.
Dan angka 72 kursi bisa diharapkan dari suara DPD RI yang berjumlah 136 kursi itu. Potensi suara itulah kita melihat korelasi politik di balik kehadiran Jokowi pada acara pembentukan KBIR, meski dirinya bilang “tidak ikut campur” dalam urusan pembentukan koalisi besar itu.
Tapi, dalam hal politik tidak selalu harus dengan pernyataan eksplisit. Kehadiran pada saat pertemuan para Ketua Umum parpol merupakan body language yang cukup bermakna. Minimal, merupakan sinyal terhadap proses politik influencing. Di sini pula tidaklah berlebihan jika disebut mencampuri “dapur” parpol.
Hal ini sejalan dengan posisi Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Kita perlu menerepong, sampai sejauh mana keberanian mengubahan (mengamandemen) Pasal 7 UUD 1945? Jika resistensinya terlalu tinggi, maka – sebagai koreksi ketiga – arah pengubahannya adalah penundaan pemilu.
Berarti, harus merevisi UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi UU Pemilu ini jelas target: mengubah waktu penyelenggaraan pemilu, dari 14 Februari 2024 menjadi 2027. Berarti, masa jabatan presiden – wakil presiden diperpanjang.
Implikasinya, masa jabatan anggota parlemen (Pusat hingga DPRD) akan ikut menikmati perpanjangan masa jabatan dalam satu periode ini. Bagi orang parlemen, bagai menerima durian runtuh. Nenikmati 2,5 tahun tanpa “perang” lagi. Bonus super besar.
Bagaimana sikap PDIP dan ketiga fraksi (NasDem, PKS dan Demokrat)? Kalau cermati sikap politik PDIP selama ini, persoalan besar (perpanjangan masa jabatan presiden) selalu disikapi tegas. No compromise. Namun, politik itu cair.
Sangat mungkin berubah. Jika PDIP mengukur diri dan berkesimpulan sulit untuk menggapai kemenangan dalam pilpres 2024, maka tidak tertutup kemungkinan PDIP akan berubah sikap politiknya. Jika PDIP akhirnya satu gerbong dengan KBIR dalam urusan amandemen atau revisi, selesailah “barang” itu. Ambisi Jokowi pun akan berjalan mulus.
Koalisi Bersama Rakyat
Sebuah pertanyaan mendasar – sebagai koreksi keempat – apakah rakyat akan membiarkan gerakan ambisius parlemen yang sarat persekongkolan itu? Seluruh rakyat yang sudah menanti perubahan Indonesia yang jauh lebih baik tak akan rela menyaksikan gerakan persekongkolan itu.
Seperti kita ketahui, rakyat sudah jengah menjadi korban keganasan penguasa selama tujuh tahun terakhir. Tidak hanya terhadap rakyat, tapi negara sudah semakin hancur. Sektor ekonomi, hukum, bahkan sosial dan politik, semuanya hancur-minah. Harus segera diselamatkan. Untuk mencegah kehancuran yang jauh lebih parah.
Karena itu, tak ada opsi lain bagi rakyat untuk siap angkat “senjata”. Satu hal yang perlu kita catat, barisan kekuatan rakyat sudah menyeruak di seantero Nusantara. Salah satu indikatornya, responsivitas publik yang super heroik dalam menyambut calon pemimpin masa depan: Anies Baswedan.
Sosok calon presiden yang tak boleh lama lagi: per Februari 2024 sudah harus sampai di kursi istana. Sebuah pemaksaan kehendak? No. Sikap heroik yang cukup menasional sangatlah kondisional. Negara tak boleh dibiarkan dalam tingkat gradasi yang sangat decline dan destruktif.
Itulah gerakan super besar koalisi bersama rakyat. Entitas rakyat memang tak berarti sedikitpun dalam mempengaruhi secara teknis mekanisme politik di tengah parlemen. Tapi, sebagai kekuatan ekstra parlementer, sejarah mencatat: gelombang kemarahan rakyat yang menasional akan menggulung kekuatan manapun.
Sejarah itu tidak hanya terjadi di bumi Nusantara ini, tapi telah membuktikan di berbagai belahan dunia. Jadi, jangan coba-coba menyulut bara yang telah menggunung besar. Api sekamnya akan meledak dahsyat dengan kekuatan yang tak terbilang.
Koalisi Super Besar Bersama Rakyat akan menjadi amunisi politik, sekaligus posisi tawar Koalisi Perubahan. Maka, PKS, NasDem dan Demokrat tak boleh menyerah di bawah permainan tricky KBIR dan partai-partai lainnya yang sedang direkadaya sang rezim.
Berbahagialah dan cukup tepat keputusan ketiga partai itu yang menyatukan diri dalam Koalisi Perubahan. Alkhirnya, sunnatullah akan bicara. Koalisi Perubahan yang siap diback up oleh Koalisi Super Besar Bersama Rakyat – pada akhirnya – akan memaksa rotasi kekuasaan.
Kejahatan yang telah dilakukan terhadap negara dan rakyat memang tampaknya sudah harus berakhir. Harapannya, semua elemen menyadari bahwa perubahan secara gradual dan konstitusional jauh lebih meminimalisasi korban dibanding perubahan secara revolusioner yang pasti berdarah-daerah.
Jika memang mencintai rakyat dan negeri ini, jangan paksakan diri untuk memperpanjang kekuasaan, tiga periode ataupun sekitar tiga tahun lagi dalam periode kedua ini.
Bekasi, 11 April 2024
*) Analis dari Center for Public Policy Studies (CPPS) – Indonesia
respon pembaca:
harus diwaspadai;
1. gerakan Moeldoko, dkk yg melakukan PK ke MA untuk melakukan pengambilalihan “kekuasaan” partai demokrat. Apabila PK dikabulkan, mungkinkah ARB gagal dicalonkan sebagai capres dari koalisi perubahan?
2. “permainan” pemegang saham terbesar ekonomi indonesia, mnurut kabarburung 9 naga ini susah dilawan, bahkan ada “isu” sebetulnya merekalah yg “menentukan” siapa yg “harus” jadi RI 1. Namanya juga isu, tapi tetap perlu diwaspadai.
3. semoga ARB tidak seperti PS pada Pilpres 2019, PS selalu menang di medsos tapi kalah di KPU.
4. yg terakhir waspadai penundaan pemilu terutama yg didukung kekuatan asing.
sumber: WAGroup Komunitas ALIPh (postSabtu15/4/2023/)
