Nah…sekarang terbukti orang Chindo sendiri yang mengungkap, banyak orang China daratan tinggal di PIK, dan berbisnis di situ tapi duitnya dibawa ke negara leluhurnya Tiongkok (bangke bener)
semarak.co-catatan Naniek S Deyang *)
SUDAH TAK TERHITUNG saya mengkritisi proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta. Berkali-kali saya tulis dengan cara halus sampai terang-terangan bahwa PIK ini adalah proyek perluasan untuk orang dari negara China sana atau Mainland (China daratan).
Nah sekarang terbukti orang China Indonesia (Chindo) sendiri yg membuka (video di bawah -red), bahwa banyak orang Mainland tinggal di PIK, dan berbisnis di situ tapi duitnya dibawa ke negara leluhurnya Tiongkok sana (bangke bener).
PIK milik Aguan dan Tommy Winata ini, awalnya kan sangat kontroversial, dan sempat dihentikan. Kemudian proyek PIK 2 boleh dikatakan dibangun di atas air mata rakyat Tangerang -Banten. Bagaimana tidak? Tanah rakyat yg dekat pesisir pantai itu hanya dihargai 48 ribu/meter persegi.
Nanti kalau sdh jadi proyek per meternya bisa dijual 100 juta /meter dan yg beli Chino2 dari Mainland alias Chino dari Tiongkok. Maklum dengan penduduk 1,5 miliar RRT sdh tidak layak sebagai daerah hunian karena sanitasinya jelek.
Sehingga warga RRT cari udara segar sambil berbisnis ke benerapa negara, termasuk ke Indonesia antara lain membidik tinggal di PIK. Proyek PIK 2 yg juga milik Aguan ini entah apa yg mendasari tetiba oleh Pak Jokowi dijadikan sebagai PSN (proyek strategis nasional) di tahun 2024.
Sebagai PSN maka PIK boleh menabrak aturan apa saja karena menjadi proyek strategis nasional, termasuk membeli murah tanah rakyat dan rakyat pun dipaksa harus mau melepaskannya!!
Mengapa Pak Jokowi demikian gegabah menjadikan PIK 2 sebagai PSN? Bisa jadi sebagai “tukar guling” (balas jasa) karena Aguan menjadi konglomerat pertama yg membangun hotel di IKN.
Yg jelas masyarakat intelektual mempertanyakan masak PIK, proyek yg lebih mirip sebagai BEIJING ini jadi proyek strategis nasional? Strategis untuk rakyat China dari negeri RRT kali ya?
Setiap saya ke PIK yg sdh jadi di PIK 1 misalnya, saya merasa seperti di Tiongkok, banyak makanan non halal, lagu yg diputar semua lagu2 China, yg datang juga Chino semua (satu -dua ada melayunya), rata-rata juga pada berbahasa mandarin dan anjing lun dituntun sana-sini untuk diajak jajan. Tidak ada wajah Indonesia di sana!
Nah prediksi saya ternyata benar, saksi mata orang Chindo mengatakan, saat ini di PIK dan Tangerang mulai masuk orang China dari RRT dengan memakai paspor wisata yg diperpanjang 3 bulan sekali.
Selain menyelundupkan Narkoba dimana kapal langsung bersandar di rumahnya, mereka di PIK juga menjadi pebisnis gelap, termsuk di PIK ini menjadi tempat tinggal para bandar judi online.
Belakangan yg marak di PIK, para warga negara China itu berbinis untuk mencaplok konsumen di Indonesia, dengan menjual barang2 impor ilegal dari China.
Lha gimana Indonesia gak ancur, barang yg dijual online baik melalui TikTok maupun platform lain, semua merupakan barang impor dari China tetapi ilegal, diangkut melalui kapal besar, nanti di tengah laut dipindah ke kapal2 kecil yg langsung bisa sandar di rumah mereka di PIK.
Maklum semua rumah di PIK menghadap ke laut lepas. Lalu uang hasil jualan itu ditaruh di perbankan Indonesia? TIDAK! Langsung dikirim ke negara mereka ke RRT sana!!!
Nah gimana perekonomian Indonesia gak berantakan, kalau rakyat mentalnya dirusak dari Narkoba yg disinyalir masuk gila-gilaan lewat PIK?
Kemudian orang2 China dari RRT berbondong-bondong masuk Indonesia utamanya tinggal PIK, kemudian orang2 Tiongkok itu mengeruk uang dari orang Indonesia dengan menjual barang2 ilegal (makanya harganya murah).
Tak pelak kantor Bea Cukai pun gak bisa mengutip pajak impor, dan duit hasil jualan dr rakyat Indonesia juga langsung digotong ke Tiongkok, tidak ada yg tertinggal di Indonesia. Kayak gitu kok PIK dijadikan proyek PSN, terus strategis apanya??? Strategis untuk orang Chino RRT kali ya??
*) Pegiat sosial dan Loyalis Prabowo Subianto
sumber: WAGroup Himpunan Aktifis Masjid Indonesia (HAMI)/(postSelasa10/12/2024/)
