Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan kepada kalangan pengusaha perikanan nasional agar benar-benar taat pajak dan jangan sampai memberikan data yang keliru kepada pemerintah.
“Kami akan dorong dengan aturan-aturan yang memudahkan. Tapi kami mau jawaban dari bapak-bapak pengusaha perikanan jangan bohongi kami, jangan bikin seolah-olah kami enggak ngerti apa-apa,” kata Edhy Prabowo dalam rilis pada wartawan di Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Pengusaha perikanan, nilai Edhy, adalah pahlawan yang turut berjasa terhadap perekonomian negara sehingga pemerintah bersama-sama seluruh pemangku kepentingan akan terus berupaya mendorong kemajuan usaha perikanan ke depan.
Sementara itu, KKP juga telah meminta kepada pengusaha perikanan untuk benar-benar mematuhi aturan terkait asuransi nelayan bagi anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal perikanan milik para pengusaha tersebut. “Saya meminta kepada pengusaha untuk mematuhi soal ini,” kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar di Jakarta, Senin (28/10/2019).
Menurut Zulficar, pihaknya juga telah mendorong agar para nelayan dan ABK kapal perikanan harus mendapatkan asuransi nelayan. Hal tersebut merupakan jaminan yang esensial bagi nelayan karena kerap ditemui keluhan para ABK yang mengeluh sakit, tidak dibayar gajinya bahkan mengeluh terpaksa bekerja hingga 18 jam sehari.
“Saya mendorong seluruh pemilik kapal untuk mengasuransikan ABK-nya,” kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP terpisah.
Selain itu, ujar dia, para pemilik kapal perikanan besar juga diharapkan dapat mematuhi regulasi terkait zonasi penangkapan ikan agar tidak mengambil kawasan perairan yang seharusnya bagi nelayan kecil.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyatakan keheranannya bila ada pengusaha yang tidak setuju terhadap regulasi dari KKP karena tujuannya bermanfaat juga untuk kalangan pengusaha.
“Saya heran kalau ada pengusaha yang tidak setuju dengan regulasi KKP,” kata Menteri Susi dalam acara Kongres Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Susi mengingatkan bahwa berbagai peraturan yang dikeluarkan pihaknya bertujuan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan, agar ke depannya juga ada ikan yang bisa ditangkap oleh pengusaha perikanan. Untuk itu, ujar dia, kecerewetan yang kerap dicetuskannya juga demi kesejahteraan bersama. (net/lin)
sumber: indopos.co.id
