Beredar surat palsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan kepala surat lambang negara Burung Garuda dan di bawahnya mengatasnamakan Gubernur Banten Wahidin Halim.
semarak.co– Surat palsu ini berusaha untuk menipu korbannya dengan mengedarkan ke sejumlah lembaga atau perusahaan untuk meminta transfer dana bantuan guna pelaksanaan Pilkada 2020. Dimana alasannya kekurangan dana yang dialokasikan di APBD Provinsi Banten.
Dalam surat itu pun menyasar para Direksi BUMN, BUMD, perusahaan konstruksi, perhotelan, perdagangan umum, perbankan, hingga jasa lainnya. Dengan cara mencatut nama Wahidin Halim dan memalsukan tanda tangannya.
Berbagai kejanggalan surat palsu itu bisa dilihat dari indeks penomoran surat yang tidak sesuai dengan tata kelola administrasi yang berlaku serta menjiplak penomoran surat di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Diskominfo Banten Eneng Nurcahyati mengatakan, kepalsuan surat tersebut diperparah dengan mencantumkan no rekening salah satu bank atas nama Juwita.
Dimana bagi korban yang telah tertipu agar mengirimkan bukti transfer melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten namun ke nama yang sama dengan pemilik rekening, yakni Juwita dengan nomor kontak +62 853 4188 1753 serta email pribadi.
Hal itu dinyatakan Eneng saat dirinya mendapatkan laporan dari salah satu perusahaan yang berdomisili di Kota Cilegon yang telah menerima surat palsu tersebut, Rabu (14/10/2020).
Eneng mengatakan dengan tegas surat yang beredar adalah palsu dan tidak benar. Selain itu Pemprov Banten juga akan segera melaporkan ke Polda Banten sehingga kejadian ini dapat segera terlacak.
Masyarakat diimbau agar hati-hati terhadap berbagai pola dan bentuk modus kejahatan saat ini, terlebih di saat Pandemi Covid-19 dimana banyak pegawai baik negeri maupun swasta yang melaksanakan Work from Home (WFH) sehingga akan mudah dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terutama dalam mengacaukan informasi atau menyebarkan informasi hoax.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) menanggapi prihal beredarnya surat palsu Gubernur Banten kepada sejumlah perusahaan dalam rangka meminta bantuan anggaran pilkada serentak yang akan diselenggaran 09 Desember 2020.
Surat palsu tersebut ditanggal 12 Oktober 2020 bernomor 110/808/2.1-BKD sifat penting dan segera, dengan prihal permohonan dana pengamanan pelaksanaan pilkada yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD/Konstruksi/Kontraktor/Perhotelan/Perdagangan Umum/Perbankan dan jasa lainnya se Provinsi Banten.
Tertuang dalam surat tersebut bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pemerintah provinsi banten melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan.
Selanjutnya, dalam NPHD yang sudah ditandatangani untuk penyelenggaraan pilkada terdapat kekurangan dana dari nilai anggaran yang sudah disepakati. Kemudian, maka dengan ini dihimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di daerah banten untuk berpartisipasi dalm pembantuan dana.
Adapun, para pihak diminta agar berhati-hati dengan hanya mentransfer ke no rekening tertentu sebagaimana tertera dalam surat tersebut, ditandatangani Gubernur dan ditembuskan kepada menteri dalam negeri, Ketua DPRD Banten serta kepolisian Daerah Banten.
Ketua Apindo Banten Edy Mursalim mengimbau kepada seluruh perusahaan di wilayah Banten agar berhati-hati bila ada pihak-pihak yang menyampaikan surat sebagaimana dimaksud.
“Surat tersebut palsu jelasnya, bahwa tidak benar Gubernur Banten telah menerbitkan surat tersebut,” ujar Edy usai mendapat konfirmasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten yang kemudian dirilis dan tersebar di kalangan wartawan bahkan media social whatsapp (WA), Selasa (13/10/2020).
Edy juga mengharapkan bahwa apabila ada yang mendapat surat tersebut untuk segera menginformasikan ke pengurus dimasing-masing wilayah agar dapat dilakukan klarifikasi untuk menghindari penipuan dan hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (net/smr)
sumber: WA Group 207 Of brothers/indopos.co.id
