Beredar berita di media massa tentang digelarnya rapat pleno DPP KNPI yang dipimpin Fadly dan Andi Nursam Halid yang mengagendakan tentang pemberhentian Ketua umum DPP KNPI Fahd El Fouz Arafiq yang sah. Selain dianggap berita itu tidak benar, rapat pleno itu sendiri dituding sebagai tindakan ilegal.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KNPI Ilyas Indra mengatakan, Fadly sudah bukan sekjen DPP KNPI lagi karena sudah diberhentikan. Begitu pun Andi Nursam Halid, kata Ilyas, bukan pengurus DPP KNPI juga. Karena itu, rapat yang dilaksanakan kedua orang itu ilegal dan hasilnyanya pun ilegal.
“Justru saudara Fadly sudah diberhentikan sebagai sekjen dan sudah digantikan oleh saya (Ilyas Indra) berdasarkan rapat pleno DPP KNPI yang dituangkan dalam surat keputusan DPP KNPI dan hasilnya sudah dilaporkan ke Kementrian Hukum dan HAM,” ujar Ilyas saat dikonfirmasi, Kamis (28/12).
Menurut Ilyas, Kemenkum HAM langsung menerbitkan akta perubahan Berdasarkan Nomor AHU 0000707.AH.01.08 tahun 2017 pada tanggal 27 Desember 2017 merupakan perubahan badan hukum dewan pengurus pusat komite nasional pemuda Indonesia periode 2015-2018. “Akta perubahan yang diterbitkan Kementrian Hukum dan HAM itu adalah legal standing keabsahan sesuai dengan undang undang ormas,” ujar Ilyas yang seorang rektor.
Sehingga, kata dia, menjadikannya penguatan secara keabsahan pengakuan negara selain dari surat keputusan yang diterbitkan oleh dewan pengurus pusat komite nasional pemuda indonesia. Dalam sk perubahan yang di terbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan struktur Ketua umum Fahd el Fouz Arafiq, Ketua harian Muhammad Akbar, Sekjen Ilyas Indra, Bendaraha umum Yamitema Laoly, Ketua Majelis Pemuda Indonesia Taufan Rotorasiko, dan Sekretaris MPI DPP KNPI Afrasian Islami.
Saat ini, kata dia, DPP KNPI periode 2015-2018 fokus kepada program kerja tertunda yang harus dilaksanakan, seperti rapat pimpinan paripurna nasional yang akan dilaksnakan pada April 2018 sebelum dilaksnakan Kongres KNPI/Pemuda tahun 2018. Selain itu DPP KNPI pun fokus pada konsolidasi daerah di seluruh Indonesia untuk penguatan organisasi. (lin)
