Massa dari berbagai daerah mengibarkan bendera bintang bulan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Provinsi Aceh saat peringatan Milad ke-44 Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Jumat (4/12/2020). Saat berorasi di halaman masjid Baiturrahman untuk menyampaikan aspirasinya, sekali-kali terdengar teriakan merdeka dari arah massa.
semarak.co-Bendera itu sempat dibiarkan berkibar lebih dari 15 menit. Massa pun mengutarakan aspirasinya di pelataran halaman Masjid Raya. Usai prosesi doa, zikir bersama, dan berorasi, bendera bulan bintang langsung diturunkan.
Mantan pejuang GAM Ainal Mardiah mengatakan, doa bersama di Masjid Raya kali ini bukan yang biasa. Pihaknya berdoa untuk sebuah impian dan untuk sebuah tujuan. “Kami berdoa hari ini, bukan doa seperti biasanya, tapi doa pada 4 Desember ini adalah berdoa yang berbeda, kami memimpikan apa tujuan kami,” katanya.
Sudah 16 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM. Maka, kata dia, sudah seharusnya semua butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) diselesaikan. “Maka kami berharap kepada siapa pun yang telah di kirim ke parlemen, kami akan menuntut mereka apabila mereka tidak memperjuangkan hak rakyat Aceh,” katanya.
Sementara Dandim 0101/BS Letkol Inf Abdul Razak Rangkuti mengatakan, ratusan massa hanya menyampaikan aspirasi di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Massa juga sempat menyatakan ikrar bahwa bendera bulan bintang bukan bendera sparatis.
Namun, Dandim langsung menyampaikan bahwa tidak ada bendera lain yang dikibarkan selain Merah Putih. “Mereka menyepakati untuk menurunkan bendera bintang bulan. Kita melihat mereka menurunkan benderanya. Mereka hanya menyampaikan aspirasi saja dan mengakui masih dalam naungan NKRI,” kata Letkol Inf Abdul Razak.
Massa hanya menyampaikan aspirasinya dan diminta petugas untuk menaati protokol kesehaan karena masih dalam suasana pandemi Covid-19. “Tadi bendera sempat berkibar sebentar. Massa melanjutkan dengan penyampaian aspirasi saja untuk meminta pemerintah pusat, dan pemerintah Aceh agar Aceh ke depan bisa lebih maju lagi,” katanya.
Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Muzakir Manaf atau Mualem menginstruksikan seluruh eks kombatan GAM untuk memperingati milad atau ulang tahun pada hari ini, Jumat, 4 Desember 2020 dengan doa bersama. Selain itu, KPA Pusat juga meminta eks kombantan menyantuni anak yatim, dan berziarah ke makam pejuang.
“Mualem menginstruksikan kepada jajaran KPA seluruh Aceh peringatan 4 Desember dengan santunan anak yatim, zikir, doa bersama, dan ziarah ke makam para syuhada yang telah syahid, itu instruksi Mualem,” kata juru bicara KPA Azhari Cagee di Banda Aceh, Kamis, 3 Desember 2020.
Ahzari menyampaikan, tujuan memperingati 4 Desember itu supaya masyarakat Aceh tidak lupa terhadap sejarah. Apalagi tanggal itu merupakan sejarah masa lalu yang membekas di masyarakat Aceh bahkan dunia hingga saat ini.
“Tanggal 4 Desember suatu sejarah yang terjadi di Aceh dan wajib, tidak bisa dilupakan. Wajib dikenang dan 4 Desember ini kita peringati seperti biasa, doa, zikir, dan ziarah,” ujarnya.
Menurut Azhari, KPA tidak menyuruh dan tidak melarang pengibaran bendera bulan bintang. Bendera ini diasosiasikan sebagai simbol Gerakan Aceh Merdeka. “Karena itu sudah menjadi bendera Aceh sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2013,” ungkap mantan anggota DPR Aceh.
Nanti kalau menyuruh dan melarang akan dianggap itu bendera KPA, lanjut dia, padahal itu jelas bendera Aceh sesuai qanun. Karena itu, kata dia, yang berhak menindaklanjuti terkait polemik bendera Aceh adalah Gubernur Aceh bersama DPR Aceh.
Di bagian lain, sebanyak lima orang memanjat kantor Komisaris Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berada di Melbourne, Australia dan mengibarkan bendera bintang kejora disertai bentangan spanduk bertuliskan TNI Out Stop Killing Papuan.
Insiden yang terjadi hari Selasa (1/12/2020) tersebut terekam dalam sebuah video yang tersebar di media sosial Twitter. Pada media sosial, video itu disertakan keterangan, “5 Orang telah memanjat tembok Konsulat Indonesia di Melbourne & saat ini berada di atas atap,” tulis akun bernama Tim Buchanan.
“Mereka telah mengibarkan bendera Bintang Kejora gerakan kemerdekaan Papua Barat & spanduk bertuliskan TNI OUT: Berhenti Membunuh Orang Papua & BEBAS PAPUA BARAT” sambungnya di cuitan.
Dalam video tersebut terlihat empat orang mengibarkan bendera Bintang Kejora di atas pagar, namun terlihat akan dihalangi oleh seseorang yang belum diketahui siapa. Pada lanjutan video tersebut, mereka kemudian bepindah tempat mengibarkan bendera gerakan Papua Barat tersebut di atap kantor konsulat jenderal RI di Melbourne tersebut.
Insiden pengibaran bendera tersebut terjadi tepat di hari dimana United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 Desember 2020.
Provinsi Papua dan Papua Barat terletak di bagian barat Indonesia dan berbatasan dengan negara Papua Nugini yang merdeka di timur.
Bendera Bintang Kejora dilarang dikibarkan ketika dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Militer Indonesia menguasai Papua Barat dalam beberapa bulan setelah deklarasi tersebut.
Kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat menjadi tuntutan baru untuk kemerdekaan, yang mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara. Salah satu kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua tersebut mengangkat Benny Wenda, yang sedang diasingkan di Inggris Raya, sebagai presiden mereka.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat. Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan pada kami. Pemerintah sementaranya tidak akan tunduk kepada Indonesia,” kata Benny kepada SBS News.
Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka. “Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia [untuk mendukung kami]. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar.” ujarnya.
Pemerintah sementara tersebut bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia.
Jennifer Robinson, yang mendirikan Pengacara Internasional untuk Papua Barat, mengatakan deklarasi tersebut adalah awal dari jalan kemerdekaan Papua Barat. “Apa yang mereka lakukan sepenuhnya sejalan dengan hak internasional mereka. Adalah benar dan tepat bahwa mereka mengambil langkah-langkah ini,” ujarnya.
“Tujuannya adalah mereka akan menjalankan kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri di Indonesia. Ini adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi jalan mereka menuju kemerdekaan,” katanya kepada SBS News.
Robinson mengatakan langkah itu sepenuhnya berada dalam hak internasional ULMWP. “Sudah umum di seluruh dunia bagi negara-negara untuk membentuk pemerintahan sementara, baik di bawah aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sebagai bagian dari deklarasi kemerdekaan,” jelasnya.
United Liberation Movement for West Papua hanyalah satu dari puluhan kelompok yang mendorong kemerdekaan dari Indonesia. Sedangkan itu, Organisasi Papua Merdeka atau OPM menolak deklarasi pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua oleh ULWM, serta penunjukan Benny Wenda sebagai presiden sementara.
Kepala Staf Umum Komnas TPBNPB – OPM Mayjen Terryanus Satto mengatakan, deklarasi pemerintahan sementara dan penunjukan Benny Wenda sebagai presiden sementara adalah kegagalan kelompok itu sendiri.
“Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda itu sendiri. Kami tidak mengakui klaim itu,” kata Terryanus Satto kepada Suara.com, Rabu (2/11/2020).
Ia menjelaskan, TPNPB – OPM tidak mengakui klaim Benny Wenda karena deklarasi tersebut diumumkan di negara asing, yakni Inggris. Karenanya, deklarasi Benny Wenda dan ULMWP tak memunyai legitimasi mayoritas bangsa Papua, dan juga dilakukan di luar wilayah hukum revolusi nasional pembebasan Papua Barat.
“Kami juga tidak mengakui klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara. Sebab, Benny Wenda adalah warga negara Inggris. Menurut hukum international, warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Republik Papua Barat,” kata dia.
Satto mengatakan, deklarasi pembentukan pemerintah Republik West Papua tapi dilakukan di Inggris tidak logis. Begitu pula Benny Wenda yang mengklaim diri sebagai presiden sementara Republik West Papua tapi berkantor di Inggris, “Tidak bisa diterima akal sehat. (net/smr)
sumber: iNews.id/suara.com di WAGroup KAHMI Nasional/tempo.co di WAGroup Anies For Presiden 2024
