Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutus bersalah Menteri Perdagangan (Menda) sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas karena berkampanye tanpa cuti sebagai pejabat publik. Putusan ini dibacakan Majelis Pemeriksa Bawaslu RI dalam sidang pembacaan putusan, Kamis sore (29/2/2024).
semarak.co-Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu RI Totok Hariyono, menyebut bahwa Zulhas melanggar Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang mengharuskan pejabat publik cuti di luar tanggungan dan tak memakai fasilitas negara saat kampanye.
“Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi,” ujar Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu RI Puadi saat membacakan putusan, Kamis, (29/2/2024) dilansir moslemtoday.com: 2/29/2024 08:22:00 PM.
Atas pelanggaran ini, Zulhas hanya dijatuhi sanksi teguran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. “Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari,” ujar Totok.
Pasal 302 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 mengatur bahwa cuti hanya diberikan sehari sepekan. Di luar hari kerja, pejabat publik hanya boleh berkampanye pada tanggal merah/hari libur, termasuk akhir pekan.
Sementara itu, dalam pertimbangan putusan Bawaslu RI, Zulhas disebut telah melakukan kampanye pemilu 3 kali pada hari kerja dalam sepekan pada masa kampanye.
Pertama, pada 23 Januari 2024 di Lapangan Dekai Sejahtera, Yahukimo, Papua Pegunungan.
Kedua, pada 24 Januari 2024 di GOR Anugrah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Ketiga, pada 26 Januari 2024 di Lapangan Bola Kedung Jaya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Zulhas juga dianggap menyalahgunakan izin cuti yang diberikan lewat surat Menteri Sekretaris Negara Pratikno, per 10 Januari 2024. Surat itu pada intinya merupakan persetujuan izin cuti yang diajukan Zulhas selama 13 hari kerja pada 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 Januari 2024 dan tanggal 5, 6, 7 Februari 2024.
Totok mengatakan, persetujuan izin cuti itu untuk keperluan pribadi, bukan untuk kampanye pemilu. Selain berkedudukan sebagai Mendag dan Ketua Umum PAN, Terlapor juga berkedudukan sebagai pengarah pada tim kampanye pemilu tingkat nasional untuk pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, pelaksana kampanye tingkat nasional untuk PAN. (net/moe/smr)
sumber: moeslimtoday.com di WAGroup Ajang Diskusi (Kamis29/2/2024/delihermanto)
