Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut kecurangan dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 semakin masif sehingga menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
semarak.co-Pertama, penyelenggaranya tidak independen, pemerintah yang tidak netral dan pesertanya yang menggunakan segala cara untuk meraup suara, termasuk di dalamnya melakukan praktik manipulasi, intimidasi maupun politik uang.
“Presiden sebagai kepala negara seharusnya tidak boleh menunjukkan sikap berpihak kepada siapapun, karena dia memiliki instrumen kekuasaan,” ujar Ray, Sabtu (10/6/2023) dilansir wartakotalive.com, Kamis 25 Mei 2023 08:58 WIB.
Ray juga menyoroti para penyelenggara pemilu yang tidak memiliki sikap independen dan cenderung tunduk terhadap partai politik melalui Komisi II DPR RI. “Kalau ada istilah petugas partai, ini penyelenggara pemilu adalah petugas Komisi II,” ujarnya.
Ray menyoroti terkait rencana penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, hal itu akan mempersulit pengawasan dan pengawalan terhadap dana yang masuk ke partai politik.
Padahal, sumbangan dana kampanye adalah hulu dari persoalan politik uang. “Padahal ketentuan ini sudah berlaku dua kali dalam pemilu. Ini jelas merugikan kita,” ucap Ray Rangkuti yang penampilan khasnya berkopiah hitam.
Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Sitti Rakhma mengungkap beberapa celah yang kerap dijadikan potensi untuk para caleg bermain politik uang. Adapun larangan mengenai politik uang mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Misalkan ada caleg ngasih dispenser yang harganya Rp 150 ribu, nah itu ga boleh karena menjadi pintu masuk potensi politik uang,” ucap Rakhma saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sabtu (10/6/2023).
Dirinya menjelaskan berdasarkan UU itu berbunyi bahwa caleg hanya boleh memberikan sesuatu barang yang tak akan habis digunakan kepada masyarakat dengan nominal maksimal Rp 60 ribu. Sedangkan segala bentuk uang dan barang yang habis dikonsumsi seperti sembako dilarang dibagikan oleh seorang caleg dalam konteks kampanye.
Meski sudah ada aturan dan sanksi tegas mengenai larangan politik uang, pada praktek di lapangan masih banyak para caleg yang menggunakan cara nakal tersebut dengan berbagai modus. “Biasanya mereka ini kerap bermain di sesuatu yang masih abu-abu mengenai aturannya,” tambahnya.
Rakhma mencontohkan di antaranya dengan mengemasnya berkedok bazar murah. Misalkan ketika caleg menjual barang di sebuah bazar dengan harga jauh lebih murah dibanding di pasaran.
“Misalnya harga beras di pasaran Rp 50 ribu, namun di bazaar itu dijualnya Rp 10 ribu, itu kan ada selisih Rp 40 ribu, nah itu potensi politik uang karena kan prinsipnya itu bazaar atau pasar kan untuk mencari untung bukan malah agar rugi,” ungkap Rakhma.
Selain itu, ada juga caleg yang membagikan tiket kupon berhadiah aneka macam kepada masyarakat dengan alibi ingin berbagi kebahagiaan. “Kami pernah ada kasus caleg DPR RI dan DPRD dia bagi-bagi kupon umrah,” ujar Rakhma.
Rakhma juga mengingatkan kepada para caleg petahana untuk tak memanfaatkan masa reses mereka ke masyarakat untuk berkampanye. Pasalnya, dalam tahapan reses para petahana itu menggunakan fasilitas negara dalam tugasnya sebagai wakil rakyat. “Itu memang kelebihan dari petahana dia bisa menggunakan anggaran negara untuk turun (ke masyarakat) tapi jangan digunakan untuk kampanye,” jelas Rakhma.
Sebelumnya diberitakan, warga membuat video teatrikal pengendara motor terjatuh beberapa waktu lalu. Pengendara jatuh di jalan berlubang berisi genangan air kecoklatan. Sementara di belakangnya sebuah truk sarat muatan akan melintas.
TKP di Jalan Desa Wonokerto Bandar, Batang, Jateng Ganjar minta warga untuk tidak langsung viralkan kerusakan fasilitas umum. Ganjar meminta warga melapor dulu ke pemerintahan setempat
Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau dikenal Dokter Tifa membandingkan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Saat Anies mulai menjabat, UMP di DKI Jakarta Rp3.355.000, dalam lima tahun kepemimpinannya ia berhasil menaikkan sebesar Rp1.546.798 sehingga menjadi Rp4.901.798.
“Sebelum selesai menjabat, Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan memutuskan UMP DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 4.901.798,” ucap dokter Tifa dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @DokterTifa, Senin (5/6/2023) dilansir repelita.com, 6/05/2023 11:57:00 AM.
“Tahun 2017 ketika beliau mulai menjabat, UMP sebesar Rp 3.355.000. Terjadi peningkatakan kesejahteraan Pekerja berdasarkan UMP sebesar Rp 1.546.798, dalam lima tahun,” sambungnya.
Kemudian saat Ganjar Pranowo mulai menjabat pada 2018, UMP Jateng berkisar di angka Rp1.605.396, lalu pada tahun 2023 angka tersebut naik sedikit menjadi Rp1.958.169. “UMP Jawa Tengah 2023, di bawah Gubernur @ganjarpranowo, sebesar Rp 1.958.169. Tahun 2018 ketika beliau mulai menjabat, UMP sebesar Rp 1.605.396,” ujarnya.
Ia pun mulai membandingkan dengan kenaikan harga telur yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. “Bandingkan dengan harga telur 2017 sebesar Rp21.662 per kg dan tahun 2023 sebesar Rp30.816. Ingat harga telur dan kebutuhan pokok lain berlaku secara nasional ya,” ucapnya.
Sehingga ia tidak heran kemiskinan Jateng malah bertambah, pasalnya UMP Jateng adalah yang terendah dalam skala nasional. “UMP Jawa Tengah adalah UMP paling rendah dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Ya pantas lah angka kemiskinan di Jateng ngga kurang-kurang, malah nambah,” tandasnya.
Di bagian lain loyalis Anies, Andi Sinulingga menyoroti beredarnya video warga di Lampung Utara yang ricuh lantaran tak mendapatkan sembako atas nama relawan Ganjar Pranowo. Hal itu ditanggapi Andi melalui akun Twitter pribadi miliknya.
Dalam cuitannya, Andi Sinulingga menyinggung banyaknya uang dari bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Andi Sinulinnga mengherankan bahwa gerakan bagi-bagi sembako terkait Ganjar Pranowo begitu masif.
“Banyak sekali uang ganjar ya? Gerakan bagi-bagi sembako ke pemilih itu kelihatannya masif dan menonjol sekali,” ungkap Andi Sinulingga dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @AndiSinulingga, Senin (5/6/2023) dilansir repelita.com, 6/05/2023 11:20:00 AM dari suara.com.
Lanjut, politisi Partai Golkar ini pun mengatakan bahwa hal tersebut bisa berdampak bagi politisi yang tak percaya diri tak akan dipilih jika tidak bagi-bagi sembako. “Terlalu banyak politisi tak percaya diri akan ada yg pilih kalau tak bagi2 sembako ke rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, video yang beredar tersebut diunggah oleh akun @hc_poirot. Dalam video kericuhan tersebut tertulis narasi ‘Bagi-bagi sembako Ganjar Pranowo di Lampung Utara’. Dijelaskan lebih detail bahwa pembagian sembako tersebut mengatasnamakan relawan sahabat Ganjar Pranowo.
Berdasarkan penjelasan dari video tersebut, warga merasa dibohongi karena turut bergotong royong namun tak kebagian sembako. Diketahui bahwa pembagian sembako tersebut dilakukan pada Jumat, 2 Juni 2023.
Pembagian sembako tersebut diwarnai kericuhan ditambah saat warga mengetahui bahwa masih ada stok yang disimpan kembali ke mobil pengangkut. Kericuhan warga itu pun sebagai bentuk menyatakan rasa kekecewaannya. Unggahan terkait kampanye Ganjar Pranowo ini pun menjadi sorotan beragam dari warganet. (net/pel/war/smr)
