Pakar Hukum Tata Negara Buvitri Susanti mengajak Jusuf Kalla alias JK menjadi produser Dirty Vote 2 biar 75% kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 terbongkar. Film dokumenter jilid 2 bakal digarap untuk menjawab pernyataan JK yang menyebut Dirty Vote hanya mengungkap 25% kecurangan Pemilu 2024.
semarak.co-Bivitri mengaku tim film Dirty Vote ingin menawari JK untuk membuat film bersama. Oleh sebab itu, Bivitri berseloroh mengajak JK untuk menggarap film Dirty Vote jilid 2. Hal itu sekaligus menjawab rasa penarasan masyarakat tentang kecurangan Pemilu yang terjadi.
“Sebelumnya saya mau berterima kasih pada Pak JK karena bilang yang 25% itu loh Pak. Kata temen-temen produser dan Director Dirty Vote coba tanya sama pak JK yang 75% lagi mau dijadiin film Dirty Vote 2,” kata Bivitri dalam dalam forum bertajuk Election Talk #4 Konsolidasi Untuk Demorkasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi Atau Koalisi? di FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3/2024).
Dilanjutkan Bivitri, “Kata Pak JK Itu baru 25 persen. Nah jadi waktu kami roadshow ada yang bilang ‘ah kata Pak JK kalian ini cuma bisa 25 persen’, saya bilang kalau mau yang 75 persen (terbongkar), kita minta aja pak JK jadi produser filmnya.”
Sebelumnya, JK mengatakan film dokumenter Dirty Vote baru menampilkan kecurangan dalam Pemilu 2024 sebesar 25%. Kecurangan-kecurangan yang dijelaskan dalam film dinilai masih ringan dibanding dengan temuan fakta lain di lapangan.
“Masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen,” ujar JK, wakil presiden ke -10 (2004-2009) dan ke-12 (2014-2019) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024) dilansir onlineindo.tv, 3/07/2024 05:41:00 PM dari artikel asli suara.com.
Eks Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan bahwa film Dirty Vote tidak menjangkau daerah-daerah kecil yang juga terindikasi terjadi kecurangan Pemilu. Ia turut menyinggung tentang pembagian bantuan sosial atau bansos yang lekat dengan rekayasa.
“Karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang,” ucap JK. Meski begitu, JK tetap mengapresiasi film tersebut. Dia berpesan bahwa pemilu yang kotor hanya menyebabkan proses pemilihan tidak sempurna.
Di bagian lain diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat lebih dari 20 ribu anggota TNI dan Polri masuk sebagai daftar pemilih Pemilu 2024.
Hal itu terjadi di 8 Provinsi. Jumlah pemilih yang prajurit TNI: 11.457 (Jabar, NTT, Aceh, Jambil, Lampung), dan jumlah Pemilih yang anggota Polri: 9.198 (DKI Jakarta, Jabar, NTT, Sultra, Maluku).
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenti mengatakan, data itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu 2024. Lolly mengatakan, masih ada pemilih yang memiliki kartu tanda prajurit, namun dimasukkan ke dalam data pemilih.
“Adanya pemilih TMS yang belum dicoret seperti pemilih yang sudah meninggal dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan pemilih di bawah umur, serta pemilih berstatus TNI, Polri yang memiliki kartu tanda prajurit TNI/anggota Polri,” kata Lolly.
Selain itu, lanjut Lolly, Bawaslu juga menemukan ada 800 orang telah meninggal dunia, namun masih tercatat sebagai pemilih. Hal itu terjadi di 5 provinsi. “Jumlah Pemilih yang meninggal: 868.545 di Jabar, Lampung, Sulsel, Riau, dan NTT,” ujar Lolly dalam keterangannya, Rabu (29/3/2023) dilansir detik.com, Rabu, 29 Mar 2023 18:15 WIB.
Kemudian, ada pula temuan sebanyak 94.956 orang di bawah umur yang tercatat sebagai pemilih. Hal itu terjadi di Lampung, Jabar, NTT, Sumsel, Sumut. Lalu, sebanyak 832.204 orang ditemukan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi memiliki Kartu Keluarga. Terjadi di Jabar, Lampung, NTT, Aceh dan Sultra.
Bawaslu mengimbau KPU dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) harus dilakukan dengan cermat. Selain itu, Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk ikut mengecek data kepemilihannya.
KPU melalui PPS menyusun DPS secara cermat dengan membersihkan pemilih ganda, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih tercantum di daftar pemilih, memperbaiki data pemilih yang tidak sesuai seperti kelompok penyandang disabilitas, dan memasukan pemilih baru yang sudah memenuhi syarat namun belum memiliki KTP El.
“Seluruh masyarakat untuk mengecek namanya dan/atau keluarganya sebagai pemilih yang telah dicoklit oleh pantarlih. Jika ditemukan adanya pemilih yang belum dicoklit, silakan untuk menghubungi posko kawal hak pilih yang disediakan Bawaslu, baik secara offline maupun secara online,” imbuhnya.
Anggota KPPS Kertosuno Akui Menambahkan Suara Paslon
Di tengah isu penggelembungan suara terhadap salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Presiden 2024, media sosial dihebohkan dengan pengakuan beberapa anggota dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Dalam video yang beredar disebutkan anggota KPPS Kertosono akui menambahkan suara pada salah satu Paslon Pemilu 2024. Para anggota KPPS tersebut membuat pengakuan didepan masyarakat di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia.
Salah satu anggota KPPS mengatakan bahwa dirinya mengaku menambahkan suara pada salah satu peserta Pemilu 2024. “Kami mengakui dan semua yang ada disini ikut terlibat dan saya tidak sendiri,” ungkapnya yang disambut riuh oleh warga yang ikut mendengarkan pernyataan,” ujar Kertosono.
Selain itu salah satu anggota KPPS lainnya juga mengakui bahwa pihaknya mengakui menambahkan suara pada salah satu peserta Pemilu 2024. “Kami mengakui secara bersama – sama melakukan penambahan jumlah suara salah satu Capres peserta Pemilu 2024,” terangnya.
Begitu selesai mengakui perbuatannya, terlihat salah satu warga langsung maju dan sambil menunjuk-nunjuk kearah dua orang yang mengakui perbuatannya tersebut. Hal itu langsung dicegah oleh warga lain sambil mengatakan agar bersabar dan memberikan kesempatan pada anggota KPPS yang memberikan pengakuan untuk menjelaskan lebih lanjut.
Salah satu warga lainnya juga mengatakan bahwa anggota KPPS harus memberikan penjelasan lebih lanjut karena ini menyangkut nama baik partainya. Akan tetapi dalam video yang disebar tidak menyebutkan dengan pasti, Paslon mana yang mendapatkan dan yang ditambahkan suaranya oleh anggota KPPS yang terlibat.
Selain itu juga tidak dijelaskan dengan pasti pihak mana saja yang memerintahkan anggota KPPS untuk melakukan penambahan suara pada Paslon tersebut. Dalan video yang di posting akun X @YRadianto juga menuliskan narasi, setelah didesak, akhirnya penyelenggara pemilu mengakui kecurangan berupa penambahan suara telah mereka lakukan.
“Ini harus diusut sampai ke pihak pemberi perintah. Dan bukan tidak mungkin pola seperti ini berlangsung di banyak daerah lainnya,” imbuh Kertosono dilansir kontenislam.com, FEBRUARI 25, 2024 dari artikel asli disway.id.
Video ini juga mendapatkan komentar beragam dari netizen yang mempertanyakan apakah yang terlibat hanya mereka, bagaimana dengan instrument lainnya. “Andaikan penyelenggara mengakui kecurangan seperti ini di beberapa tempat se Nusantara, berarti pemilu 2024 adalah terbersih dan terbaik, ya Aki karrna keterbukaan nya,” tulis akun @nunungmar1404.
“Seharusnya ada penjelasan lebih rinci jadi gak rancu, walau nyata dia melakukan. tetapi perlu dihormati atas kejujurannya, cari dalangnya agar bisa jadi nyata … ditunggu kabar lanjutan,” tambah akun @Negeriku_INA2. (net/dtc/onl/kon/smr)
sumber: kontenislam.com di WAGroup FRM BERBAGI KEBAIKAN UM
