Meski laporan relawan GP Center ditolak Bareskrim Polri, Partai NasDem selaku pengusung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan tetap menyampaikan singgungan ke pelapor mengenai hal ideal yang seharusnya berlaku dalam pertandingan di pemilihan umum (Pemilu).
semarak.co-Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, laporan yang disampaikan relawan GP Center tidak mencerminkan kontestasi pemilu adu gagasan. Taufik Basari memandang, seharusnya persaingan politik tidak dilakukan dengan cara lapor melapor ke polisi.
“Dalam kontestasi pemilu kita harus membiasakan diri beradu gagasan, beradu ide dan pendapat,” ujar Taufik Basari saat ditemui wartawab di Komplek Parlemen Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023) dilansir muslimtrend.com, 2023-05-25,11:26 dari artikel asli rmol.
Dilanjutkan Taufik Basari, “Jadi saya melihat laporan ini menunjukkan ketidaksiapan kita untuk mengedepankan ide dan gagasan dalam kontestasi politik pemilu. Semestinya ada perbedaan pandangan dan pendapat yang disampaikan di ruang publik, maka dijawab dengan pendapat yang lain untuk pendapat dapat saling diadu, untuk melihat kekuatan kevalidan pendapat yang disampaikan tersebut,” tuturnya.
“Oleh karena itu, ini harus jadi pembelajaran kita semua, agar hal-hal seperti ini tidak terus menerus dilakukan, karena justru membuat pendidikan politik kita menjadi tidak maju-maju,” demikian Tobas, sapaan akrab Taufik Basari menambahkan.
Dalam pidatonya di acara Milad PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, capres Anies menyebut Pemerintahan Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang dibanding periode-periode sebelumnya, yaitu 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia dibangun sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km.
Menurutnya, capaian pembangunan jalan tol pemerintahan Jokowi yang sudah menjabat selama 2 periode, berbanding terbalik dengan capaiannya dalam membangun jalan tidak berbayar, yaitu jalan provinsi ataupun jalan kabupaten terbangun 19.000 km.
Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini membandingkan pencapaian pembangunan jalan tol dan jalan tidak berbayar di era Jokowi dengan masa Presiden SBY. “Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintah 10 tahun lalu di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144 ribu km atau 7,5 kali lipat,” ucapnya.
“Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya sebelumnya 11.800 KM, 20 kali lipat,” demikian Anies menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, Relawan Ganjar Pranowo (GP) Center mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Anies Baswedan terkait pidato politiknya yang membandingkan pembangunan jalan di masa pemerintahan saat ini dengan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara Milad PKS ke-21. Namun laporan tersebut ditolak oleh penyidik.
Pembuat aduan, Harris Muttaqin mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait hal itu. Namun, menurut dia, pihaknya masih harus melengkapi bukti terkait aduannya.
“Kita sudah melakukan diskusi panjang dan kita mendapatkan beberapa progres. Kebanyakan itu permasalahan data yang disebutkan oleh bapak Anies ketika pidato di Milad PKS,” kata Harris kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023) dilansir detik.com, Selasa, 23 Mei 2023 17:46 WIB.
“Kami pasti akan menambah lagi data-data yang kurang, sebelumnya data sudah kami bawa dan kami sudah berdiskusi dengan Bareskrim dan data itu masih belum cukup. Memang mulanya melihat pidato Anies di acara Milad PKS melalui YouTube,” terang dia.
Selepas mendengar itu, Haris langsung mengakses data yang konteks pidato Anies melalui portal Badan Pusat Statistik (BPS). “Intinya adalah saya disini melaporkan pak Anies adalah sebagai tokoh publik seyogianya itu menyampaikan data yang valid. Yang saya cukup sayangkan adalah penyebutan data yang tidak valid, itu aja, tidak ada hal lain,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Sekjen GP Center, Bima Muttaqa mengatakan pihaknya hanya memberikan bantuan hukum kepada Haris. Dia mengatakan tak ada niat untuk menyerang Anies sebagai capres.
“Maksud tujuan kita disini bukan untuk menyerang Anies atau menjegal Anies untuk menjadi presiden. Tapi kami disini, mendampingi kawan kita bertujuan untuk menegakkan hukum,” kata Bima.
Dia menuturkan ketidakvalidan data yang diucapkan Anies menyebabkan kisruh di media sosial. Menurutnya, hal itu merupakan pembodohan yang merugikan masyarakat dan pemerintah. “(Yang dirugikan) masyarakat dan pemerintah. Kita dirugikan, masyarakat dirugikan,” kata dia.
“Artinya gini, masyarakat kalo menurut saya ini menjadi pembohongan dan pembodohan juga karena data yang ditampilkan dan diucapkan itu tidak benar,” sambungnya.
Lebih lanjut Bima mengklaim pihaknya telah memiliki bukti terkait ketidaksesuaian pernyataan Anies dengan fakta data dari BPS dan PUPR. “Kita mengajukan tiga alat bukti BPS, PUPR dan video ucapan Anies ketika menyampaikan itu di Milad PKS. Kita transkrip dari detik ke berapa sampe detik berapa. Jadi itu dasar kita melaporkan itu ke Bareskrim,” imbuhnya.
Ditanya terkait unsur politis atas aduannya, Bima mengatakan aduan tersebut tak ada kaitan terkait arahan dari Ganjar. Dia mengatakan pihaknya hanya melakukan pendampingan sebagai organisasi.
Adapun terkait laporannya yang ditolak Bareskrim, Bima menyatakan pihaknya akan terus maju memperkuat buktinya. Dan secepatnya akan kembali ke Bareskrim untuk membawa bukti yang lengkap. “Kita maju terus pantang mundur kita akan membuktikan dan memperkuat bukti kita,” ucapnya.
“Nanti kita informasikan kapan membuat laporan kembali ke Bareskrim, karena kita juga perlu berkoordinasi dengan pihak yang mengeluarkan data ini. Bahwa hal itu belum kita lakukan, maka kita berkoordinasi dengan penguatan alat bukti tadi maka kita akan kembali ke sini dan mudah-mudahan itu selesai,” pungkasnya.
Sebelumnya, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, membandingkan pembangunan jalan di masa pemerintahan saat ini dengan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anies menyebutkan jalan tak berbayar yang dibangun di era SBY jauh lebih banyak.
Pernyataan itu disampaikannya saat pidato di acara Puncak Perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5). Awalnya, Anies mengatakan era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.
“Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar,” ucap Anies.
Namun, menurut Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya. Sementara pada era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19 ribu kilometer. “Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144 ribu atau 7,5 kali lipat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Anies kemudian mendetailkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional. Selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.
“Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat,” kata Anies. (net/mus/dtc/smr)
