Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga lain merilis buku proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. Hasilnya, diperkirakan pada 2045 Indonesia akan memiliki penduduk sebanyak 311 hingga 318 juta orang. Peluncuran buku dihadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/8).
Kepala PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, hasil tersebut didapat melalui dua skenario, pertama, jika perempuan Indonesia memiliki anak sekitar 2 anak. Apabila jumlah anak dibiarkan terus menurun maka total penduduk akan berkisar 311 juta. Tapi apabila jumlah anak dapat dijaga pada tingkat sekitar 2 anak per keluarga, jumlah penduduk diperkirakan berkisar 318,9 juta orang.
“Selain itu untuk mencapai target SDGS, target penurunan angka kematian bayi didorong lebih cepat yaitu diupayakan menurun 3% per tahun. Untuk mencapai target SDGS, target penurunan angka kematian bayi didorong lebih cepat, yaitu diupayakan menurun 3% per tahun,” jelas Bambang pada acara yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkes Nila Moeloek, dan perwakilan Pemda-pemda di seluruh Indonesia.
Apabila jumlah anak dibiarkan terus menurun, lanjut Bambang, maka total penduduk akan berkisar 311 juta. Tapi apabila jumlah anak dapat dijaga pada tingkat sekitar 2 anak per keluarga, jumlah penduduk diperkirakan berkisar 318,9 juta orang. Bambang menambahkan, jumlah lansia di Indonesia berada di kisaran 19,8 persen pada 2045. Sedangkan tingkat kematian diharapkan bisa ditekan hingga 3 persen per tahun.
“Artinya kita harus perbaiki kualitas fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dalam proses persalinan. Jadi kalau soal beban penduduk, kita justru isunya bukan itu. Kita isunya adalah bagaimana mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Di mana bisa mengakibatkan penurunan pertumbuhan penduduk akan terjadi terlalu cepat,” ungkapnya.
Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dari dalam Pulau Jawa ke luar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini, transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. “Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa ke luar. Hari ini itu bukan lagi solusi yang efektif. Karena daerah-daerah juga sudah punya penduduk yang cukup. Mudah untuk pembebasan lahan dewasa ini. Kuncinya adalah produktivitas yang tinggi, bukan lagi transmigrasi,” kata Wapres JK.
Menurut JK, yang harus diupayakan adalah bagaimana memasukan industri ke Jawa dan luar Jawa serta bagaimana mengupayakan pembangunan perumahan yang sistemnya bertingkat. “Industri harus masuk ke Jawa, Sumatera, agar produktivitas meningkat. Perumahan bukan lagi landed house, harus bertingkat, supaya menghemat lahan. Kalau itu tidak jadi solusi, kita akan jadi masalah di 2030-2045,” tuturnya.
Intinya harus ada keseimbangan antara jumlah penduduk dan produktivitas. “Bagaimana menyeimbangkan hal ini, jumlah penduduk yang baik dan dapat meningkatkan produktivitas tapi juga konsumen yang baik sehingga produktivitas naik sehingga timbul kemakmuran,” tutup JK. (lin)
