Seminar Arah Kelembagaan yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045 ini dapat menjadi salah satu sarana partisipasi publik untuk memberikan masukan terhadap Kementerian PPN/Bappenas dalam proses penyusunan Visi Indonesia 2045, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/12).
Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas Gellwynn Jusuf mengatakan, dapat juga mempererat komunikasi dan keterpaduan dengan memanfaatkan simpul jaringan pemangku kepentingan pembangunan dengan mekanisme proses bottom-up (dari bawah ke atas) yang lebih terpadu dalam pembuatan kebijakan di masa mendatang.
“Seminar ini diselenggarakan dalam rangka menjaring masukan terhadap Visi Indonesia 2045 dengan mengundang para pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), asosiasi profesi, lembaga penelitian, serta media massa,” ujar Yusuf dalam sambutannya pada Seminar Nasional: Arah Kelembagaan yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045, seperti dirilis Humas.
Ketua Tim Penyusunan Visi Indonesia 2045 Bambang Prijambodo sekaligus Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas menambahkan, saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun Visi Indonesia 2045 terdiri dari empat pilar utama, yaitu (1) Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.
“Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Visi Indonesia 2045 sudah sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang tertuang dalam Impian Indonesia 2015-2045, yaitu untuk mencetak SDM unggul, masyarakat yang beradab, menjadi barometer IPTEK dunia, pusat ekonomi dunia, dan unggul dalam pemerataan pembangunan infrastruktur,” jelas Prijambodo.
Ketua Pelaksana Seminar Diani Sadiawati sekaligus Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, hasil acara ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan dan tindakan yang tepat khususnya dalam aspek kelembagaan dalam pilar pembangunan nasional.
Seminar ini menghadirkan tiga pembicara utama yang mengulas pilar pembangunan dalam Visi Indonesia 2045. Diawali pemaparan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa terkait dengan Pilar Pemerataan Pembangunan, yang menyampaikan tantangan permasalahan dalam aspek kelembagaan pada sub aspek pendekatan spasial dan teknologi informasi dalam mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia hingga 2045.
Hal ini beliau kaitkan pula dengan proyeksi ke depan apabila tidak dapat diatasi di 2045 serta aspek kelembagaan yang perlu diperbaiki dan direkonstruksi apabila dibutuhkan. Dilanjutkan pemaparan Peneliti Utama Bidang Agro Ekonomi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Agus Pakpahan terkait Pilar Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, yang menyampaikan saat ini Indonesia masih memiliki tantangan besar khususnya terkait ketahanan pangan.
Selain itu, ada pula tantangan permasalahan dalam aspek kesiapan SDM, pemanfaatan teknologi, regulasi, ekonomi dan pangan yang mendukung ketahanan pangan dan proyeksi ke depan. Seminar diakhiri pemaparan ketiga dari Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BNPT Andhika Chrisnayudhanto terkait Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan, yang menyampaikan tantangan Indonesia dari aspek politik dan ideologi, teknologi, pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi teorisme yang sering dikaitkan dengan radikalisme keagamaan. (lin)
