Banyak Terlilit Utang Rentenir, Gus Menteri Minta BUMDes Jadi Solusi Ekonomi Warga Desa

Gus Menteri (kiri) disaksi Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa (kedua dari kanan) saat memberikan bantuan kepada Lembaga Keuangan Desa BUMDesma di Surabaya, Senin (28/12/2020). Foto: humas Kemendes PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta agar keberadaan BUMDes dan BUMDesma mampu menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi warga desa.

semarak.co-Gus Menteri, sapaan akrab Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga saat ini banyak masyarakat desa yang terlilit utang melalui jasa rentenir yang hanya menawarkan kemudahan proses. Padahal, ungkap Gus Menteri, bunganya masih relatif tinggi.

Bacaan Lainnya

“Jadi memang faktanya masyarakat desa masih banyak yang punya masalah keuangan dengan jasa rente,” kata Gus Menteri saat memberikan bantuan kepada Lembaga Keuangan Desa BUMDesma di Surabaya, Senin (28/12/2020) seperti dirilis humas melalui WAGroup Rilis Kementerian Desa (Kemendes) PDTT.

Dengan adanya transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dari bekas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, nilai Gus Menteri, menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) mampu menjadi solusi terhadap masalah ekonomi masyarakat desa.

Gus Menteri menyebut UPK eks PNPM saat ini ada sekitar 5.300. Sementara total dana yang masih bergulir di dalam UPK tersebut ada Rp12,7 triliun, dengan nilai aset sebesar Rp594 miliar di seluruh Indonesia.

“Adapun LKD hasil transformasi UPK PNPM itu dapat menyelamatkan dana bergulir Rp12,7 triliun agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga masyarakat desa yang miskin,” kutip politisi PKB.

LKD tersebut, kata Gus Menteri, nantinya akan langsung bergerak sebagai unit usaha di bawah BUMDesma di kecamatan setempat. Saat ini sudah berdiri sebanyak 147 UPK eks PNPM di Jawa Timur yang telah ada menjadi lembaga keuangan desa.

“Transformasi ini adalah menjadi salah satu upaya agar berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan selama ini sudah tertangani oleh UPK PNPM dapat diselesaikan,” imbuhnya.

Gus Menteri berharap proses transformasi 5.300 UPK eks PNPM di seluruh Indonesia dapat selesai pada 2021-2022 sehingga pengawasan keuangan desa dapat terjamin melalui pendampingan dan pengawasan OJK. “Semua 147 LDK ini, kita berharap menjadi pemicu untuk 500 BUMsma lainnya di Jawa Timur dan 5300 BUMDma se-indonesia,” pungkasnya.

Sekedar informasi, setidaknya ada 16 BUMDesma yang mendapat bantuan dari Gus Menteri. Masing-masing BUMDema itu mendapatkan 1 unit komputer dan kendaraan sepeda motor sebagai operasional. (bad/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *