Bank DKI menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk melayani jaminan sosial masyarakat pekerja di Kepulauan Seribu. Diharapkan akan semakin banyak masyarakat pekerja di sana terlindungi dan terlayani program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi mengatakan, Bank DKI akan mendukung penuh unit layanan BPJS Ketenagakerjaan ini. Jika bagus nanti bentuk kerja sama ini akan diimplementasikan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di wilayah kabupaten seluruh Indonesia.
”Nanti kami akan membangun unit layanan di Kepulauan Seribu. Ini akan jadi pilot project. Tidak lama-lama kita targetnya dua bulan ke depan akan selesai. Karena kebutulan saya ini Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah,” ungkap Kresno, di Jakarta di sela-sela Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (3/5).
Bank DKI dan BPJS Keteanakerjaan sepakat kerja sama akan membuka layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bersama. Seperti layanan pendaftaran dan akan dikembangkan pada point of service BPJS Ketenagakerjaan.
”Selain itu kita banyak berdiskusi tentang pengembangan perluasan kepesertaan di wilayah Jakarta. Misalnya menjaring kepersertaan karyawan Pemprov DKI non-PNS/ASN yang jumlahnya cukup banyak, pegawai BUMD, BLUD. Contohnya RSUD DKI PNS-nya hanya sekitar 10 persen yang 90 persen pegawai RSUD non PNS. Jadi mereka ini yang bisa dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Kedua belah pihak akan menyasar pula kepada perluasan kepsertaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU) atau informal di DKI Jakarta seperti UMKM. ”Kita ini kan mengembangkan kredit mikro di pasar-pasar dan pedagang kaki lima. Ini bisa menjadi target market bersama, tinggal desain strategi marketingnya seperti apa,” cetusnya.
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif mengatakan, Bank DKI memiliki captive market yang kuat seperti UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta, UMKM OKE OCE, pekerja harian lepas, karyawan, maupun pekerja di lingkungan pasar-pasar kelolaan PD Pasar Jaya. ”Semuanya merupakan pekerja yang berhak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan”, pungkas Krishna yang mewakili Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.
Tujuan bekerja sama dengan Bank DKI adalah ingin memberikan kemudahan layanan kepada warga DKI Jakarta. Itu dalam rangka universal coverage atau cakupan perlindugan semesta di wilayah DKI sampai di Kepulauan Seribu. ”Jadi targetnya universal coverage adalah 7,5 juta angkatan kerja penduduk DKI termasuk di Kepulauan Seribu,” cetusnya.
Kalau tercapai universal coverage maka infrastruktur layanan Bank DKI sangat berperan penting untuk memberikan layanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan DKI. ”Kami akan hadir dalam layanan Bank DKI di Kepulauan Seribu dalam bentuk self payment office (SPO). Kita punya target setiap warga DKI tercover di tahun depan,” tuturnya.
Dalam rangka universal coverage selain dari Bank DKI pihanya berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Jadi kita mulai gerak dari pasar ke pasar dari mal ke mal. Supaya sadar mereka punya hak jaminan sosial ketenagakerjaan dan mendapatkan pelayanan kecelakaan kerja,” ujarnya.
Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank DKI berlaku selama tiga tahun ke depan. Yaitu mencakup aspek penerimaan iuran dalam bentuk delivery channel, pembayaran klaim, dan layanan operasional internal BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pelayanan yang sama, sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan juga bekerja sama dengan Bank Mandiri, BNI, Bukopin, dan BJB. (lin)
