Polemik utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi isu yang paling banyak dibicarakan menjelang tahun politik 2024. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai lembaga bendahara negara pun pasang badan soal isu utang ini. Lantas berapa sebetulnya jumlah utang yang bertambah era rezim Jokowi?
semarak.co-Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo pun mengungkapkan bahwa utang pemerintah Jokowi sejak awal menjabat hingga tahun 2022 bertambah Rp5.125,1 triliun.
Dikatakan Yustinus penambahan angka utang tersebut cukup besar namun masih lebih rendah jika dibanding belanja negara pada periode tersebut. Menurutnya, belanja yang lebih besar dari pada penambahan utang tersebut menandakan manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih besar.
“Jadi manfaat melebihi utang. Sepanjang 2015-2022, penambahan utang sebesar Rp5.125,1 triliun masih lebih rendah dibanding belanja prioritas atau perlinsos, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebesar Rp8.921 triliun,” cuit Yustinus dalam akun Twitternya yang dikutip Senin (5/6/2023) dilansir repelita.com, 6/05/2023 11:36:00 AM.
Selain itu, Yustinus mengungkapkan bahwa pertumbuhan nilai aset negara jauh lebih besar dibandingkan penambahan utang saat ini. Hal itu katanya, tercermin, dari banyaknya infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi.
“Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur terus menjadi salah satu prioritas sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, utang juga digunakan untuk ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan kualitas SDM,” pungkas Yustinus dari sumber artikel asli suara.com.
Kader Partai Demokrat Yan Harahap memberikan respons soal penarikan utang yang kembali dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada April 2023. “Utang bukannya dibayar malah ditambah lagi?” ujar Yan Harahap dalam keterangannya (25/5/2023) fajar.co.id, Rabu, 24 Mei 2023 10:24 AM.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pemerintah sudah menarik utang baru atau pembiayaan utang senilai Rp243,9 triliun. Angka tersebut setara dengan 35% dari target pembiayaan dalam APBN tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp696,3 triliun.
Dirincikan Sri Mulyani, pembiayaan utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 240 triliun atau setara dengan 33,7 persen alokasi APBN 2023. Sementara pinjaman mencapai Rp 3,9 triliun per 30 April 2023 atau turun 72,7% secara tahunan atau year on year (yoy).
Realisasi pembiayaan utang tersebut melonjak 55,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut sejalan dengan strategi front loading pemerintah untuk mengantisipasi lag effect dari tingginya suku bunga acuan bank sentral AS The Fed serta Bank Indonesia (BI). Sri Mulyani memastikan, pengelolaan dan timing penerbitan utang melalui SBN dilakukan sesuai strategi pembiayaan pemerintah. (net/pel/jar/smr)
