Tangkapan layar aplikasi video meeting Menteri PPPA Bintang Puspayoga (paling kiri yang atas) saat memimpin sidang utama AMMW yang salah satu keputusannya menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah AMMW ke-14 secara virtual melalui link zoom. Foto: humas PPPA

Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan Negara-negara ASEAN (AMMW) ke-4. Pada sidang utama AMMW ke-4, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga yang bertindak sebagai Ketua AMMW periode 2021-2024 memimpin jalannya sidang utama.

semarak.co-Menteri Bintang menegaskan pentingnya meningkatkan ekonomi digital dan inklusi keuangan bagi perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi di negara-negara ASEAN pasca pandemi Covid-19.

Di tengah upaya kita bersama untuk bangkit dalam pandemi Covid-19 global saat ini, kata Menteri PPPA Bintang, banyak hambatan yang menjadi pelajaran luar biasa, khususnya dalam hal kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Saat ini, kata dia, pemanfaatan ekonomi digital dan inklusi keuangan menjadi tren global untuk mencapai tujuan pembangunan baik di negara maju maupun berkembang. Karena itu, Pemerintah Indonesia menetapkan ekonomi digital dan inklusi keuangan sebagai tema AMMW ke-4 tahun ini.

“Saya percaya pertukaran informasi dan perkembangan progresif terkait tema ini akan mendukung upaya pemulihan ekonomi di wilayah ASEAN pasca Covid-19,” ungkap Menteri Bintang dalam Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan Negara-negara ASEAN (AMMW) ke-4 secara hybrid berpusat di Jakarta (15/10/2021).

​Untuk memanfaatkan ekonomi digital, kata Bintang, perempuan perlu memaksimalkan peluang mereka dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital. Hal ini, berpotensi meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing perempuan, namun, faktanya partisipasi perempuan dalam ekonomi digital tergolong masih rendah karena kurangnya keterampilan dan literasi digital yang mereka miliki.

​“Rendahnya partisipasi perempuan dalam ekonomi digital, disebabkan karena adanya bias gender, kurangnya motivasi anak perempuan untuk mengambil pendidikan di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) serta kurangnya minat mereka pada teknologi digital,” ujarnya seperti dirilis humas di WA semarak.co, Sabtu (16/10).

Selain itu, adanya norma tradisional yang membuat perempuan memiliki waktu lebih sedikit untuk meningkatkan keterampilan, belajar dan mengadopsi teknologi baru. Karenanya, sangat penting meningkatkan kapasitas perempuan dan menanamkan Ekonomi Sosial atau Care Economy dalam membantu perempuan keluar dari norma tradisional tersebut.

​Menteri Bintang menambahkan penyebab lainnya yaitu keterbatasan bagi perempuan dalam mengakses teknologi digital. Rendahnya pendapatan perempuan dibanding laki-laki, memperkecil peluang mereka untuk dapat membeli smartphone dan membayar tagihan internet demi mengakses teknologi digital.

Sementara itu, kata dia, dalam hal inklusi keuangan, diketahui bahwa rata-rata indeks inklusi keuangan perempuan di negara-negara ASEAN, 51 persen lebih kecil dibanding indeks inklusi keuangan perempuan dunia yaitu 64,8 persen (Survei Global Findex, The World Bank Group, 2017).

“Hal ini menunjukan bahwa hanya 51 persen perempuan dewasa ASEAN yang memiliki akses ke produk dan layanan keuangan, dan hampir setengahnya tidak termasuk dalam infrastruktur keuangan formal,” terang Menteri PPPA Bintang.

Untuk menangani berbagai persoalan ini, Menteri Bintang menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas dan penciptaan lapangan kerja bagi perempuan pengusaha, khususnya selama masa pandemi Covid0-19.

Di antaranya melalui pelaksanaan rangkaian webinar bagi UMKM perempuan, baik terkait akses teknologi informasi (TI), bisnis online termasuk platform e-market, ekonomi digital, maupun pemasaran online.

​Melalui kerja sama dan sinergi dengan mitra terkait, pihaknya mendorong keberlanjutan usaha bagi perempuan UMKM, salah satunya dengan memproduksi alat pelindung diri (APD) sekaligus mengelola pendataan berkelanjutan bersama institusi lokal dan lembaga regional untuk memastikan tersedianya akses bantuan pemulihan ekonomi bagi perempuan UMKM.

“Pemerintah juga telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan pada Juni 2020, sebagai bentuk strategi nyata dalam memberdayakan inklusi keuangan perempuan,” ujar Menteri Bintang yang juga istri mantan Menteri koperasi (Menkop) dan UKM AAGN Puspayoga.