Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Santoso meminta anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI untuk menolak kenaikan anggaran fasilitas di DPRD DKI Jakarta dengan alasan masa pemulihan ekonomi dan masih berlangsung pandemi Covid 19.
semarak.co-Seperti diberitakan, beredar lembaran dokumen berisi tentang kenaikan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) 2021 DPRD DKI yang mencapai Rp8 miliar dalam satu tahun per anggota Dewan.
Meskipun informasi besaran anggaran ini masih simpang siur, namun jika anggaran untuk volume dan kegiatan DPRD DKI naiknya signifikan di tengah situasi saat ini, maka itu dirasa kurang peduli sebagai wakil rakyat. Santoso pun menginstruksikan anak buahnya untuk menolak rencana kenaikkan itu.
“Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat terimbas Covid 19. Jadi tidak etis kalau DPRD DKI minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk penambahan volume kegiatan DPRD itu akan menyakiti hati rakyat,” ujar Santoso dalam jumpa wartawan di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat ini secara tegas mengingatkan agar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI baik yang ada diunsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ataupun anggota biasa semuanya harus fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sikap penolakan ini akan disampaikan oleh Partai Demokrat DKI Jakarta saat Pandangan Umum Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang RAPBD tahun 2021 oleh Fraksi Partai Demokrat, Senin besok (7/12/2020).
“Partai Demokrat DKI Jakarta beserta jajarannya di tingkat akar rumput akan terus bersama rakyat memperjuangkan APBD DKI Jakarta yang penggunaannya diutamakan untuk kesejahteraan dan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat, itulah yang diutamakan,” pungkas Santoso. (pos/smr)
