Israel pada hari Jumat menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat. Langkah rezim Zionis itu membuat negara-negara Arab marah karena dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.
Semarak.co – Somaliland mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada tahun 1991, namun belum mendapat pengakuan resmi dari dunia internasional sejak itu. Wilayah itu beroperasi sebagai entitas administratif, politik dan keamanan yang secara de facto independen.
Di mana pemerintah pusat Somalia tidak dapat menegakkan kendali atas wilayah tersebut. Pemerintah Somalia menolak untuk mengakui Somaliland sebagai negara merdeka, menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayahnya.
Dan mereka memandang setiap kesepakatan atau keterlibatan langsung dengan wilayah itu sebagai pelanggaran kedaulatan dan persatuan Somalia. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi pengakuan rezim Zionis atas negara Somaliland.
Dia mengatakan Israel bermaksud untuk segera memperluas kerja sama di bidang pertanian, kesehatan, dan teknologi dengan Somaliland. Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi menyebut perkembangan ini sebagai “momen bersejarah”.
Abdullahi mengatakan bahwa dalam sebuah pernyataan Somaliland akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham (yang dibuat Yahudi), yang disebutnya sebagai langkah menuju perdamaian regional dan global.
Dia menambahkan, Somaliland berkomitmen untuk membangun kemitraan strategis, meningkatkan kemakmuran bersama, dan mempromosikan stabilitas di seluruh Timur Tengah dan negara-negara Afrika.
“Kedua negara telah sepakat untuk membangun hubungan diplomatik penuh, yang akan mencakup penunjukan duta besar dan pembukaan kedutaan besar,” kata Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dalam sebuah pernyataan di X, dan dilansir sindonews.com dari AFP (28/12/2025).
“Saya telah menginstruksikan kementerian saya untuk segera bertindak guna melembagakan hubungan antara kedua negara di berbagai bidang,” imbuh dia. Kerajaan Arab Saudi mengatakan langkah Israel memerkuat “tindakan separatis sepihak” dan bertentangan dengan hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (28/12/2025), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menggarisbawahi “dukungan penuh” kerajaan terhadap kedaulatan Somalia serta persatuan dan integritas wilayahnya.
Riyadh juga menolak upaya untuk memaksakan entitas paralel yang merusak stabilitas Somalia dan mengatakan pihaknya mendukung lembaga-lembaga resmi negara yang sah di negara tersebut.
Palestina menolak pengakuan Israel atas Somaliland, menggambarkannya sebagai ancaman terhadap keamanan Arab dan regional. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pihaknya sepenuhnya mendukung persatuan.
Juga kedaulatan, dan kemerdekaan politik Somalia sesuai dengan hukum internasional, konsensus Arab dan internasional, serta keputusan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kementerian tersebut memperingatkan, pengakuan terhadap Somaliland atau langkah-langkah yang melegitimasi pemisahan diri merusak stabilitas.
Bahkan dapat juga merusak kedaulatan Somalia dan mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut sesuai dengan “upaya Zionis Israel yang lebih luas untuk menggoyahkan perdamaian regional dan internasional.”
Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Israel sebelumnya telah mengusulkan Somaliland sebagai tujuan relokasi warga Palestina, khususnya dari Gaza.
Mesir
Mesir mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan mitra regional untuk menentang langkah Israel tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty melakukan panggilan telepon dengan rekan-rekannya dari Somalia, Turki, dan Djibouti.
Panggilan itu untuk membahas “perkembangan berbahaya” di Tanduk Afrika yang terkait dengan pengakuan Israel terhadap Somaliland. “Para menteri sepakat untuk menolak dan mengutuk sepenuhnya pengakuan tersebut dan menekankan dukungan penuh untuk persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Somalia,” bunyi pernyataan kementerian tersebut.
Mereka juga menolak tindakan sepihak apa pun yang dapat merusak stabilitas Somalia, memeringatkan agar tidak menciptakan preseden berbahaya dengan mengakui kemerdekaan sebagian negara berdaulat, dan menekankan penghormatan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.
Kuwait
Kuwait menolak pengakuan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali dukungan penuh Kuwait terhadap kedaulatan Somalia atas seluruh wilayahnya dan dukungannya terhadap lembaga-lembaga negara yang sah di negara tersebut.
Irak
Irak mengutuk langkah Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sebagai ketua sidang Liga Arab saat ini, Baghdad mengatakan pengakuan tersebut merusak persatuan Somalia dan mengancam stabilitas di Tanduk Afrika.
Bahkan mereka mendesak komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas terhadap apa yang disebutnya sebagai “praktik-praktik yang melanggar hukum.”
Yordania
Yordania menolak setiap upaya untuk memaksakan entitas paralel yang mengancam persatuan dan integritas teritorial Somalia. Amman mengatakan pihaknya mendukung lembaga-lembaga sah Somalia dan menentang langkah-langkah yang membahayakan keamanan dan stabilitasnya.
Qatar
Menurut laporan kantor Petra, Qatar Qatar menyuarakan penentangan tegas, menyebut pengakuan tersebut sebagai preseden berbahaya dan langkah sepihak yang melanggar hukum internasional dan melanggar kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Somalia.
Qatar menyuarakan penentangan tegas, menyebut pengakuan tersebut sebagai preseden berbahaya dan langkah sepihak yang melanggar hukum internasional dan melanggar kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Somalia.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar menolak setiap upaya untuk mendirikan atau memaksakan entitas paralel yang akan merusak persatuan Somalia, menegaskan kembali dukungan penuh untuk lembaga-lembaga sah Somalia dan untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara tersebut.
Kementerian itu menambahkan bahwa Israel seharusnya mengakui Negara Palestina dan berupaya mengakhiri perang di Jalur Gaza, menuduh Israel merusak legitimasi internasional dan memicu ketidakstabilan regional. (net/snc/afp/kbp/kim/smr)
