Para akademisi dan politikus melakukan diskusi publik dengan tema Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024 Sebuah Konspirasi Politik di Kantor Barikade 98, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
semarak.co-Adapun pembicaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) IA ITB dan Pakar IT Pencipta Robot Pemantau Situng KPU Pemilu 2019 Hairul Anas Suaidi. Dosen ITB Bidang Rekayasa Perangkat Lunak Leony Lidya.
Selanjutnya Pakar IT Kecerdasan Buatan dan Dosen pada UNAIR Surabaya Soegianto Soelistiono, Akademisi Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Prof. Romli Atmasasmita, Pengamat Telematika, Multimedia Al & OCB Roy Suryo, dan Sekjen PDI PErjuangan Hasto Kristiyanto.
Dari beberapa pemaparan, seperti dilansir kbanews.com, 18 Maret 2024 5:18 PM para narasumber memplototi soal Sirekap yang dikendalikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menilai, suara pada pesta demokrasi lima tahunan ini kacau dan tak transparan. Akhirnya rakyat yang dirugikan dengan hal tersebut.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik keras Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sistem itu dinilai bentuk dan upaya kejahatan pemilihan umum (pemilu).
“Upaya menggunakan Sirekap membenarkan apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang disengaja. Sirekap milik KPU ini sebagai salah satu instrumen yang dipergunakan untuk membangun suatu persepsi melalui quick count,” ujar Hasto di tempat yang sama.
Sirekap bisa diintersep dan kemudian rekapitulasi secara berjenjang di KPU yang teryata tidak ada metadatanya. Bagaimana suatu peristiwa yang sangat penting sebagai cermin dari kedaulatan rakyat itu ternyata metadata tidak ada.
Sehingga, lanjut Hasto, berbagai upaya untuk menggunakan Sirekap di dalam membenarkan terhadap apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang dilakukan secara sengaja,” ucapnya.
Hasto menilai Sirekap digunakan untuk memperpanjang kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Upaya tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan. “Demi memperpanjang kekuasaan, melalui abuse of power, dari Presiden Jokowi, itu betul-betul dilakukan,” sambungnya.
Hasto menyebut Sirekap seharusnya menjadi sarana dalam mengawal hasil pemilu. Sayangnya, menurut dia, Sirekap menjadi alat membangun persepsi tertentu di tengah masyarakat. “Instrumen negara seharusnya netral dengan berbagai sumber daya negara,” papar dia.
Politisi asal Yogyakarta ini pun mengaku begitu sedih kehadiran dari seluruh kejahatan demokrasi Orde Baru digunakan pada Pemilu 2024. Hasto pun mengulas Buku Pemilu 1971 yang membuka mata telinga tentang kesadaran bersama bahwa kejahatan Pemilu, kejahatan demokrasi bukan lagi menyangkut persoalan kekuasaan, tetapi menyangkut persoalan masa depan.
“Kalau dulu Pemilu 1971 dan 2009 menggunakan instrumen kekerasan yang dilakukan ABRI dengan sumber daya yang tidak terbatas. Saat ini pun juga sama dilakukan oleh instrumen negara yang seharusnya netral dengan sumber-sumber daya dari negara,” kata Hasto.
Dia pun menilai Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam pesta demokrasi era Orde Baru dan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Bagaimana ketika suatu bangunan negara, supremasi hukum bahkan mereka yang menjadi aparat penegak hukum, itu nyata-nyata terlibat di dalam suatu proses dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Selain itu, Hasto menyoroti tercorengnya demokrasi dalam Pemilu 2024. Misalnya pelibatan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memuluskan langkah anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.
Kemudian juga aparat negara dikerahkan untuk memenangkan calon tertentu.”Berbagai pengakuan sudah menunjukan ketika rekayasa hukum di MK, itu atau suatu intervensi, ada intervensi yang melobi suatu lembaga yang seharusnya merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan presiden,” paparnya.
Sebelumnya dalam sebuah wawancara Sabtu (16/4/2024), Hasto mengungkapkan bahwa hasil audit forensik Sirekap pakar IT PDI Perjuangan, ditemukan perolehan suara Ganjar-Mahfud mencapai 33%, atau lebih besar dari hasil penghitungan sementara KPU yang berkisar 16%.
Selain itu, pakar IT PDI Perjuangan juga menemukan adanya Json Script yang dipasang di aplikasi Sirekap untuk mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud di angka 16%. Audit forensik tersebut dilakukan 16 Februari 2024 atau dua hari setelah pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari 2024.
“Sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU, ternyata dipasang Json Script yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud, padahal ketika ahli IT ini melakukan normalisasi terhadap Json Sript, pada 16 Februari jam 2 pagi itu, perolehan Ganjar-Mahfud 33%, Prabowo-Gibran 43%,” ujarnya.
Berdasarkan hasil audit forensik terhadap Sirekap, para pakar IT pun dapat menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam dua putaran karena tak ada paslon yang mencapai suara di atas 51%.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, dipilihnya tema Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, sebuah Konspirasi Politik karena kontroversi tentang fungsi aplikasi Sirekap sebagai alat bantu dalam penghitungan suara hasil Pilpres 2024 KPU yang semakin hari memunculkan kecurigaan publik.
Publik justru menilai bahwa Sirekap bukan alat bantu, melainkan Sirekap menjadi alat utama didesain untuk menimbulkan ketidakpastian penghitungan suara hasil Pilpres 2024,” ujar Petrus di acara diskusi public yang sama.
Diskusi ini diharapkan dapat mengurai, mengungkap fakta dan peristiwa dibalik aplikasi Sirekap yang berbasis pada dan tunduk pada UU Nomor1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Eleltronik agar dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengembalikan Pemilu sesuai asas-asasnya.
Apalagi sebagian pengamat berpendapat bahwa Sirekap tidak berfungsi sebagai alat bantu penghitungan suara. Sirekap justru telah menjadi biang masalah bahkan menjadi alat utama menciptakan manipulasi penghitungan suara sejak tanggal 14 Februari 2024, hari pertama pencoblosan hingga sekarang.
Jauh sebelum Sirekap digunakan, DKPP sudah mengingatkan KPU agar hati-hati menggunakan Sirekap. Jangan sampai Sirekap menjadi teknologi yang menghambat kerja KPU. Namun faktanya beberapa kali Sirekap tidak berfungsi alias mati atau dimatikan.
“Akibatnya muncul tanda tanya besar masyarakat terutama para pakar IT, apakah gerangan yang terjadi antara Sirekap dengan KPU, mengapa server Sirekap justru berada di Singapura dan di bawah kendali Alibaba Cloud, kemudian secara misterius kembali ke Jakarta lagi,” katanya.
Dia mengatakan, kecurigaan publik saat ini sudah mulai mengarah kepada suatu keyakinan bahwa Sirekap bisa jadi merupakan alat pembunuh demokrasi. Sebagian besar publik juga mulai tidak percaya terhadap produk Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Bahkan akhir-akhir ini KPU mulai kehilangan kepercayaan terhadap Sirekap, seiring dengan seringnya Sirekap ini mati dan semakin disorot publik. Ketidakpercayaan publik terhadap Sirekap ini, kata dia, terjadi karena sikap KPU dan ITB tidak transparan sejak proses pengadaan Sirekap hingga bagaimana proses bekerjanya Sirekap.
“Publik memandang Sirekap bukan lagi sebagai alat bantu penghitungan suara, bukan lagi menjadi solusi melainkan Sirekap menjadi problem yang berpotensi membunuh demokrasi dan kedaulatan rakyat melalui Pemilu, padahal Pemilu itu sendiri merupakan sarana kedaulatan rakyat,” katanya.
Pengamat telematika dan multimedia KMRT Ror Surya sebelumnya mengatakan, Sirekap ini bisa saja dimodifikasi dengan kemampuan teknologi untuk memanipulasi hasil suara pemilih yang masuk ke KPU. Karena itu, bisa saja Sirekap tersebut telah mengunci suara Paslon 01, 02 dan 03 dalam posisi timpang seperti saat ini.
Maka seberapa pun jumlah suara yang masuk, tidak akan berubah, baik untuk menambah suara maupun untuk mengurangi suara. Jika sinyalemen itu benar, maka penggunaan Sirekap bisa dikualifikasi sebagai suatu konspirasi tingkat tinggi untuk melakukan kejahatan politik melalui Pemilu 2024.
Dengan daya rusak yang tinggi, yaitu merusak sistem demokrasi, melecehkan kedaulatan rakyat, bahkan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Pemilu, sebagai sarana kedaultan rakyat menurut UUD 1945. Sirekap menjadi alat kejahatan politik tingkat tinggi karena taruhannya adalah kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara.
Rakyat dan Negara dibuat tak berdaya bahkan kedigdayaan rakyat dan negara dikudeta, bergeser dan disubstitusikan menjadi kedaulatan dinasti politik dan nepotisme. Untuk mendudukan fungsi Sirekap ini secara proporsional sesuai tujuan UU ITE dan tujuan pengadaannya.
Seperti dilansir suarapemredkalbar.com/18 Mar 2024 12:32, yaitu untuk memcerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan rakyat dan membantu memperlancar penghitungan suara hasil Pemilu, maka sejumlah pakar diundang untuk menjadi narasumber.
Sebagian pengamat berpendapat bahwa Sirekap tidak berfungsi sebagai alat bantu penghitungan suara. Sirekap justru telah menjadi biang masalah bahkan menjadi alat utama menciptakan manipulasi penghitungan suara sejak 14 Februari 2024, hari pertama pencoblosan hingga sekarang.
Pengamat Telematika dan Multimedia KMRT Ror Surya sebelumnya mengatakan, Sirekap ini bisa saja dimodifikasi dengan kemampuan teknologi untuk memanipulasi hasil suara pemilih yang masuk ke KPU.
Karena itu, bisa saja Sirekap tersebut telah mengunci suara Paslon 01, 02 dan 03 dalam posisi timpang seperti saat ini. Maka seberapapun jumlah suara yang masuk, tidak akan berubah, baik untuk menambah suara maupun untuk mengurangi suara.
Jika sinyalemen itu benar, maka penggunaan Sirekap bisa dikualifikasi sebagai suatu konspirasi tingkat tinggi untuk melakukan kejahatan politik melalui Pemilu 2024 dengan daya rusak yang tinggi, yaitu merusak sistem demokrasi, melecehkan kedaulatan rakyat, bahkan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Pemilu, sebagai sarana kedaultan rakyat menurut UUD 1945. (net/kba/rmol/is/sind/smr)
