Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa Dana Desa tidak diambil dari Dana Alokasi Pendidikan. Penegasan ini sekaligus untuk meluruskan pernyataan mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh.
semarak.co-Perbedaan itu didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masing-masing dana. Dana Desa dialokasikan khusus untuk pembangunan desa dengan tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
“Hal itu tidak benar dan sama sekali berbeda. Justru Dana Desa mendukung sektor Pendidikan,” kata Mendes PDTT Halim saat menghadiri acara Persiapan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPDP Bhramara Patria Angkatan 236 di Hotel Borobudur, Selasa (16/7/2024).
Sedangkan Dana Alokasi Pendidikan, sambung Mendes PDTT Halim, dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pengadaan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru.
“Dana Desa sama sekali berbeda dari alokasi dana yang digunakan untuk pendidikan karena Perpres berbeda, alokasi berbeda dan peruntukkannya juga berbeda,” kata Gus Halim, sapaan akrab lain dari Mendes PDTT Halim yang Profesor Kehormatan asal Universitas Negeri Surabaya.
Dana Desa justru mendukung sektor pendidikan di desa-desa. Dengan sekitar 75 ribu desa di Indonesia, peran Dana Desa sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional. Program afirmasi Dana Desa ini menjadi salah satu warisan penting dari Presiden Joko Widodo.
Gus Halim bahkan memamerkan keberhasilan desa saat berbicara dengan para Kepala Desa se-ASEAN. Saat itu, Kepala Desa di Indonesia bisa memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan dengan adanya Dana Desa.
“Sementara Desa di ASEAN tidak bisa bercerita karena seperti Desa Indonesia zaman dulu yaitu tidak diberikan kewenangan mengelola keuangan,” kata Gus Halim dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Rabu (Selasa (16/7/2024).
Doktor Kehormatan asal Universitas Negeri Yogyakarta menambakan, untuk menunjang keberhasilan Dana Desa, sebagai Menteri Desa PDTT, dirinya sangat serius dalam menyiapkan konsep pembangunan desa yang berkelanjutan.
Dimana salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran warga desa tentang masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, data desa menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan pembangunan yang sesuai.
Olehnya, Gus Halim juga merumuskan panduan perencanaan pembangunan dengan melokalkan Sustainable Development Goals (SDGs) ke tingkat desa, yang dikenal sebagai SDGs Desa. Salah satu poin tambahan yang Ia usulkan adalah poin ke-18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
“Hal ini penting karena membangun desa itu harus bertumpu kepada akar budaya desa. Terakhir saya berharap agar penerima Beasiswa LPDP segera menyelesaikan studi mereka dan kembali ke Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” ujar Gus Halim di akhir sambutan.
Potensi kekayaan Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang unggul. Acara ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Mendes PDTT Nasrun Annahar yang merupakan alumni LPDP, Direksi LPDP, dan ratusan penerima beasiswa LPDP.
Di bagian lain dirilis humas Kemendes PDTT berikutnya, Gus Halim mengajak tokoh adat di berbagai daerah untuk terlibat dalam berbagai proses percepatan pembangunan daerah tertinggal. Tokoh adat, selain sebagai penjaga dan penegak nilai serta norma, juga berperan penting dalam mengkonsolidasi masyarakat untuk menyukseskan program percepatan pembangunan.
Hal ini disampaikan Gus Halim saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (17/7/2024).
“Kita sangat bangga, di sini ada Majelis Rakyat Papua yang semua kebijakan didasarkan pada adat budaya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua, khususnya. Dan umumnya bagi percepatan pembangunan setiap daerah tertinggal,” jelas Profesor Kehormatan UNESA.
Gus Halim menjelaskan bahwa semua pihak memiliki peran dalam menentukan masa depan mereka, terutama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan strategi yang objektif dan tepat sasaran agar efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.
Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena menentukan peran pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.
“Pada hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita semua, agar menjadi percepatan. Sehingga kesenjangan antar daerah mulai bisa diperkecil jaraknya,” beber Doktor Honoris Causa UNY itu.
Gus Halim berharap agar pemerintah mendatang dapat menuntaskan masalah ketertinggalan wilayah maupun sumber daya manusia di Indonesia Timur. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Sentris yang digaungkan Presiden Joko Widodo bertujuan agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Indonesia Timur.
Dengan demikian, keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, melampaui batas Pulau Jawa dan mencakup seluruh wilayah pinggiran Indonesia. “Sebagai masukan untuk pemerintah transisi, dari Pak Presiden Jokowi, kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, supaya sejak diksinya sudah positif,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.
“Di mana pun kelembagaannya tidak penting. Apakah di Kementerian Desa, atau langsung di bawah Presiden. Yang penting, segera selesaikan urusan daerah Indonesia Timur yang selama ini mengalami kesenjangan dengan daerah barat atau Jawa,” demikian Gus Halim menambahkan dengan sabar.
Hadir mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut adalah Dirjen PPDT Kemendes PDTT Nugroho Setijo Nagoro, Pj Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai, serta jajaran Forkopimda di lingkungan Provinsi Papua Pegunungan. (fir/yat/smr)
