Seperti menganggap tidak penting pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Ini terlihat setengah dari 44 orang jumlah anggota tidak menghadiri alias absen dan di Kalteng pada main hape.
Padahal semua anggota dewan di mana pun wajib hadir dalam sidang paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2019).
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai salah satu untuk mengembangkan rasa nasionalisme dari seluruh pemangku kepentingan dan menjadi contoh bagi masyarakat.
“Kita sangat sedih dan sangat disayangkan dengan banyaknya anggota DPRD tidak hadir. Apalagi kami tidak mendapat alasan mengapa sampai tidak hadir,” keluh Didit usai rapat paripurna di Pangkalpinang, Jumat (16/8/2019).
Bagaimana masyarakat memaknai semangat nasionalisme ini, sindir Didit, jika perwakilan rakyat ini tidak datang di rapat paripurna ini. Menurut dia, tidak hadirnya anggota dewan ini dikembalikan kepada diri masing-masing anggota DPRD.
“Saat ini belum ada sanksi bagi anggota dewan yang tidak hadir rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden dalam memperingati HUT RI. Jadi sanksi moral saja,” kata dia menyindir.
Terlepas anggota dewan terpilih atau tidak terpilih pada Pileg 2019, Didit menilai, anggota DPRD ini harus hadir mendengarkan pidato kenegaraan presiden. “Kita bagian Bangsa Indonesia, kalau kita berada di dalam sejarah merebut kemerdekaan tentu belum tentu menikmati kemerdekaan ini,” kecamnya.
Kemerdekaan ini bukan pemberian, sambung dia, tetapi perjuangan dengan mengorbankan jiwa, air mata, darah, harta para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Karena itu, bangsa Indonesia yang menikmati kemerdekaan ini untuk lebih memaknai perjuangan para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. “Kita berharap hal ini tidak terulang lagi, karena ini merupakan momen penting dalam sejarah bangsa ini,” tutup Didit.
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rimbun menyayangkan masih adanya sejumlah anggota dewan yang sibuk bermain telepon seluler alias handphone (hape) saat rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Jokowi.
“Mungkin mereka anggota dewan yang baru itu belum memahami aturan dan tata tertib DPRD. Meski demikian, kami akan memberikan teguran dan peringatan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tersebut,” tegas Rimbun di Sampit.
Sidang paripurna istimewa mendengarkan pidato presiden ini merupakan perdana diikuti anggota dewan periode 2019-2024 yang baru dilantik Rabu (14/8) lalu. Menurut Rimbun, pidato kenegaraan yang disampaikan Jokowi seharusnya didengarkan secara hikmat oleh seluruh peserta rapat paripurna istimewa karena banyak hal yang penting dan perlu diserap serta dicermati, meski mereka hanya menyaksikan melaluinya layar visual.
Rimbun berharap kejadian serupa tidak terulang. Untuk itu dalam waktu dekat ini dirinya akan memberikan peringatan kepada seluruh anggota dewan yang ada di lembaga legislatif itu.
“DPRD harus bisa jadi contoh. Kami akan sampaikan nanti agar setiap kegiatan, tidak ada anggota yang memainkan ponsel, nanti tata tetib kita sampaikan. Apalagi masih banyak anggota dewan yang baru,” tegasnya.
Jika tata tertib itu sudah disampaikan namun tidak dilaksanakan, maka bisa ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD untuk disikapi sesuai aturan. Sementara itu, hal yang sama juga dilakukan oleh beberapa tamu dari kalangan pimpinan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).
Mereka tampak asyik memainkan ponselnya masing-masing, bahkan ada yang bermain gim meski acara rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang ditampilkan melalui layar lebar, sedang berlangsung.
Beberapa tamu SOPD yang saat itu hadir dalam rapat paripurna istimewa juga ada yang asyik ngobrol dengan rekan atau kepala SOPD lainnya yang ada di samping mereka. Hanya beberapa dari mereka yang betul-betul memperhatikan jalannya acara itu.
Sementara pidato kenegaraan Jokowi sempat disambut riuh tepuk tangan peserta rapat paripurna istimewa, ketika presiden yang terpilih untuk kedua kalinya itu menyatakan akan memindah ibu kota pemerintahan negara ke Pulau Kalimantan.
Meski belum ada kepastian ke daerah mana nantinya ibu kota pemerintahan negara dipindahkan, para anggota dewan, Bupati Kotim Supuan Hadi, pimpinan SOPD dan peserta rapat paripurna istimewa lainnya berharap janji Presiden Joko Widodo tersebut nantinya bisa terwujud. (net/lin)
sumber: indopos.co.id
