Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) 2024 hingga Semester I 2025, serta Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Semarak.co – Menteri Rini juga menyerahkan Laporan Keuangan Kementerian PANRB 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kementerian kepada negara dan publik.
“Penyerahan laporan keuangan ini menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan berintegritas,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Minggu (22/2/2026).
Rini menyatakan, SP4N merupakan instrumen strategis mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan transparan. Penguatan sistem pengaduan publik tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga menjadi sarana penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Entry meeting mempunyai makna yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai pemenuhan standar pemeriksaan BPK. Sebab dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) diantaranya mewajibkan pemeriksa BPK dapat membangun komunikasi yang efisien dan efektif sehingga pemeriksaan berjalan lancar.
Rini berharap hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK dapat menjadi bahan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja organisasi.
Kegiatan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Kementerian PANRB dan BPK dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara.
“Dengan adanya kolaborasi ini, saya berharap pengelolaan keuangan negara semakin transparan, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan reformasi birokrasi di Indonesia,” pungkasnya.
Anggota III BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) III Akhsanul Khaq menekankan, pemeriksaan laporan keuangan merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (hms/smr)
