Wacana boikot Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, mulai mencuat di Australia. Pengamat kebijakan publik dan olahraga internasional, John Frew, menilai pemerintah dan federasi sepak bola Australia perlu secara serius memertimbangkan makna politik dari partisipasi dalam turnamen itu.
Semarak.co – Menurut Frew, ajang seperti Piala Dunia tidak pernah sepenuhnya netral dari kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa setiap negara yang menjadi tuan rumah memeroleh legitimasi global melalui turnamen tersebut.
“Piala Dunia bukan hanya kumpulan pertandingan. Ia adalah panggung global yang memberi pengakuan dan status. Ketika sebuah negara menjadi tuan rumah, dunia pada dasarnya menyatakan bahwa negara itu layak dirayakan,” ujar Frew.
Frew mengatakan hal tersebut dalam pandangannya yang dipublikasi jurnal kebijakan publik, Johnmenadue, pekan ini, dan dilansir Sindonews.com pada 12/2/2026. Frew menilai konteks politik Amerika Serikat menjelang 2026 membuat isu ini sulit diabaikan.
Ia menyoroti kebijakan imigrasi yang keras, meningkatnya nasionalisme politik, serta kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil internasional terhadap arah kebijakan Washington belakangan ini yang membuat resah sejumlah negara.
“Pertanyaannya bukan apakah olahraga itu politis. Olahraga internasional memang selalu berada dalam lanskap kekuasaan. Pertanyaannya adalah apakah Australia mau mengakui makna politik dari keikutsertaannya,” katanya.
Sorotan terhadap FIFA. Selain faktor tuan rumah, Frew juga mengritisi peran FIFA sebagai penyelenggara. Ia menyebut badan sepak bola dunia tersebut kerap mengklaim netralitas, namun rekam jejaknya dalam penentuan tuan rumah dan relasi dengan elite politik menimbulkan tanda tanya.
Menurutnya, ketika FIFA menjalin kedekatan simbolik dengan pemimpin politik negara tuan rumah (Amerika Serikat), sulit untuk tetap berargumen bahwa turnamen berdiri sepenuhnya terpisah dari kepentingan kekuasaan.
“Negara peserta bukan hanya menerima undangan bertanding. Mereka secara tidak langsung memberi legitimasi pada struktur politik dan institusional yang menyelenggarakan ajang itu,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Jhon Frew.
Meski demikian, Frew mengakui bahwa seruan boikot membawa konsekuensi besar, terutama bagi para pemain. Piala Dunia merupakan puncak karier yang diperjuangkan selama bertahun-tahun, dan tidak semua atlet mendapat kesempatan kedua.
“Meminta atlet melewatkan Piala Dunia bukan permintaan simbolik. Itu pengorbanan nyata dan personal,” ucapnya. Namun ia menambahkan, dalam sejarah olahraga internasional, boikot hanya memiliki bobot moral ketika ada harga yang benar-benar dibayar.
Karena itu, menurut pandangan Frew, jika Australia memertimbangkan langkah tersebut, keputusan harus diambil di tingkat nasional –:bukan dibebankan kepada atlet semata. Perdebatan masih terbuka hingga kini.
Dan belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Australia maupun Football Australia terkait kemungkinan boikot. Namun diskursus publik mulai berkembang, seiring munculnya perdebatan serupa di sejumlah negara lain.
Bagi Frew, inti persoalan bukan sekadar hadir atau tidak hadir di turnamen. “Partisipasi selalu mengirimkan pesan. Jika Australia memilih untuk tetap tampil, itu juga sebuah pernyataan. Jika memilih mundur, itu pun demikian,” katanya.
Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, Australia kini dihadapkan pada pertanyaan yang lebih luas dari sekadar sepak bola: apakah olahraga bisa benar-benar dipisahkan dari politik global, atau justru selalu menjadi bagian darinya. (net/snc/jm/kim/smr)
