Menteri PU Dody Pastikan Pembangunan Infrastruktur di Merauke Tetap Menjadi Prioritas

Menteri PU Dody Hanggodo, saat berdialog dengan petani Merauke, Senin (9/2/2026).

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Merauke, tetap menjadi bagian penting agenda nasional. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan.

Semarak.co – Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak ada dalam konteks mengurangi pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Yang dilakukan adalah penyesuaian dan pengaturan agar belanja lebih efektif, misalnya pengurangan biaya perjalanan atau operasional yang bisa dioptimalkan. Tapi untuk infrastruktur, tetap menjadi prioritas,” kata Menteri Dody saat kunjungan kerja ke Merauke, dirilis humas melalui WAGroup Jurnalis PU608, Senin (9/2/2026).

Menurut Menteri Dody, Kementerian PU terus menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur daerah melalui berbagai skema dukungan pemerintah pusat, antara lain Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dan Inpres Irigasi.

Program-program tersebut menjadi instrumen strategis untuk memastikan jalan daerah dan jaringan irigasi tetap dalam kondisi baik, sekaligus mendukung konektivitas wilayah dan ketahanan pangan nasional.

“Kita punya Inpres Jalan Daerah, ada juga Inpres Irigasi. Itu semua bentuk dukungan nyata pemerintah pusat untuk membantu daerah menjaga infrastruktur tetap terpelihara dan berfungsi optimal,” lanjut Menteri Dody.

Menteri Dody menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan infrastruktur yang telah terbangun tetap terjaga kualitasnya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dukungan pemerintah pusat dilakukan secara terarah dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah.

Kementerian PU Dukung Swasembada Pangan di Papua Selatan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan pengembangan dan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Semangga di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peningkatan jaringan irigasi ini dilaksanakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke untuk mendukung program swasembada pangan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penguatan jaringan irigasi DI Semangga menjadi prioritas untuk memastikan air dapat mengalir merata ke seluruh lahan pertanian.

“Saya ke sini sengaja bertemu langsung petani Merauke, mendengarkan keluhan dan memberikan respons yang cepat. Sesuai arahan Bapak Presiden , swasembada pangan adalah program utama. Tugas PU adalah memastikan air dan jalan dapat mendukung itu semua,” kata Menteri Dody, saat berdialog dengan petani Merauke, Senin (9/2/2026).

Daerah Irigasi Semangga merupakan salah satu kawasan strategis pertanian di Merauke yang dikembangkan sebagai sistem irigasi rawa pasang surut untuk meningkatkan produktivitas lahan padi. Berdasarkan data teknis, DI Semangga memiliki luas fungsional sekitar 5.100 hektare.

Di kawasan tersebut telah terbangun berbagai sarana dan prasarana pendukung irigasi, antara lain 13 unit pintu air primer, 13 unit pintu air sekunder, saluran primer sepanjang 76,9 km, serta saluran sekunder sepanjang 227,17 km.

Saat ini, distribusi air di kawasan Semangga telah menjangkau sekitar 65% area layanan. Untuk mengoptimalkan sisa 35%, Menteri Dody menginstruksikan BWS Papua Merauke segera menyiapkan desain teknis penyempurnaan jaringan, termasuk pembenahan pintu air agar tata kelola air menjadi lebih presisi.

“Kita ingin seluruh Semangga bisa tanam tiga kali setahun. Jangan sampai saat panen, air justru tinggi dan merugikan petani. Sekarang tidak boleh ada tambahan biaya lagi bagi petani. Biaya harus serendah-rendahnya, keuntungan petani harus setinggi-tingginya,” tutur Menteri Dody.

Kementerian PU juga mendukung peningkatan jalan usaha tani dan jembatan sebagai akses distribusi hasil panen. Menteri Dody menyampaikan bahwa kondisi jalan yang sempit dan kurang memadai saat ini menyebabkan petani menanggung tambahan biaya angkut hingga Rp15.000–Rp20.000 per karung saat panen.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jalan Daerah, Kementerian PU akan melakukan pendataan dan penanganan secara bertahap pada 2026–2027 untuk memastikan akses jalan dan jembatan di kawasan pertanian Semangga dapat berfungsi optimal.

“Kita perbaiki jalannya agar standar lebarnya sama sampai ke dalam kawasan. Kalau perlu tambahan jembatan, kita siapkan desainnya dan kita selesaikan bertahap. Harapannya, akses petani lancar dan biaya logistik turun,” ujar Menteri Dody. (hms/smr)

 

Pos terkait