Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa kebersihan lingkungan, khususnya laut dan pesisir, merupakan fondasi utama dalam memperkuat daya saing serta citra pariwisata nasional di mata dunia.
Semarak.co – Menpar Widiyanti saat menghadiri aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan Bali, menekankan, pengelolaan sampah bukan sekadar persoalan teknis kebersihan, melainkan bagian tak terpisahkan dari pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Bali adalah permata pariwisata Indonesia. Wajah pariwisata Indonesia di mata dunia sangat lekat dengan Bali. Karena itu, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Menpar, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Siaran Pers Kemenpar2, Jumat (6/2/2026).
Menpar mengapresiasi Aksi Bersih Sampah Laut yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemda Bali, TNI/Polri, komunitas lokal, industri pariwisata, institusi pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi contoh konkret sinergi pentahelix dalam satu tujuan menjaga kelestarian destinasi.
Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari “Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)” yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Gerakan ini mendorong perubahan perilaku dan membangun budaya bersih sebagai bagian dari karakter bangsa.
Kemenpar sendiri mengembangkan program unggulan “Gerakan Wisata Bersih” untuk menumbuhkan kesadaran kolektif serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi. Melalui program ini, Kemenpar mendorong penguatan edukasi, partisipasi masyarakat dan industri dalam pengelolaan kebersihan.
Menpar menegaskan kebersihan harus menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan sekadar kegiatan seremonial. Pariwisata yang berkualitas hanya dapat tumbuh di lingkungan yang bersih, tertata, dan terawat dengan baik.
Wamenpar Ni Luh Puspa Tekankan Pentingnya Jaga Ekosistem Laut di Bali Ocean Days 2026
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
“Pariwisata Indonesia kini tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif,” kata Wamenpar pada forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Bali Resort, Jumat (30/1/2026).
Wamenpar menjelaskan pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah didefinisikan secara tegas dalam kerangka regulasi nasional sebagai pariwisata yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi, baik untuk masa kini maupun generasi mendatang.
Pemerintah memperkuat landasan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021.
Kebijakan ini diwujudkan melalui instrumen operasional seperti SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan), yang hingga kini telah mensertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia dinilai memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Berdasarkan data kementerian, ekonomi bahari Indonesia telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024. Perkembangan ini tercermin dari penguatan desa wisata di wilayah pesisir. Dari sekitar 12.000 desa pesisir di seluruh Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga 2024,” katanya.
Di sisi lain, Wamenpar menyoroti tantangan yang masih dihadapi, terutama persoalan limbah laut dan sampah di kawasan wisata. Menurutnya, isu ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Koordinasi terus diperkuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah untuk membangun respons yang sistemik dan berkelanjutan.
“Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar berbagai agenda bersih-bersih sampah laut, disertai edukasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi persoalan sampah dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Wamenpar juga menyampaikan perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah secara komprehensif. Pada 2026, Danantara dijadwalkan peletakan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy di tiga daerah, dengan Bali sebagai salah satu lokasi yang memulai proses tersebut pada Maret 2026.
“Kami berharap langkah ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” kata Ni Luh Puspa.
Untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata bahari, Kemenpar memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko. Pendekatan ini mengintegrasikan regulasi yang jelas dan mudah diakses, standar operasional destinasi, serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
Kementerian juga menginisiasi Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kebersihan di seluruh destinasi, termasuk kawasan wisata bahari, serta memperkuat keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.
Sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia di pasar global, Kementerian Pariwisata meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory guna menyediakan informasi terpercaya mengenai lokasi penyelaman bagi wisatawan, operator, dan pemangku kepentingan, sekaligus mempromosikan praktik penyelaman berbasis konservasi.
“Dengan berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, kami membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan kesiapan, profesionalisme, dan standar keselamatan yang tinggi,” kata Wamenpar. (hms/smr)
