Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyatakan siap mendukung Pemkab Boven Digoel dalam membuka lahan untuk program transmigrasi lokal guna mendorong pembangunan daerah, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Semarak.co – Hal tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menerima audiensi Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Selatan (BP3OKP PPS) dan Bupati Boven Digoel di Jakarta.
“Tahun ini ada antrean 60 daerah memohon penyusunan RKT (Rencana Kawasan Transmigrasi). Kita sedang prioritisasi. Saat ini di Rempang, Mamuju, dan Merauke,” kata Mentrans, dirilis humas melalui WAGroup ForWaTrans, Selasa (3/2/2026).
Bupati Boven Digoel, Roni Omba menyatakan, pertemuan ini menjadi awal kolaborasi antara Kabupaten Boven Digoel dan Kementerian Transmigrasi. Menurutnya, masih banyak potensi daerah yang belum termanfaatkan.
Dalam rangka mendukung program transmigrasi lokal, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk dikelola transmigran, termasuk akomodasi warga perbatasan dan para eks warga Papua Nugini (deserter) yang telah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bupati Roni menyebut Boven Digoel masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, fasilitas pelayanan dasar, serta jaringan utilitas, terutama di tujuh distrik perbatasan. Dia berharap kolaborasi dengan Kementrans menjadi awal pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi.
Selain menyiapkan lahan, Kepala BP3OKP PPS, Yoseph Yonawa menyebut sudah ada aktivitas perkebunan karet dan memiliki potensi untuk pengembangan komoditas kopi.
“Kegiatan pengembangan komoditas tersebut dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Pak Menteri pada pertemuan sebelumnya untuk bisa mendapat keuntungan yang lebih optimal,” tutur Yoseph Yonawa.
Hanya saja, Yoseph menyebut masih ada kekhawatiran dari warga Boven Digoel terkait transmigrasi lokal. Mereka beranggapan akan ada orang baru yang didatangkan dalam program pemerintah tersebut.
“Ada pro-kontra di masyarakat Papua. Walaupun namanya Transmigrasi Lokal, tetapi ada kekhawatiran terkait datangnya masyarakat dari luar. Mohon perkenan Bapak Menteri untuk membantu meyakinkan masyarakat Boven Digoel,” tutur Yoseph.
Menanggapi hal tersebut, Mentrans menekankan transmigrasi lokal tidak berarti mendatangkan penduduk dari luar Papua tanpa persetujuan daerah. Program ini hanya dapat berjalan atas permintaan pemkab dan bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
Terkait permintaan pembangunan rumah layak huni, Mentrans menyampaikan kewenangan tersebut berada di kementerian lain. Namun, Kementrans siap memberikan dukungan pemetaan potensi ekonomi kawasan, mendatangkan investasi, serta mengonsolidasikan masyarakat dalam satu kawasan permukiman terintegrasi.
Sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia, Kementrans menggandeng 10 perguruan tinggi melalui Program Beasiswa Patriot. Pemkab Boven Digoel didorong untuk mengirimkan putra-putri terbaik daerah agar terlibat langsung dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
“Silahkan kirim mahasiswa/SDM yang paling pintar untuk mengikuti Beasiswa Patriot untuk ditempatkan di Kawasan Transmigrasi Salor, Merauke,” tutup Mentrans. (hms/smr)
