Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan kesiapannya terlibat aktif dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara setelah masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir.
Semarak.co – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan, Kemenkop mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi-koperasi yang terdampak bencana agar aktif kembali.
“Kami akan pendampingan khususnya bagi koperasi di tiga wilayah tersebut (Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat), baik koperasi existing maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Farida, saat rakor terkait pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatra, dirilis humas Kemenkop usai acara melalui pesan elektronik Redaksi semarak.co, Rabu malam (7/1/2026).
Berdasarkan data sementara, koperasi dan Kopdes Merah Putih terdampak bencana di Aceh terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih. Di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Di Sumatra Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.
Farida menjelaskan, percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi salah satu prioritas. Skema padat karya akan diterapkan dalam proses pembangunannya aset fisik tersebut.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan bagi warga. Selain itu, Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif.
Ia menekankan bahwa peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana. “Pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan. Relaksasi ini berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang memulihkan usahanya.
Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih), dan pendampingan usaha.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan. “Pendataan aset dan recovery aset akan kita dorong melalui pemda agar semakin produktif,” ujar Muhaimin.
Menko menambahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Sumatra khususnya yang terdampak bencana akan dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pemberdayaan Pasca Bencana yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga.
Dengan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, Muhaimin optimistis bahwa sinergi pemerintah, filantropi, dan swasta akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak. (hms/smr)
