Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyatakan, kemajuan pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kelayakan fasilitas pendidikannya. Dengan sarana memadai, guru akan nyaman mengajar, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan (joyfull learning).
semarak.co – Atip menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui langkah konkret dan berkelanjutan.
“Misi pendidikan kita yaitu menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Kata kuncinya adalah mutu yang tercermin dari sarana dan prasarana berkualitas,” ujar Atip pada kegiatan Pendampingan Percepatan Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 di Jakarta, dirilis humas melalui WAGroup Mitra BKHumas Fortadik, Jumat (7/11/2025).
Peningkatan sarana dan prasarana di sekolah merupakan implementasi dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang diusung Presiden Prabowo. Atip mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dan administratif dalam pelaksanaan program revitalisasi. Pertanggungjawaban tidak hanya tertulis, tetapi juga harus sesuai spesifikasi dan benar-benar dimanfaatkan sekolah.
Widyaprada Ahli Utama Direktorat Sekolah Menengah Atas, Purwadi Sutanto, menyampaikan bahwa kegiatan program revitalisasi SMA menjadi bagian dari Gerakan Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah yang berorientasi pada pengurangan kesenjangan antarwilayah.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menengah yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada transformasi menyeluruh menuju lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas,” jelas Purwadi.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kegiatan ini dihadiri oleh 1.160 peserta dari berbagai daerah, di mana setiap sekolah diwakili oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.
Harapannnya, peningkatan koordinasi dan pendampingan ini tidak hanya memperkuat pemahaman teknis satuan pendidikan, tetapi juga komitmen bersama antara pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih siap, responsif, dan berdampak nyata bagi peserta didik. (hms/smr)
