Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menutup agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Banten, Jumat sore (26/9/2025). Di mana hadir Kepala Dinas Koperasi (Kadiskop) dari 10 provinsi.
Semarak.co – Dalam sambutannya, Menkop Ferry menekankan akan pentingnya percepatan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih karena akan menjadi babak baru dalam upaya pemberdayaan ekonomi di desa.
Pembentukan Koperasi desa/kelurahan Merah Putih ini memiliki makna strategis, lanjut Menkop Ferry, yaitu akan menjadi jawaban dari permasalahan di masyarakat terutama di desa seperti kemiskinan, maraknya praktik rentenir, pinjaman online ilegal, dan dominasi usaha non-koperasi.
Sehingga fase kedua, sambung Menkop Ferry, yaitu tahap operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih ini menjadi fase yang paling penting. Koperasi desa/kelurahan ini sebagai gerakan negara yang dimaksudkan agar desa kembali menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi di Indonesia.
“Yaitu dengan mengembalikan ke khittah, yakni menjadikan desa sebagai subjek pembangunan ekonomi,” ujar Menkop Ferry dirilis humas Kemenkop usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Jumat malam (26/9/2025).
Hadir Anggota DPR RI Komisi VI Rachmat Gobel dan Ida Nurlaela, Jajaran Eselon I Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan perwakilan Kepala Dinas Koperasi dan UKM dari 10 Provinsi. Kesepuluh provinsi, Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Selatan.
Pemerintah, kata Menkop Ferry, telah menyiapkan skema pembiayaan untuk mendukung percepatan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih. Dukungan ini diberikan melalui Bank Himbara, LPDB, hingga bank-bank daerah.
Rakor Regional ini sangat dibutuhkan sebagai wadah untuk asistensi bagi Kepala Dinas di daerah dalam memandu para pengelola Kopdes/ Kel Merah Putih mengajukan proposal bisnisnya dan proposal kemitraan kepada Bank Himbara hingga BUMN.
Selain itu juga sebagai wadah strategis untuk mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih di wilayahnya masing-masing. “Ini bentuk nyata komitmen pemerintah agar masyarakat desa punya akses permodalan murah dan mudah,” imbuh Menkop Ferry.
Dijelaskan lagi, Bank Himbara (dan BUMN) akan mendampingi. Mulai dari sosialisasi tata cara pencairan hingga penyusunan proposal bisnis. Sebagai upaya lanjutan untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi ini, Kemenkop akan menambah tenaga PMO (Project Management Officer).
Ini nanti, masih kata Menkop Ferry, yang akan ditempatkan di setiap Dinas Koperasi (Diskop) Kabupaten/Kota untuk membantu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan seluruh proses bisnis Kopdes/ Kel Merah.
Bahkan pemerintah melalui Kementerian PANRB menyatakan akan menempatkan tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di desa untuk membantu asistensi bisnis koperasi. Mereka semua akan membantu secara administratif.
“Sedangkan untuk manajemen pengawasan akan dilakukan secara internal yaitu melalui anggota dan pengawas koperasi dan dari eksternal. Kami memahami bahwa keberhasilan Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sangat tergantung dari kerja kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.
Mulai dari pemerintah pusat lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), pemerintah daerah, BUMN/ BUMD hingga peran aktif masyarakat. Berbagai hambatan dan tantangan diakui masih akan ditemui dalam proses operasionalisasinya.
“Kita harus bahu membahu. Memang akan ada kekurangan dan trial and error, tapi dengan bersama-sama kita bisa sempurnakan. Inilah kerja gotong royong kita semua,” kata Menkop Ferry menutup sambutan seperti dirilis humas Kemenkop.
Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai NasDem Rachmat Gobel turut menyampaikan dukungan penuh terhadap program Kopdes/Kel Merah Putih. Menurut Gobel, koperasi adalah instrumen penting untuk membangun ekonomi dari desa hingga menjadi kekuatan nasional.
“Saya sangat bersemangat mendorong koperasi agar menjadi soko guru perekonomian. Program Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi kebijakan luar biasa, ini adalah jalan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Gobel dirilis humas Kemenkop.
Kemudian Gobel menilai kehadiran 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi pondasi strategis dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geo ekonomi global. Hal ini dapat terwujud karena kemandirian dan ketahanan negara dijaga bersama-sama oleh seluruh perangkat negara hingga ke desa-desa.
“Kita tahu bahwa saat ini impor makin tinggi, tambang banyak dikuasai asing padahal itu bisa melemahkan masyarakat desa. Tapi dengan koperasi harus menjaga ketahanan ekonomi sekaligus keutuhan NKRI,” kata Gobel yang juga pengusaha jaringan produk elektronik dengan brand Panasonic.
Sebagai wakil rakyat dari Gorontalo, Gobel menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Menkop Ferry Juliantono untuk menyukseskan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih. “Saya akan bantu agar Gorontalo bisa menjadi model pengembangan koperasi desa terbaik di Indonesia,” ucapnya.
Di bagian lain dirilis humas terbaru hari ini, Sabtu (27/9/2025), Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi menekankan pentingnya kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mensinergikan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Atau biasa disingkat Simkopdes dengan sistem digital Jaga Desa milik Kejagung. Ini untuk menciptakan dan melahirkan tata kelola Kopdes/Kel Merah Putih yang baik, transparan, dan akuntabel,” ucap SesKemenkop dalam sambutan saat kunjungan kerja ke Palangka Raya, Sabtu (27/9/2025).
Dalam acara pembukaan Pelatihan Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kalimantan Tengah (Kalteng) di Palangka Raya hadir Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Intelijen Reda Manthovani.
SesKemenkop Zabadi menyampaikan, agar para pengurus Kopdes/Kel Merah Putih di Kalteng dapat mengoptimalkan Simkopdes sebagai sebuah platform yang dapat memudahkan penyaluran pembiayaan dari Bank Himbara.
“Oleh karena itu, harapannya seluruh pengurus dapat melakukan update pada Simkopdes agar operasional Kopdes Merah Putih dapat berjalan dengan lancer,” imbuh SesKemenkop Zabadi dirilis humas Kemenkop usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Sabtu siang (27/9/2025).
Langkah sinergi dengan Kejagung ini, nilai Zabadi, bukan untuk menakuti bahkan akan berlanjut ke proses hukum. “Ini proses edukasi agar praktek-praktek buruk seperti kesalahan dan kelemahan, bisa segera diluruskan dan diperbaiki,” tutur Zabadi yang mantan Direktur Utama Smesco UKM.
Sehingga tata kelola betul-betul menciptakan transparan dan akuntabel. Kejagung sudah mengawal program ini dengan baik. Selain untuk mengawal agar pemanfaatan pembiayaan yang disiapkan Himbara dapat dikelola dengan baik, Simkopdes juga merupakan pintu masuk awal Koperasi Merah Putih melangkah lebih lanjut.
“Maka, saya berharap Satgas provinsi, kabupaten, kota untuk memamstikan Kopdes/Kel Merah Putih di Kalteng sudah memiliki akun simkopdes hingga update data. Sebagai upaya tersebut, Kemenkop terus memperkuat sosialisasi di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Dilanjutkan Zabadi, yaitu terkait sosialisasi manual book tata cara mendapatkan pembiayaan dan akses ke Simkopdes. Diharapkan dapat memahami dengan baik dan mendorong Kopdes Merah Putih update data ke Simkopdes.
Sehingga diharapkan pada Oktober nanti secara masif bisa mendorong Kopdes Merah Putih mengakses sumber-sumber pembiayaan yang sudah disiapkan. Masing-masing daerah akan mendapatkan seorang Business Assistant untuk 10 Kopdes Merah Putih.
Pada awal Oktober akan ada 8.000 Business Assistant dan 1.104 PMO di seluruh Indonesia. Tugas mereka adalah menyusun business plan, mengakses ke himbara, dan verifikasi Kopdes Merah Putih berbasis digital dan cashless. Karena itu, transformasi digital Kopdes Merah Putih merupakan sebuah keniscayaan. (hms/smr)
