Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).
Semarak.co – Pada rapat tersebut ditetapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun, terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang.
Nusron menjelaskan, anggaran 2026 difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan. Dari jumlah tersebut, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, serta operasional 527 satuan kerja (Satker).
“Sekitar Rp3,023 triliun anggaran 2026 difokuskan untuk kegiatan non-operasional,” ujarnya, dirilis humas ATR/BPN usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Selasa pagi (16/9/2025).
Dia menyatakan, belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar. Sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah.
Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2026 sebesar Rp3,289 triliun, meningkat sekitar Rp300 miliar atau 9,12% dari tahun sebelumnya. Target ini didominasi oleh layanan fungsional senilai Rp3,545 triliun, dan sisanya Rp44,651 miliar berasal dari layanan umum.
Melalui pagu anggaran yang sudah ditetapkan, Nusron berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dengan tetap berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut, sinergi antara pemerintah dengan legislatif menjadi kunci agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.
“Kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan di 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota DPR RI Komisi II,” ungkap Nusron.
Wamen Ossy Apresiasi Dukungan Komisi II DPR pada Kenaikan Pagu Anggaran 2026
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI dalam hal kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.
Ossy mengatakan, sekitar 80% tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan anggaran 2026 akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini, Kementeriannya memiliki 527 satuan kerja (Satker). Maka, proses pelayanan harus semakin mudah, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.
Aspek kedua yang menjadi prioritas adalah pembenahan SDM, terutama melalui rotasi penugasan pegawai di berbagai daerah. “Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area bagi seluruh personel agar mereka mendapatkan pengalaman dinas yang beragam dan tidak terjebak di zona nyaman,” sambungnya.
Salah satu layanan Kementerian ATR/BPN yang menjadi sorotan anggota Komisi II DPR RI dalam RDP ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menanggapi hal tersebut, Wamen Ossy merespons soal program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat ini.
Ia menjelaskan, dinamika PTSL dari tahun ke tahun. Pada 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun sempat turun menjadi 1,3 juta di 2025. Berkat dukungan dan perhatian DPR, target 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah.
“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016-2017, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Namun demikian, dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita masih memiliki pekerjaan rumah sekitar 25% yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ungkap Ossy.
Menurutnya, percepatan PTSL sangat penting dalam mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa depan. Untuk itu, ia berharap pengawasan dan dukungan dari Komisi II DPR RI dapat terus berlanjut.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, mudah-mudahan para Pimpinan dan Anggota Komisi II dapat terus mengawasi pelaksanaan PTSL ini agar pelaksanaannya semakin maksimal dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkas Wamen Ossy. (GE/LS/YZ/SMR)
