Oleh Madi Saputra *)
Semarak.co – Indonesia sedang berada dalam babak baru sejarahnya. Di balik kabar reshuffle kabinet, sesungguhnya tengah berlangsung pergeseran strategi ekonomi nasional secara fundamental. Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati — Simbol Globalisasi Fiskal dan Tata Kelola NEOLIBERAL— kepada Purbaya Yudhi Sadewa (PYS), bukanlah rotasi biasa.
Ia adalah isyarat tegas: Indonesia tengah keluar dari selimut Washington Consensus dan mulai membangun ekonominya di atas fondasi nasionalisme baru yang lebih berdaulat dan berpihak pada rakyat.
Dan nama untuk doktrin ini telah muncul: SOEMITRONOMICS — merujuk pada Prof. Soemitro Djojohadikusumo, arsitek ekonomi nasional yang telah lama memperjuangkan ekonomi pembangunan berbasis sumber daya dan keberpihakan negara kepada rakyat.
- DOKTRIN SOEMITRONOMICS: Warisan Soemitro, Arah Prabowo Subianto
Soemitronomics bukan sekadar strategi ekonomi, ia adalah visi kebangsaan yang ingin memulihkan kepercayaan negara pada kekuatan dirinya sendiri. Dalam pandangan Soemitro, ekonomi nasional tidak bisa diserahkan semata pada mekanisme pasar.
Negara harus hadir sebagai pengatur, pelindung, dan penggerak utama, terutama dalam sektor-sektor strategis dan hajat hidup rakyat banyak.
> “Ekonomi Indonesia harus dibangun bukan untuk memenuhi target IMF, tapi untuk menyejahterakan petani, buruh, nelayan, dan anak muda Indonesia.” – Prabowo Subianto, Klaten, 2025
Di tangan Prabowo, doktrin ini hidup kembali, bukan sekadar dalam pidato, tapi lewat tindakan konkret: mengganti Menkeu lama, membangun koperasi rakyat, memukul mundur praktik “serakahnomics”, dan bersiap membuka kembali ladang tambang dan kilang minyak dalam kendali negara.
- Purbaya Yudhi Sadewa dan Misi Pembersihan Fiskal
Purbaya bukan ekonom yang dicetak dari Washington. Ia bukan “anak emas” Bank Dunia. Ia ekonom lapangan yang akrab dengan data, korupsi ekspor, dan mafia devisa.
Saat dilantik, Purbaya langsung menyebutkan masalah besar yang selama ini nyaris ditutup-tutupi: perampokan sumber daya alam secara sistematis melalui manipulasi ekspor dan under-invoicing.
Contohnya sederhana: ekspor batu bara atau nikel sebanyak 10 juta ton, tapi hanya dilaporkan 5 juta ton. Sisanya? Lenyap di lautan, dan uangnya masuk ke rekening off-shore di Singapura, Hong Kong, atau Dubai. Negara kehilangan ratusan triliun, sementara rakyat disuruh bayar pajak naik.
Purbaya menyebut ini sebagai “pengkhianatan fiskal”. Dan solusinya bukan sekadar reformasi pajak, tapi pembersihan total bea cukai, revisi sistem devisa ekspor, dan penyidikan lintas kementerian.
- Dari IMF ke BRICS: Indonesia Mengubah Orientasi Geopolitik dan GeoEkonomi
Pergantian Menkeu tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Dunia sedang mengalami vacuum of power—tatanan ekonomi global pasca-Perang Dunia II mulai runtuh. AS terjebak dalam utang $34 triliun, IMF kehilangan legitimasi di Global South, dan China-Rusia memimpin tatanan baru lewat BRICS+.
Dalam pertemuan bilateral Prabowo dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin, Prabowo tidak hanya membawa proposal investasi. Ia membawa ideologi baru: “kedaulatan ekonomi berbasis kekayaan nasional, bukan utang dan pinjaman berbunga.”
Maka pemecatan Sri Mulyani adalah pemisahan psikologis Indonesia dari lingkaran neoliberalisme. Dan naiknya Purbaya adalah pertaruhan besar: apakah Indonesia mampu membangun fondasi fiskal baru yang tidak bergantung pada IMF, tapi tetap sehat, tangguh, dan pro-rakyat?
- Agenda Strategis Soemitronomics —-> PRABOWONOMICS 2025–2030
Inilah garis besar dari agenda ekonomi baru yang tengah dibentuk:
Program Strategis Penjelasan:
- Pemutusan Rantai Mafia Ekspor: Penindakan tegas pada praktik under-invoicing, ekspor fiktif, dan manipulasi harga ekspor SDA
- Revitalisasi Koperasi dan UMKM Desa: Membangun 80.000 koperasi Merah Putih, dengan dukungan dana murah, distribusi digital, dan integrasi ke pasar nasional
- Pengembalian SDA ke Tangan Negara: Revisi kontrak tambang dan energi, hilirisasi nasionalis, penguatan BUMN strategis
- Pendanaan Alternatif Non-IMF: Diversifikasi pembiayaan dari BRICS Bank, AIIB, dan bilateral dengan Rusia, China, Iran
- Reformasi Fiskal Pro-Rakyat: Optimalisasi penerimaan negara dari SDA, bukan dari pajak rakyat kecil
- Digitalisasi & Kedaulatan Data Ekonomi: Membangun sistem keuangan digital nasional yang tak dikendalikan swasta asing
- Kritik dan Harapan
Tentu ada yang khawatir. Gaya Purbaya yang keras dianggap arogan. Perubahan yang terlalu cepat dianggap tidak bijak. Tapi sejarah tidak menunggu mereka yang ragu-ragu. Jika bangsa ini ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), maka kita harus berani berpindah dari zona nyaman.
Dan yang terpenting: pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh lagi hanya dinikmati segelintir elite. Harus ada redistribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan penghapusan dominasi pasar oleh oligarki lama.
Menuju “EKONOMI KEDAULATAN” —–> PRABOWONOMICS
Soemitronomics bukan tentang membalas dendam pada neoliberalisme. Ia adalah koreksi sejarah. Ia adalah ajakan untuk membangun kembali jati diri ekonomi bangsa yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, semangat Islam tentang keadilan distributif, dan warisan para pendiri bangsa dari Tjokroaminoto hingga Soemitro.
Presiden Prabowo sedang mempertaruhkan reputasi dan nama besarnya. Tapi jika berhasil, sejarah akan mencatat masa kepemimpinannya bukan hanya sebagai masa stabilitas, tapi masa kedaulatan ekonomi sejati.
> “Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan pasar. Apalagi oleh keserakahan manusia (Serakahnomics).”
— Prabowo Subianto, 21 Juli 2025
Catatan Penutup:
Tulisan ini adalah bentuk dukungan moral dan kritik konstruktif terhadap transformasi besar yang sedang digagas. Bangsa Indonesia telah lama menjadi penonton dalam panggung global. Kini, saatnya kita menjadi aktor utama — dengan ekonomi yang kuat, adil, dan berdaulat. Selamat datang Soemitronomics. Semoga bukan sekadar slogan, tapi jalan menuju keadilan ekonomi Indonesia.
Sumber: WAGroup EXCLUSIVE ANIES RI 1 (postKamis11/9/2025/indrawatiguci)
