Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji didampingi Wamendukbangga/Waka BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka memaparkan rencana kerja dan anggaran tahun 2026 dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di komplek Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (4/09/2025).
Semarak.co – Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji juga memaparkan arah kebijakan Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN 2025–2029. Komisi IX DPR RI menanggapi paparan tersebut dengan menyoroti sejumlah isu krusial.
Mulai dari terbatasnya alokasi untuk program prioritas hingga risiko yang muncul jika program keluarga berencana (KB) dan Pendataan Keluarga (PK) tidak mendapat dukungan memadai. Adapun pagu anggaran Kemendukbangga/BKKBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,4 triliun.
Menteri Wihaji melanjutkan, namun setelah dilakukan efisiensi dan pemblokiran sebesar Rp547,21 miliar, pagu efektif yang dapat digunakan menjadi sekitar Rp3,85 triliun. Hingga 25 Agustus 2025, realisasi anggaran telah mencapai 66,36 persen dari pagu tersebut.
“Kami optimistis target serapan bisa mendekati penuh pada akhir tahun karena banyak program dipacu pada semester kedua,” beber Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dirilis humas Kemendukbangga/BKKBN usai Raker melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga, Jumat (5/9/2025).
*) Rencana Strategis 2025-2029
Selain capaian anggaran, Kemendukbangga/BKKBN juga menjelaskan arah kebijakan Rencana Strategis 2025–2029 yang memuat delapan fokus utama. Kebijakan itu meliputi pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, penguatan peran masyarakat.
Hingga peningkatan kualitas data dan teknologi informasi. Seluruh kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam indikator sasaran strategis rencana kerja Kemendukbangga/BKKBN dengan mengikuti periode rencana strategis.
“Pada alokasi anggaran tahun 2026, program KB, penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pendataan keluarga sangat krusial untuk tetap dianggarkan,” ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji.
Komisi IX pun menegaskan, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sangat penting untuk pengendalian penduduk dan kesehatan keluarga. Tanpa dukungan memadai, risiko kehamilan tidak direncanakan akan meningkat dan berdampak pada kesehatan ibu.
Data Kementerian Kesehatan tahun 2022 mencatat angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas target Sustainable Development Goals (SDGs) sebesar 70 per 100.000.
Komisi IX menilai, menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi adalah langkah pencegahan yang jauh lebih efektif dibanding hanya penanganan di hilir. Komisi IX juga menekankan pentingnya Pendataan Keluarga sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional.
Agar tidak terjadi tumpang tindih, Kemendukbangga/BKKBN diminta memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan kementerian terkait lainnya. Sehingga data keluarga yang dihasilkan bisa dimanfaatkan lintas sektor secara konsisten.
Di sisi lain, perhatian terhadap tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) turut disoroti. Mereka dipandang sebagai ujung tombak program di lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan layanan keluarga berencana benar-benar sampai ke akar rumput.
*) Menyentuh Akar Persoalan Keluarga
Isu kesehatan dasar di daerah turut mengemuka. Kasus cacingan di Sukabumi disebut sebagai pengingat bahwa pembangunan manusia harus benar-benar menyentuh akar persoalan keluarga, termasuk kesehatan, gizi, dan sanitasi.
Dikatakan juga bahwa ketiadaan dukungan terhadap program keluarga berencana dan gizi dinilai tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial-ekonomi yang lebih besar ke depannya.
Kehamilan tidak direncanakan dan kasus gizi buruk dapat memperparah kemiskinan, menurunkan kualitas sumber daya manusia, dan menghambat pencapaian bonus demografi yang menjadi target pembangunan nasional.
* Negara Harus Hadir
Menanggapi hal itu, Menteri Wihaji menegaskan komitmennya menjaga kelangsungan program prioritas. Ia menyebut, seluruh tenaga dari pusat hingga provinsi digerakkan agar pelayanan tetap berjalan optimal meski anggaran terbatas. “Negara harus hadir menjawab kebutuhan dasar keluarga, termasuk layanan KB yang memadai,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Kemendukbangga/BKKBN menempatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program prioritas Presiden. Melalui program ini, intervensi difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD (3B), dengan menggerakkan tenaga lini lapangan hingga ke tingkat keluarga.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan layanan gizi dan kesehatan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan serta mempercepat penurunan stunting. Komisi IX menekankan, keberhasilan program Kemendukbangga/BKKBN tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor dan sinergi pusat-daerah.
Dukungan DPR RI menjadi landasan. Namun kolaborasi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil dipandang sama pentingnya untuk memastikan program benar-benar menjangkau keluarga Indonesia secara menyeluruh.
Komisi IX menyatakan dukungan DPR RI terhadap upaya yang dilakukan Kemendukbangga/BKKBN adalah mendorong adanya tambahan alokasi agar program KB, penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan Pendataan Keluarga tetap berjalan tanpa hambatan.
Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan untuk membawa hasil pembahasan ke Badan Anggaran DPR RI. Dengan dukungan tersebut, program Kemendukbangga/BKKBN diharapkan berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas keluarga Indonesia. (hms/smr)
