Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan memberikan pengarahan di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, Sabtu (26/07/2025).
Semarak.co – Ossy mengapresiasi capaian positif di NTB sekaligus menitipkan empat pesan penting sebagai bekal dalam menjawab tantangan ke depan. yaitu, penguatan data pertanahan, penguatan sinergi, transformasi digital, serta jaga integritas dan semangat layani masyarakat.
Dalam penguatan data pertanahan, Ossy menekankan hal itu dilakukan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Menurutnya, data dan dokumen pertanahan adalah warisan yang akan diberikan kepada generasi penerus sehingga harus dijaga dan dibenahi dengan sungguh-sungguh.
“Termasuk, pada hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang perlu dipastikan kembali akurasinya agar tidak terjadi data ganda dalam sistem elektronik,” ujarnya, dirilis humas ATR/BPN usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Minggu malam (27/7/2025).
Dokumen yang dikeluarkan BPN ini adalah dokumen hukum sehingga setiap keputusan yang diambil harus disertai dengan mitigasi risiko dan akuntabilitas yang kuat. Untuk itu, sinergi dengan Pemda, aparat penegak hukum (APH), dan elemen masyarakat lainnya penting diperkuat.
”Kantah harus mulai berpikir strategis. Jika ada investasi besar, jangan hanya lihat nilai investasinya, tapi pastikan juga dampaknya dan legalitasnya. Bangun hubungan baik dengan Kajari, Pemda, APH, agar setiap kebijakan punya pijakan hukum yang kuat,” tuturnya.
Dia berpesan bahwa digitalisasi pertanahan adalah keniscayaan, namun adaptasi masyarakat terhadap perubahan ini juga perlu diperhatikan sehingga dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya terkait Sertipikat Elektronik.
“Kita sebagai pelayan masyarakat harus adaptif, tapi kita juga melihat bagaimana kesiapan masyarakat dalam menerima transformasi digital ini,” ujarnya.
Ossy menegaskan pentingnya menjaga integritas dan semangat melayani di tengah sorotan publik yang semakin besar, terutama di era media sosial. Ia mengajak seluruh jajaran agar tidak tergoda menyalahgunakan jabatan, menjaga empati terhadap masyarakat kecil, dan menjauhi praktik-praktik tidak etis.
Ossy juga menyatakan apresiasinya ke seluruh jajaran BPN di NTB atas kerja keras yang telah dilakukan. Ia optimistis NTB memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai daerah maju jika didukung oleh data pertanahan yang kuat dan kepemimpinan yang solid.
Wamen Ossy Serahkan Sertipikat Tanah di Lombok Barat
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan juga menyerahkan secara langsung 228 Sertipikat Elektronik kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu (27/07/2025).
Penyerahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang menandai komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
“Kegiatan pada siang hari ini memang sederhana, yaitu memberikan sertipikat tanah kepada masyarakat. Namun substansi di balik itu sangat penting. Artinya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hadir menjamin pelaksanaan pertanahan secara baik dan benar,” ujar Ossy.
Dia menyerahkan sertipikat bersama dengan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Selain sertipikat dari program PTSL, diserahkan pula lima sertipikat non-PTSL yang mencakup aset-aset milik nelayan budidaya, fasilitas milik Kemenag di Lombok Timur, aset Pemkot Mataram, serta rumah ibadah milik Dewan Gereja Katolik di Mataram.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari sekitar 443 ribu bidang tanah yang ada di Lombok Barat, 300 ribu di antaranya telah bersertipikat. Meski capaian ini layak diapresiasi, Ossy menyebut masih diperlukan kerja keras untuk menuntaskan legalisasi seluruh bidang tanah di wilayah tersebut.
Ia juga menyampaikan pesan dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bahwa sebagian besar fungsi Kementerian ATR/BPN, yaitu sekitar 75 hingga 80% adalah pelayanan publik. Oleh karena itu, transformasi layanan menjadi agenda prioritas melalui dua pendekatan utama, yakni perbaikan sistem dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Sementara itu, Menko AHY menyampaikan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto yang ia nilai telah memberikan dukungan kuat terhadap kelanjutan program Kementerian ATR/BPN. “Negara tidak boleh kalah. Kita harus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.
Sertipikasi tanah tidak hanya sebatas legalitas administratif, tetapi juga menjadi simbol jaminan kepemilikan dan wujud nyata keadilan sosial. “Kita ingin tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan minim konflik agraria. Konflik tanah yang tidak diselesaikan secara adil bisa berdampak luas, baik secara sosial maupun politik,” ujar Menko AHY. (LS/JR/MW/JM/SMR)
