Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan, pihaknya tengah menghadapi tiga tantangan yang harus segera dituntaskan. Yaitu, peningkatan capaian sertipikasi tanah, penyertipikatan bidang tanah yang sudah terpetakan tapi belum bersertipikat, serta peningkatan kualitas data pertanahan.
Semarak.co – Untuk mengatasi ketiga tantangan ini, Nusron menegaskan perlunya penguatan sistem dan sumber daya manusia (SDM). Dari sisi sistem, seluruh proses bisnis harus disederhanakan dan didukung oleh teknologi informasi.
“Dari aspek SDM, jabatan akan diatur berdasarkan jenjang karier yang transparan dan berbasis meritokrasi,” ungkap Nusron saat pengarahan di Kanwil BPN Sulawesi Utara, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Jumat malam (18/7/2025).
Sepanjang 2024, layanan pertanahan berkontribusi pada ekonomi Sulawesi Utara melalui penerimaan BPHTB sebesar Rp124,4 miliar dan pencatatan Hak Tanggungan senilai Rp4,2 triliun. Dari total 7,8 juta layanan secara nasional, sekitar 52.000 di antaranya diberikan di Sulut.
Di samping penguatan sistem dan SDM, Menteri Nusron juga mengimbau seluruh jajarannya, termasuk di Sulut untuk lebih terlibat dalam hal komunikasi publik. Terlebih, di tengah era post-truth, yakni era di mana informasi palsu lebih cepat menyebar daripada fakta.
“Karena itu, kita semua harus menjadi garda depan dalam menjelaskan kebijakan dengan benar, meluruskan disinformasi, dan membangun kepercayaan publik. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu-dua orang untuk menjaga nama baik institusi,” ujar Nusron.
Nusron mengajak seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi. “Kita harus bergerak cepat, bersih, akurat, dan selalu mengedepankan manajemen risiko. Prinsip-prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) harus menjadi dasar kerja kita,” tegasnya.
Sebelumnya, Nusron melakukan penandatanganan prasasti untuk peresmian sejumlah renovasi gedung kantor. Di antaranya gedung kantor Kanwil BPN Provinsi Sulut, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Nusron Ingin IPPAT Ikut Berperan dalam Transformasi Layanan Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong keterlibatan aktif Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam transformasi layanan pertanahan nasional.
Menurutnya, IPPAT merupakan bagian hulu dari ekosistem layanan pertanahan yang tak terpisahkan dari proses pelayanan di Kantor Pertanahan. Kalau hulunya benar, maka hilirnya pun akan benar.
“Dari hulu sampai hilir juga harus kita upgrade,” ujar Nusron di hadapan anggota IPPAT dari berbagai daerah yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading Tahun 2025 IPPAT, di Manado, Jumat (18/07/2025).
Ia mengungkapkan, ada dua isu utama yang masih dihadapi masyarakat terkait pelayanan pertanahan, yakni lamanya proses layanan dan praktik pungutan liar (pungli). Nusron menilai, kedua persoalan ini tak bisa dilepaskan dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk PPAT.
Untuk percepatan layanan publik pertanahan, ia menyebut perlu perubahan dua hal, yaitu sistem dan sumber daya manusia (SDM). Solusi percepatan pelayanan itu buat rumus dalam ilmu manajemen, yaitu 2S. S pertama sistemnya harus kita ubah. S kedua adalah SDM-nya harus kita update.
Sekitar 75% dari total layanan pertanahan nasional terkonsentrasi di 125 kantor. Maka dari itu, kantor-kantor tersebut menjadi titik krusial untuk memastikan transformasi benar-benar berdampak luas.
Transformasi, menurut Nusron, tidak bisa hanya dilakukan internal Kementerian ATR/BPN. Kolaborasi dengan mitra, seperti PPAT menjadi kunci. Oleh karena itu, ia mendorong IPPAT untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritasnya dalam mendukung layanan pertanahan yang cepat (LS/JR/SMR)
