Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Deputi Bidang Kewirausahaan memfasilitasi 100 pengusaha UMKM terpilih di Kota Batu Jawa Timur, untuk mendapatkan akses pembiayaan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Semarak.co – Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah mengatakan, forum ini bukan sekadar ruang temu, tetapi juga menjadi motor penggerak penguatan kapasitas wirausaha agar siap tumbuh (scalable), kredibel, dan layak dibiayai (bankable).
“Kami ingin memastikan pembiayaan tidak hanya dinikmati yang besar dan mapan, tetapi merata untuk usaha mikro, pemula, generasi muda, hingga usaha berbasis komunitas,” ujarnya, pada acara Entrepreneur Hub Finance Batu 2025, dirilis humas melalui WAGroup Media Teman UMKM, Jumat malam (18/7/2025).
Menurutnya, inilah wujud nyata misi inklusi keuangan sekaligus upaya menuju target rasio kewirausahaan nasional 3,1 persen pada 2025, 3,6 persen pada 2029, dan 8 persen pada 2045, sebagaimana amanat RPJMN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.
Siti Azizah menjelaskan, acara ini bertujuan menjawab tantangan yang menghambat pertumbuhan UMKM. Rendahnya literasi keuangan, minimnya kapasitas penyusunan laporan keuangan yang layak, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, menjadi tantangan wirausaha saat ini.
Untuk itu, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan berbagai pihak mempertemukan pengusaha UMKM dengan ekosistem pendukung pembiayaan, mulai dari perbankan termasuk Bank Jatim, BSI, BRI, lembaga non-bank seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), hingga kolaborator pendukung usaha seperti PLUT KUMKM Batu, Grab Indonesia, dan lainnya.
“Kami juga mendorong transformasi UMKM secara berkelanjutan dengan memberikan pelatihan digitalisasi UMKM, pengembangan identitas merek yang kuat hingga peningkatan bisnis yang berkelanjutan dan resilien terhadap dinamika pasar global,” kata Siti Azizah.
Kegiatan ini, kata Azizah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Kota Batu sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
“Keuangan inklusif bukan sekadar charity, melainkan pemberdayaan. Mari kita pastikan wirausaha naik kelas, profesional, dan mampu bertransformasi dari informal menjadi formal, dari bertahan menjadi bertumbuh,” kata Siti Azizah. (hms/smr)
