Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, memaparkan realisasi anggaran dan capaian program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun anggaran 2024, saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.
Semarak.co – Terkait laporan keuangan Kemendikbudristek 2024, Mu’ti menyatakan, Kemendikdasmen ditunjuk sebagai pengampu pengguna anggaran serta bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, termasuk menandatangani Statement of Responsbility (SoR).
“Laporan keuangan Kemendikbudristek 2024 telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan sudah dipersiksa oleh BPK dan menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucapnya, dirilis humas melalui WAGroup Mitra BKHumas Fortadik, Kamis (17/7/2025).
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasijajaran Kemendikdasmen atas laporan realisasi anggaran dan capaian program prioritas TA 2024. Menurutnya, secara umum capaian kinerja program cenderung meningkat, ditambah dengan penilaian BPK secara beberapa tahun terakhir yang menunjukkan opini WTP.
“Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikdasmen TA 2024 dan mendorong untuk mempertahankan hasil opini WTP untuk tahun-tahun berikutnya,” kata Hetifah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani juga mengapresiasi capaian kinerja Kemendikdasmen, salah satunya adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Menurutnya, SPMB tahun ini secara umum berjalan dengan lancar.
“Ke depannya, saya berharap sinergi antara Kemendikdasmen dengan Pemerintah Daerah dapat terjalin lebih baik sehingga pemerataan akses pendidikan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan,” papar Lalu.
Apresiasi juga disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Pendidikan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati. Menurutnya, capaian kinerja yang baik tidak lepas dari proses perumusan kebijakan yang dirumuskan dengan sangat matang.
“Anggaran untuk afirmasi pendidikan daerah 3T perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Harus ada upaya lebih dalam bentuk afirmasi guna meningkatkan angka lama sekolah, sehingga rata-rata angka tersebut menjadi merata di semua daerah Indonesia,” tutup Esti. (hms/smr)
