Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar BAZNAS Development Forum (BDF) II, untuk menggali titik temu antara berbagai pendekatan pemetaan kemiskinan, sekaligus menyusun rekomendasi memperkuat program pengentasan kemiskinan di tingkat nasional maupun lokal.
Semarak.co – Ketua BAZNAS Noor Achmad atau Kiai Noor menekankan pentingnya memahami indikator kemiskinan untuk merancang intervensi zakat yang tepat. Menurutnya, BAZNAS memiliki sejumlah program pemberdayaan yang telah membantu mustahik.
“Di Jawa Tengah saja, lebih dari 25 ribu mustahik keluar dari kemiskinan. Kita perlu memperkuat kolaborasi kelembagaan, termasuk usulan untuk melakukan MoU bersama Bappenas dan BPS,” ucapnya, dirilis humas melalui WAGroup Baznas Media Center (BMC), Rabu (9/7/2025).
Dalam kesmepatan tersebut, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan menyampaikan, forum ini tidak bertujuan mempertentangkan metodologi, tetapi menjadi ruang sinergi lintas institusi.
Saidah mengatakan, BAZNAS menempatkan diri sebagai penghubung antardata kebijakan dan realitas mustahik, dengan berkomitmen pada program zakat dan pemberdayaan zakat yang relevan, adil, dan berkelanjutan.
“Kami berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi antarlembaga, menyatukan pendekatan global ddan nasional, lokal, serta menghasilkan rekomendasi yang konkret. Berharap ke depan kita ada MoU BAZNAS dengan Bappenas dan BPS,” ucapnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan materi terkait “Gambaran Terkini Terkait Kondisi Kemiskinan di Indonesia”. Menurutnya, per September 2024, angka kemiskinan nasional tercatat 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.
“Namun jika menggunakan garis kemiskinan ekstrem global (US$2.15 PPP 2017), masih ada 3,17 juta jiwa yang tergolong miskin ekstrem. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sangat penting sebagai dasar kebijakan,” jelasnya.
Adapun Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas Rosy Wediawaty menjelaskan terkait “Pentingnya Data dalam Optimalisai Peran Zakat pada Pengentasan Kemiskinan”. Menurutnya, sinkronisasi data antarlembaga menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan.
Peneliti Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL BAZNAS Hidayaneu Farchatunnisa juga menjelaskan terkait “Pengukuran Kaji Dampak Zakat untuk Kesejahteraan”. Dia menjelaskan, program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS RI meningkatkan keberlanjutan usaha
mustahik.
“Sebelum menerima program pemberdayaan zakat mustahik yang memiliki usaha hanya mencapai
65.61 persen, sedangkan setelah menerima bantuan zakat mustahik yang memiliki usaha mencapai 84.84 persen,” jelasnya.
BAZNAS berharap forum ini menjadi tonggak penguatan sinergi antar-lembaga, penyatuan visi pembangunan berbasis data, serta percepatan penghapusan kemiskinan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. (hms/smr)
