Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, Indonesia memasuki babak baru reformasi melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang baru, yang menguraikan tujuh agenda transformasi utama.
Semarak.co – Agenda ini merupakan landasan membangun birokrasi profesional berkelas dunia.
Melalui reformasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik.
“Visi kami adalah membangun birokrasi berkelas dunia, yang berdaya saing di tingkat global dan sejalan dengan visi Indonesia 2045. Hal tersebut dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045,” ujarnya pada Symposium: Indonesia’s Future A Multi-Disciplinary Approach, dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu malam (2/7/2025).
Rini mengatakan, visi membangun birokrasi kelas dunia dapat diwujudkan dengan meningkatkan kolaborasi birokrasi dalam mendukung pembangunan nasional. Perlu juga memperkuat kemampuan kelembagaan untuk menanggapi megatren global dan tantangan domestik.
Dengan Desain Besar tersebut pihaknya tidak hanya melakukan reformasi birokrasi, tetapi juga menempatkan birokrasi sebagai mesin pembangunan dan kepercayaan publik yang sesungguhnya bagi masa depan Indonesia.
Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang kolaboratif, cakap, dan berintegritas yang melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Pemerintah yang berpusat pada manusia, sekaligus berdaulat, berwawasan ke depan, adil, dan berkelanjutan.
Mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini mengatakan reformasi bukan sekadar perubahan internal, melainkan dirancang untuk memberikan hasil yang jelas dan bermakna seperti masyarakat yang lebih sejahtera dan pelayanan publik yang lebih baik.
Di sisi lain pemerintah juga tengah menerapkan transformasi layanan berbasis teknologi, yang akan memungkinkan pemberian layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya secara lebih inklusif dan efisien, kapan saja, di mana saja.
“Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas dan tegas bahwa reformasi birokrasi bukan lagi tentang penyesuaian bertahap, tetapi tentang perubahan transformatif, yang didorong oleh rasa urgensi dan tanggung jawab untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Rini mencontohkan seperti portal layanan publik Estonia menunjukkan bagaimana platform digital dapat mengintegrasikan layanan seperti perawatan kesehatan, pendaftaran pernikahan, perubahan alamat, bantuan pemutusan hubungan kerja, dan masih banyak lagi di satu tempat.
Dan Itulah jenis transformasi yang akan di tuju, transformasi yang mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan kewenangan kelembagaan. Layanan publik harus jelas, mudah diakses, dan ramah pengguna. (hms/smr)
