Wamen UMKM Helvi Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Sinkronisasi untuk Majukan UMKM

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menekankan pentingnya sinkronisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya memajukan UMKM di Indonesia.

Semarak.co – Hal tersebut diungkapkan Helvi saat membuka acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Strategis Kementerian UMKM Tahun 2025-2029 di Surabaya, Senin (2/6/2025).

Bacaan Lainnya

“Saya setuju dengan Pak Emil yang mengedepankan pentingnya sinkronisasi dari provinsi kepada dinas UMKM di kabupaten dan kota. Itulah kita mulai dengan mengumpulkan Kepala Dinas yang membidangi UMKM,” ujarnya, dirilis humas melalui WAGroup Media Teman UMKM, Selasa malam (3/6/2025).

Pada acara yang sama, Plt. Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sempat menyebut jika diperlukan sinkronisasi program di tingkat provinsi terkait pengelolaan UMKM, agar tepat sasaran dan terasa manfaatnya oleh pengusaha UMKM.

Menurut Helvi, sesungguhnya pemimpin daerah lebih memahami dan mengetahui potensi wilayah dan warganya sehingga Kementerian UMKM berharap banyak rekomendasi yang disampaikan dari daerah terkait UMKM yang harus didukung demi kemajuan UMKM di Indonesia.

“Tentu saja kami menginginkan pendekatan penyusunan ini bukan top-down, untuk itu kami berusaha agar mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian sehingga pemberdayaan dan perlindungan UMKM senantiasa efektif,” katanya.

Terkait kolaborasi, Kementerian UMKM telah menjalin berbagai kemitraan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Ia mengatakan, ada beberapa kolaborasi yang sudah dijalin, di antaranya dengan Kemenaker, Kementerian Ekraf dan lainnya.

“Ada juga kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami bekerja sama untuk mendorong UMKM Go Export, kemudian terkait hilirisasi dengan BKPM, kami akan disandingkan untuk kemitraan UMKM dengan para pengusaha besar,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kementerian UMKM juga telah melakukan kerjasama dan kegiatan pemberdayaan UMKM di Indonesia dengan beberapa pihak, seperti Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, platform digital, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan asosiasi terkait.

Menurut Helvi, Rancangan Rencana Strategis Kementerian UMKM Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan internasional, serta tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia.

Selain regulasi yang sudah ada saat ini, Wamen Helvi menambahkan, Renstra Kementerian UMKM juga memuat kerangka regulasi yang akan dirumuskan dalam 5 tahun ke depan dan diharapkan menjadi penunjang bagi kegiatan pemberdayaan UMKM. (hms/smr)

Pos terkait