Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) akan lebih meningkatkan kolaborasi antarKementerian/Lembaga (K/L) dalam program kebijakan dan strategi sektor Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana.
Semarak.co-Komitmen itu dikemukakan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Bagoes Oka.
Untuk meningkatkan kolaborasi maka program kebijakan dan strategi sektor Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana yang ada di berbagai K/L memerlukan penyelarasan. Sehingga dapat diimplementasikan secara komprehensif, berkesinambungan, sejalan dan terintegrasi.
Beberapa hal yang menjadi focus dalam penyelarasan atau kolaborasi itu, yang akan menjadi peta jalan/kompas bersama adalah penguatan program KB dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan KB untuk mencapai target angka kelahiran total (TFR) yang diharapkan dan menekan angka unmet need.
Selain itu, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui program-program pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Termasuk mengelola pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan dan berkualitas melalui berbagai intervensi yang terintegrasi.
Termasuk juga peningkatan kualitas SDM dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kesehatan, pendidikan dan gizi yang baik serta seimbang sejak dini sebagai modal pembangunan bangsa.
“Dan memperhatikan aspek kependudukan dan keluarga dalam upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta penanggulangan bencana,” ujar Wamendukbangga Isyana pada kegiatan Komite Kebijakan Strategi Sektor Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana 2025, Kamis (17/4/2025) di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur.
Di dalamnya juga termasuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program melalui penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Pertemuan setengah hari itu dihadiri 27 K/L. Di antaranya para sekretaris dan sekretaris jenderal K/L, Sekretaris Wakil Presiden dan Staf Presiden, serta jajaran internal.
Wamendukbangga Isyana menjawab pers menekankan bahwa Kemendukbangga/BKKBN melalui program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, diamanatkan untuk mewujudkan 8 misi Asta Cita untuk Bersama Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satunya, lanjut wamen Isyana, dilaksanakan melalui keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup. Termasuk meningkatkan kualitas keluarga sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju.
Lebih khusus lagi, demikian Wamendukbangga Isyana, adalah dalam upaya mendukung Asta Cita ke-4, yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
“Dan juga Asta Cita ke-6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Wamendukbangga Isyan dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Kamis malam (17/4/2025).
Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono mengatakan, secara kolaboratif, Kemendukbangga/BKKBN melalui Kedeputian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Depjatra) mengajak semua K/L menjawab tantangan-tantangan ini melalui kajian-kajian
“Yang tidak hanya inovatif, tapi juga terpetakan dan terintegrasi antar K/L. Sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata,” ujar Prof Budi yang juga hadir menyampaikan paparannya seperti dirilis humas Kemendukbangga/BKKBN yang sama.
Saat ini, isu kependudukan dan pembangunan keluarga menghadapi berbagai tantangan. Ketidakmerataan jumlah dan kualitas penduduk, disparitas dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dampak perubahan iklim dan dinamika sosial ekonomi menjadi tantangan pembangunan.
Tantangan ini membutuhkan kebijakan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga kolaboratif dan terintegrasi sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
Untuk itu, wamen Isyana menandaskan kembali, diperlukan penyelarasan program kebijakan dan penyerasian strategi sektor kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana yang ada di K/L terkait. (smr)
